MARDANI H. Maming akhirnya buka suara menyusul namanya yang santer diisukan akan maju pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara 2020 mendatang. Mardani yang juga merupakan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengaku jika tawaran untuk maju di Pilgub Kaltara awalnya berasal dari kader PDIP di Kaltara.
Mardani melalui Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group) pun menjawab sejumlah pertanyaan wartawan ketika ditanya soal Pilgub Kaltara. Ia juga tak menampik jika intens berkomunikasi dengan sejumlah tokoh politik di Kaltara. Meski, ia tak merincikan secara spesifik siapa saja tokoh yang dimaksud.
“Saya masih mendapat tugas baru untuk Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) 2019-2022,” kata mantan bupati Tanah Bumbu dua periode ini, Sabtu (21/9) pagi.
Seperti diketahui, Mardani baru saja terpilih sebagai ketua Hipmi. Maka dari itu, ia menyatakan belum berpikir akan maju sebagai calon gubernur di Kaltara.
Mardani juga menyebut jika terdapat kader PDIP di Kaltara yang mumpuni untuk maju dalam Pilgub Kaltara 2020. Salah satunya Norhayati Andris, yang kini menjabat sebagai ketua sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara periode 2019-2024. “Kader PDIP di sana (Kaltara) menawarkan maju gubernur di sana (Kaltara). Saya berterima kasih atas kepercayaaannya, dan masih banyak yang lebih pantas kader PDIP, ketua dewan dan ketua DPD-nya juga bagus (Norhayati Andris), anak muda Kaltara, Hipmi juga hebat-hebat dan mapan,” tambah Mardani mengakhiri wawancara via aplikasi WhatsApp itu.
Sekretaris DPD PDIP Kaltara Norhayati Andris yang diwawancara, kemarin (22/9) mengakui tawaran yang disampaikan ke Mardani H. Maming untuk maju di Pilgub Kaltara. Namun, atas nama DPD PDIP Kaltara.
“Waktu awal-awal pembukaan pendaftaran, kami memang mengajak (Mardani H. Maming). Ada tanggapan juga, beliau bilang kalau ada perintah dari ketua umum, beliau siap,” jawab Norhayati.
Ia lantas menjelaskan terkait 14 figur yang mengambil berkas di PDIP. Tercatat hanya 11 nama yang mengembalikan formulir hingga Sabtu (21/9). “Kami sudah tutup proses pengembalian formulir, hanya 11 nama yang akan kami bawa ke DPP,” ungkap wanita berdarah Dayak ini.
Adapun 11 nama yang telah mengembalikan formulir kepada DPD PDIP yakni Dr. H. Irianto Lambrie, H. Udin Hianggio, dr. H. Jusuf SK, Datu Yasir Arafat, H. Abdul Hafid Ahmad, Jhonny Laing Impang, Dr. Marthin Billa, M.M, Dr. H. Undunsyah, Ibnu Saud dan H. La Tinro La Tunrung. Dari 11 figur tersebut, hanya dua kader PDIP, yakni Jhonny Laing Impang sebagai ketua DPD PDIP Kaltara dan Datu Yasir Arafat sebagai wakil ketua DPD PDIP Kaltara.
“Kami juga sudah menerima calon bupati Kabupaten Bulungan. Kana da 4 kabupaten yang pilkada, jadi dari 4 kabupaten ini membuka pendaftaran calon bupati sendiri, kemudian dikirim ke DPD PDIP. Jadi semua akan berbarengan dengan calon gubernur,” jelasnya.
Berkas pendaftar akan dibawa 5 orang kader ke DPP PDIP. Dalam hal memutuskan siapa yang akan diusung DPP PDIP, Nor menegaskan bahwa seluruh keputusan berasal dari DPP PDIP.
Nor menjelaskan bahwa setiap bakal calon lebih baik segera mencari kursi tambahan sehingga dapat memperkuat rekomendasi agar dapat direkomendasikan di PDIP. Sebab dalam hal ini, PDIP masih harus berkoalisi, minimal dengan partai 2 kursi di DPRD Kaltara. “Kami juga tidak bisa mencarikan mereka, seharusnya mereka sudah menggandeng kursi lagi,” jelasnya.
Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltara, Muddain, S.T, mengatakan pihaknya lebih mendorong kader untuk fokus pada pemilihan di daerahnya. Misalnya di Nunukan, H. Irwan Sabri bersama Ketua DPC Partai Demokrat Nunukan H. Danni Iskandar.
“Kalau kader untuk Nunukan, dua kader terbaik kami, kami berikan ruang yang besar untuk melakukan komunikasi politik terhadap partai-partai politik yang lainnya. Nah, kalau urusan Pilgub, tidak pernah berbicara tentang Pilgub untuk di Nunukan, yang kami bicarakan adalah Nunukan 1 dan Nunukan 2,” jelas Muddain.
Pria yang juga menjabat anggota DPRD Kaltara ini menegaskan bila melihat potensi yang ada, terbuka kemungkinan mengusung calon bupati dan wakil bupati Nunukan dari kader Demokrat.
