TANJUNG SELOR – Partai politik (parpol) yang akan menduduki kursi pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2019-2024 terdiri dari tiga parpol, yakni PDIP, Gerindra, dan Hanura.
Namun, sejak dilantik pada Rabu (4/9) hingga saat ini, Partai Hanura belum merekomendasikan nama kadernya yang akan ditugaskan untuk menjabat pimpinan tersebut. Sementara untuk PDIP dan Gerindra, rekomendasinya sudah ada.
Ketua Sementara DPRD Kaltara, Norhayati Andris mengatakan, untuk menanyakan rekomendasi pimpinan definitif itu, pihaknya sudah bersurat ke Partai Hanura. Dijelaskan, untuk mengejar pelaksanaan agenda dan program ke depan, perlu secepatnya dilakukan penetapan pimpinan definitif.
“Karena pimpinan sementara ini ruang geraknya terbatas. Tapi, di sini jawaban mereka masih dalam proses,” ujar Norhayati kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (16/9).
Dalam hal ini, pihaknya meminta agar sesegera mungkin ada kejelasan berupa balasan dari surat yang sudah diberikan itu. Apakah dapat segera ditetapkan dalam waktu dekat ini atau ada kepastian sampai kapan pihaknya harus menunggu kejelasan itu.
Dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya belum bisa menargetkan kepastian kapan akan dilakukan rapat paripurna pengumuman tiga nama pimpinan definitif tersebut. Sebab, untuk menetapkan itu, tentu harus atas kesepakatan seluruh anggota DPRD Kaltara.
“Jika dari Hanura masih lama, tidak menutup kemungkinan akan dlakukan paripurna pengumuman dua nama dari PDIP dan Gerindra ini dulu. Supaya bisa cepat ditetapkan pimpinan definitif. Itu biasa terjadi,” sebutnya.
Pastinya, dengan posisi masih pimpinan sementara ini, pihaknya dilema untuk bergerak. Sebab, ada edara dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mengatur tentang kewenangan dari pimpinan sementara tersebut.
“Kalau di kita, jika sudah dilakukan paripurna pengumuman pimpinan definitif itu, tentu akan langsung disampaikan ke Biro Pemerintahan Setprov Kaltara untuk diserahkan ke Kemendagri untuk dikeluarkan SK penetapan,” jelasnya.
Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPD Hanura Kaltara, Elia DJ menyebutkan, sementara itu masih berproses. Tapi, untuk menetapkan itu tentu kembali lagi dengan keputusan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura.
“Karena di sini kapasitas saya bukan selaku ketua DPD. Pada prinsipnya, kalau saya, siapapun dia, itu tidak ada masalah. Karena itu (pimpinan definitif) penting untuk kita bergerak dan bekerja lebih maksimal lagi,” sebutnya.
Adapun informasi terakhir yang ia terima, saat ini Ketua Umum (Ketum) DPP Hanura masih di luar negeri. Menurutnya, untuk kegiatan maupun agenda lain, itu tidak terhambat dengan persoalan ini. Artinya, tetap saja berproses.
“Toh nanti pada waktunya, saat paripurna penetapan unsur pimpinan definitif, itu tidak mengganggu yang lainnya,” sebut Ketua Fraksi Hanura DPRD Kaltara ini. Jika anggota DPRD Kaltara bersepakat untuk melantik dua unsur pimpinan definitif dari PDIP dan Gerindra. Serta dari Hanura menyusul, Elia menegaskan, pihaknya tetap menerima. (iwk/eza)
