MANAGED BY:
KAMIS
17 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 17 September 2019 09:12
Ciptakan Keamanan, Ketertiban dan Pikirkan Nasib Rakyat

Para ‘Penyambung Lidah’ Rakyat di DPRD Kaltara, Hj. Asmah Gani (Bagian 14)

Hj. Asmah Gani – Anggota DPRD Kaltara

PROKAL.CO, Masing-masing dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2019-2024 yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 tentu memiliki visi dan misi yang berbeda-beda. Salah satunya Hj. Asmah Gani.

IWAN KURNIAWAN

TERPILIH menjadi anggota legislatif merupakan mimpi banyak orang untuk bisa menduduki posisi yang cukup strategis. Namun, tentu ada banyak tanggung jawab yang juga harus diperhatikan dan dijalankan sebagai wakil rakyat di pemerintahan.

Hj. Asmah Gani, politisi Partai Golkar mengatakan, hal utama yang harus dipikirkan dengan situasi dan kondisi saat ini adalah nasib rakyat. Bagaimana caranya semua pihak bisa bersinergi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah Kaltara ini.

“Kalau untuk saya, itu hal utama yang harus kita pikirkan saat ini,” ujar Hj. Asmah Gani kepada Radar Kaltara saat ditemui di Gedung DPRD Kaltara, Jalan Kolonel Sutadji, Tanjung Selor, Senin (16/9).

Menurutnya, meskipun seseorang itu hidupnya senang atau serba kecukupan. Tapi, ketika dia tidak merasa aman, maka itu sama saja bohong. Terutama untuk di wilayah perbatasan dan pedalaman dari provinsi termuda Indonesia ini.

Seperti di Kabupaten Nunukan, misalnya. Daerah tersebut masih terbilang rawan, bahkan tidak hanya masalah keamanan masyarakatnya, tapi juga soal penyelundupan narkoba dari negara tetangga Malaysia. Hal itu perlu disikapi dengan serius.

“Tentunya, untuk menyikapi persoalan keamanan itu, kita perlu dan harus bersinergi atau bekerja sama dengan pihak keamanan, tokoh masyarakat, dan termasuk juga dengan aparat pemerintah yang ada,” tuturnya.

Ia mengatakan, untuk masalah keamanan di wilayah perbatasan itu sebenarnya dapat disikapi. Hal itu ditegaskannya dengan melihat kondisi tingkat pengamanan yang sudah cukup maksimal hingga menyebar ke semua lini.

“Itu tersedia mulai dari marinir hingga kepolisian, serta dibangunnya Pos Pamtas RI-Malaysia. Jadi, yang kita harapkan di sini hanya kerja sama yang baik antar semua petugas keamanan ini bersama dengan stakeholder dan masyarakat,” tegasnya.

Memang, untuk tingkat kriminal kecil itu pasti ada saja terjadi. Tapi, secara umum untuk tingkat pengamanan sudah terbilang cukup baik. Artinya, dengan keberadaan Pos Pamtas itu, pihak keamanan ini bisa melakukan kerja sama dengan baik.

Sementara untuk masalah infrastruktur, menurutnya di Kaltara, khususnya di Nunukan itu sudah terbilang cukup baik. Tindak hanya di wilayah perkotaannya, tapi juga di wilayah perbatasan seperti di Sebatik dan Lumbis Ogong sudah cukup baik.

“Seperti di Lumbis Ogong itu Pos Pamtas sudah ada. Jadi sudah relatif amanlah di wilayah perbatasan kita. Termasuk juga di Krayan seperti itu. Jadi tinggal penataan saja, termasuk menambahan yang sudah ada,” tuturnya.

“Bahkan Dandim dan Pangdam juga sudah sering datang ke wilayah perbatasan untuk mengecek kondisi keamanan masyarakat,” sambungnya.

Namun demikian, tentu tetap harus waspada. Tidak boleh lengah melihat keadaan. Karena kelengahan itu suatu petaka yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, meskipun sudah dikatakan baik, tetap harus lebih ditingkatkan lagi keamanan tersebut.

Sementara untuk dari sisi pemerintahan, Hj. Asmah Gani juga menyinggung mengenai tenaga honorer. Ia mengharapkan pemerintah melihat kembali berapa kebutuhan tenaga honorer di Kaltara ini. Jadi, semua itu harus ditata dulu.

“Jika untuk diberhentikan, menurut saya itu tidak bisa. Karena tenaga mereka masih kita butuhkan. Jadi, yang tidak boleh itu menambah,” tegasnya.

Sebab, jika tidak ada tenaga honorer, tentu akan sulit. Karena tidak mungkin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijadikan sopir. Termasuk juga untuk cleaning service (petugas kebersihan), itu tidak mungkin dari PNS.

“Di sini saya sempat bekerja sebagai tenaga honorer selama enam tahun. Jadi saya paham seperti apa honorer itu. Pastinya, tenaga mereka ini memang kita butuhkan,” sebutnya.

Setidaknya, tenaga honorer ini juga harus dihargai, jangan sampai diterlantarkan begitu saja. Setidaknya, ada solusi jika memang harus dilakukan pengurangan tenaga honorer. Artinya, harus ada solusi atas kebijakan yang diambil. (***/eza)


BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*