TANJUNG SELOR – Pembangunan fasilitas transportasi laut di Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Salah satunya dengan peningkatan Pelabuhan Tengkayu I di Kota Tarakan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Taupan Madjid mengatakan, jika dengan yang Rp 16 miliar yang diusulkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kaltara tahun 2019, Tengkayu I itu sudah menelan’ Rp 100 miliar.
“Dari Rp 100 miliar itu, ini belum rampung 100 persen. Di sini kita baru klirkan sisi laut dari pelabuhan tersebut,” ujar Taupan kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (18/9).
Sementara, untuk menyelesaikan secara keseluruhan hingga ke sisi daratnya, tentu masih membutuhkan anggaran yang cukup besar lagi. Dalam hal ini, estimasi kebutuhan anggaran keseluruhan lebih dari Rp 200 miliar.
Namun, ada harapan untuk terminalnya bisa dikerjakan bersama dengan pihak swasta. Di sini, bagaimana caranya keberadaan terminal itu juga menguntungkan swasta, setidaknya sejumlah pelayanan tersedia di situ. Jika perlu ada penginapan hingga caffe.
“Tapi, untuk sementara, jika ditinjau dari sisi pelayanan, untuk sisi laut itu terbilang sudah cukup. Namun, untuk pengembangan tetap kita pikirkan,” ucapnya.
Adapun, untuk transportasi laut dan sungai di Kaltara, saat ini yang paling banyak atau tinggi aktivitas penumpangnya itu di Tengkayu I, Tarakan. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur Tengkayu I itu sudah merupakan langkah tepat dilakukan pemerintah.
“Saat ini inovasi yang kami lakukan di pelabuhan itu untuk menjaga ketertibannya, penumpang yang masuk diantar menggunakan bus khusus di pelabuhan. Jadi tidak sembarang orang bisa masuk,” jelasnya.
Dengan begitu, penumpang yang sebelumnya berdesak-desakan di pelabuhan keberangkatan dan kedatangan itu, saat ini sudah tidak lagi. Artinya, kondisi di pelabuhan itu sudah jadi lebih tertib dari yang sebelumnya.
“Ke depan, kita rencanakan pelayanan di pelabuhan itu akan kita jadikan seperti di bandara. Tapi untuk sementara ini secara perlahan kita benahi beberapa persoalan prinsip yang ada, salah satunya seperti perizinan,” sebutnya.
Disinggung untuk target perampungan dari pelabuhan itu secara keseluruhan sisi laut dan darat, Taupan mengaku untuk itu tentu akan kembali menyesuaikan dengan kesediaan anggaran. Artinya, jika didukung anggaran yang maksimal, itu akan cepat. Tapi jika sebaliknya, maka itu tentu membutuhkan waktu lagi.
“Jika kebijakannya itu dibangun menggunakan anggaran pemerintah daerah, tentu kita juga akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. Kita bertahaplah dalam melakukan pembangunan ini,” tuturnya.
Pastinya, dengan dibangunkan fasilitas baru di pelabuhan itu, sejumlah regulasi yang ada akan dibenahi lagi. Di antaranya bisa saja nanti seperti parkir kendaraan di terminal akan dihitung per jam. Tentu, jika diberlakukan, itu pasti akan menjadi salah satu tambahan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau sekarang Rp 2 miliar setahun. Tentu dengan diberlakukannya hal itu, ke depannya bisa berlipat-lipat dari itu. Tapi sebelum itu kita lakukan, tentu kita harus benahi dulu infrastruktur dan SDM manajemennya,” tegas Taupan. (iwk/eza)
