MANAGED BY:
KAMIS
28 MEI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 20 September 2019 08:58
Harmoni Legislatif dan Eksekutif Kunci Sukses Kaltara

Para ‘Penyambung Lidah’ Rakyat di DPRD Kaltara, Achmad Usman (Bagian 17)

Achmad Usman – Anggota DPRD Kaltara

PROKAL.CO, Nama                : Achmad Usman

Ttl                       : Pinrang, 4 Januari 1984

Istri                     : Salmiah Latif

Anak                   : 2 orang

Pendidikan       : SDN 002 Tarakan

                              SMPN 1 Tarakan

                              SMAN 14 Makassar

                              S-1 (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang

Karir                    : Ketua Ormas Jangkar (Jaringan Akar Rumput) Kaltara

                               Ketua DPC PKB Tarakan

                               Anggota DPRD Tarakan periode 2014-2019

                               Anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024

 

Membangun suatu daerah merupakan tugas seluruh elemen yang ada, termasuk eksekutif dan legislatif. Demikian juga di Kalimantan Utara (Kaltara), tentu sangat diperlukan sinergitas dalam menyelesaikan sejumlah kegiatan yang telah diprogramkan.

IWAN KURNIAWAN

KALTARA merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Tentu segala macam hal, terutama masalah pengamanan dan kesejahteraan masyarakat perlu untuk ditingkatkan.

Hal ini menjadi salah satu hal yang menarik perhatian Achmad Usman, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara sehingga memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Achmad Usman mengaku, salah satu alasan memilih masuk jalur politik adalah dorongan moril untuk memfasilitasi aspirasi masyarakat, untuk suatu perubahan dan kemajuan. Sehingga memutuskan untuk masuk di ruang kebijakan.

“Awalnya saya bekerja di Balikpapan. Kebetulan di keluarga saya juga ada histori politiknya, sehingga saya diajak menggantikan saudara saya menjadi caleg di Tarakan,” ujar Achmad Usman kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (19/9).

Dengan berbagai pertimbangan itu, alumni Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang tersebut memutuskan untuk bergabung di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilanjutkan dengan menjadi caleg di Tarakan pada tahun 2014.

Alhamdulillah saya waktu itu terpilih di dapil (daerah pemilihan) 3, Tarakan Barat. Di situ saya merupakan anggota DPRD Kota Tarakan yang termuda,” kenang Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Tarakan itu.

Seiring berjalannya waktu hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019, pria kelahiran Pinrang, 4 Januari 1984 itu pun memutuskan untuk maju lagi di Pemilu 2019, tapi naik setingkat, yakni DPRD Kaltara.

Menurutnya, maju di DPRD Kaltara itu karena melihat beban konstituen. Salah satunya karena adanya perubahan aturan yang mana beberapa kewenangan yang awalnya di kabupaten/kota, saat ini sudah beralih ke provinsi. Beberapa hal itu di antaranya soal kelautan dan perikanan, serta pertanian.

“Menjelang Pileg 2019 itu, saya diamanahkan oleh partai untuk menjadi Ketua DPC PKB Tarakan. Di situ kita susun perencanaan, dan alhamdulillah di Kota Tarakan, PKB mendapatkan posisi sebagai unsur pimpinan,” sebutnya.

Bahkan, untuk di DPRD Kaltara, Achmad Usman secara pribadi mendapatkan suara tertinggi dari 35 anggota yang terpilih lainnya, yakni 7.287 suara.

Menurutnya, langkah politik untuk maju di DPRD provinsi ini terlalu dini untuk dilakukannya. Tapi, karena tuntutan konstituen itu tadi makanya itu dilakukannya. Sebab, yang namanya perwakilan rakyat itu, pasti banyak kalangan yang mendukung.

Bahkan, yang tidak mendukung dalam bentuk mencoblos, tentu mereka juga tetap menjadi bagian yang mengamanahkan dan tentunya menjadi beban politik setiap anggota DPRD untuk mengakomodir semua golongan.

“Artinya, di sini saya tidak memprioritaskan atau bertumpu pada satu kelompok atau golongan, melainkan akan lebih fokus untuk merangkul semua kalangan masyarakat di Kaltara ini,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap ke depannya legislatif dan eksekutif bisa bersinergi untuk membangun provinsi termuda Indonesia ini agar bisa lebih maju dan kelak menjadi yang terdepan sebagaimana yang selalu digaungkan Gubernur selama ini. “Sebab, harmoni legislatif dan eksekutif itu itu merupakan salah satu kunci suksesnya Kaltara,” tuturnya.

Sebagai tindak lanjutnya, tentu sangat diharapkan apa yang diserap anggota DPRD saat melakukan reses yang kemudian kita sampaikan melalui pokok-pokok pikiran DPRD dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dalam kata arti gayung bersambut antara DPRD dengan pemerintah daerah. Prinsipnya legislatif dan eksekutif itu memiliki tujuan yang sama, yakni untuk menyejahterakan rakyat.

Disinggung mengenai kewenangan yang beralih ke provinsi, ia mengaku salah satu fokus yang akan diperjuangkan ke depan adalah hal yang berkaitan dengan legalitas budi daya kelautan, seperti petani tambak dan lainnya.

Tak hanya itu, penting juga diperjuangkan soal transparansi harga hasil laut. Termasuk juga hasil laut seperti udang dan kepiting yang luar biasa dan sebagian jalur keluarnya masih dilakukan secara ilegal ke Tawau, Malaysia.

“Sampai-sampai Tawau, Malaysia saat ini mendeklarasikan diri sebagai Crab City (Kota Kepiting). Ini sangat miris kita lihat. Hasilnya dari kita, tapi yang mendeklarasikan sebagai penghasil laut mereka,” bebernya.

Ke depannya, semoga melalui pemerintah pusat, hubungan dari sisi ekonomi di perbatasan ini dapat membawakan hasil untuk Kaltara. Sebab, ini merupakan salah satu keberuntungan, yang mana Kaltara tidak sama dengan daerah lain.

“Di Indonesia ini, hanya beberapa provinsi yang daerah berbatasan dengan negara tetangga. Oleh karena itu kita berharap masalah perbatasan itu dapat diselesaikan dan beberapa sektor kelautan bisa kita fokuskan,” ucapnya.

Selain itu, beberapa hal lainnya juga perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya seperti kepentingan di sektor pendidikan, guru honorer dan lain juga harus dipikirkan nasibnya sebagai langkan untuk menjawab keluhan para tenaga pendidik ini.

Sementara, dari sisi penetapan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai Ibu Kota Negara (IKN) baru, tentu Kaltara merupakan salah satu daerah penyangga. Menurutnya itu harus ditindaklanjuti segera karena posisi Kaltara cukup menguntungkan.

“Ini perlu dipikirkan bersama. Pastinya kita (Kaltara) nanti juga pasti akan mendapatkan peluang kemaritimannya. Saya rasa kita bisa ambil dari sisi itu,” ungkapnya. (***/eza)


BACA JUGA

Rabu, 27 Mei 2020 13:43

Usai Lebaran, Razia PSBB Tetap Lakukan

Tarakan –  Dengan adanya perpanjangan waktu Pembatasan Sosial Berskala Besar…

Rabu, 27 Mei 2020 13:38

Udin Tetap Optimistis Berpasangan dengan Yansen

TARAKAN - Bursa pilgub Kaltara nampaknya akan memasuki babak baru…

Rabu, 27 Mei 2020 13:33

Rencana Ingin Silaturahmi, Sampan Justru Terbalik

TARAKAN – Kecelakaan kapal jenis sampan dengan muatan 2 orang…

Selasa, 26 Mei 2020 10:06

66 Narapidana Menunggu Remisi Susulan

TARAKAN - Tidak semua warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas…

Selasa, 26 Mei 2020 09:40

Lebaran, Nihil Laka Lantas

TARAKAN - Angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) selama malam…

Selasa, 26 Mei 2020 09:34

Imbauan Pemerintah Masih Tak Diindahkan

TARAKAN – Selama Ramadan 1441 Hijiriah, terlihat masih banyak masyarakat…

Selasa, 26 Mei 2020 09:30

H+2 Lebaran, Pasar Gusher Masih Sepi Pengunjung

TARAKAN -Bulan Ramadan memang menjadi momen di mana pasar menjadi…

Selasa, 26 Mei 2020 09:21

Tiga Hari Pantai Amal Tutup

HARI kedua Lebaran, objek Wisata Pantai Amal sepi. Biasanya, masyarakat…

Selasa, 26 Mei 2020 09:14

Moda Laut Dibuka 8 Juni

MESKI angka kasus positif covid-19 terus melandai di Tarakan, namun…

Minggu, 24 Mei 2020 11:49

Satu Bayi Lahir di Hari yang Fitri di RSUD

TARAKAN - Seorang bayi laki-laki lahir di Hari Raya Idulfitri…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers