POTENSI itulah membuat Pulau Tarakan yang saat ini sudah menyandang status dengan potensi sumber daya yang potensial. Meski demikian, kualitas minyak di Kota Tarakan, belum diikuti dengan perkembangan pendapatan daerahnya.
Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Borneo (UBT) Margiyono mengungkapkan, sejak hadirnya industri pertambangan di Kota Tarakan cukup memberikan banyak perubahan pembangunan di Kota Tarakan. Meski demikian, menurutnya saat ini hasil dari pertambangan tersebut masihlah minim. Karena menurutnya hasil pertambangan terutama sektor minyak dan gas belumlah sepadan terhadap hasil daerah yang didapatkan dari sektor Perikanan dan pertanian di Kota Tarakan.
“Jadi kalau struktur ekonomi Tarakan itu, pendapatannya didominasi oleh industri perikanan dan pertanian. Itu kontribusinya sebesar antara 19 sampai 20 persen, sementara pertambangan itu hanya 7 persen. Sehingga perbandingan ini masih terpaut jauh. Karena kita tahu sendiri pendapatan dari kedua industri itu sama-sama besar,” ujarnya.
Ia menerangkan, jika terdapat adanya rencana pemerintah dari menghadirkan badan usaha milik daerah (BUMD) di Kota Tarakan dalam mengelola sumber daya alam, seharusnya hal tersebut juga menjadi perhatian. “Kalau berbicara BUMD dari segi pertambangan, saya dihadapkan oleh 2 pandangan yaitu sikap optimistis dan pesimistis. Kalau dari optimistisnya, saya melihat bahwa cadangan tambang kita itu sangat besar. Kalau dia besar, maka manfaat yang lebih besar kepada kontribusi pembangunan. Pandangan pesimisme saya ialah saya menduga cadangan minyak kita terbatas dan menipis. Maka kondisi ini, tidak menguntungkan. Perlu duduk bersama dengan Pertamina, selama ini apakah dia bersemangat untuk menambah kapasitas produksinya,” imbuhnya.
“Justru katakanlah hanya mengelola sumber yang sudah ada. Dari situ kita bisa mendeteksi kalau investasinya cukup meningkat, berarti benefit yang ia peroleh saat ini artinya cukup menguntungkan daerah, tetapi kalau menggunakan data dari BPS itu hanya sekitar 7 persen. Saya kira masih kecil daripada sektor lain,” ujarnya, kemarin (15/9).
Ia menjelaskan, jika memang pemerintah tertarik mengembangkan BUMN dalam bidang industri sumber daya alam (SDM), seharusnya hal itu memerlukan kajian lebih dalam. Mengingat besarnya biaya operasional yang diperlukan, menurutnya hal tersebut jangan sampai akan menimbulkan kerugian.
“Kalau mungkin pemerintah tertarik menggunakan minyak atau cadangan minyak, menurut saya hal itu harus ada langkah yang realistis. Jadi, untuk memasuki pertimbangan rasionalitas yang matang, jadi harus memperhatikan aspek ini. Jadi harus ada studi yang matang kalau aspek ini memang layak digunakan untuk peningkatan pendapatan,” terangnya.
Keberadaan tambang gas dan minyak saat ini telah cukup membantu perkembangan daerah.
Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait pendapatan dari dari pertambangan, Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengungkapkan, saat ini kontribusinya sudah cukup ideal bagi pembangunan perekonomian.
“Upaya memperbaiki PAD, saat ini kami mencoba mengembangkan manajemen aset yah. Kami sudah coba benahi. Saat ini kami masih menghitung ini. Kalau saya lihat sementara ada sekitar ratusan aset di Kota Tarakan. Mudah-mudahan selanjutnya kita bisa lebih greget memanfaatkan ini,” imbuhnya.
Mengenai dana bagi hasil, pihaknya sedang mengupayakan agar lebih ditingkatkan. “Kalau soal itu jangan dulu. Yang jelas saat ini masih dikembangkan,” singkatnya.
TANTANGAN LAPANGAN
Minyak di Tarakan masih cukup potensial untuk diproduksi Tarakan Field Pertamina EP Asset 5. Akan tetapi, tantangan di Tarakan lebih banyak berkutat pada persoalan sosial.
Assistant Manager Legal and Relation Tarakan Field Pertamina EP Asset 5, Enriko R. Hutasoit mengungkap produksi saat ini mencapai 2.300 barel oil per day (BOPD). Jumlah tersebut merupakan produksi di dua area, Tarakan dan Nunukan. “Untuk Tarakan sekarang ini rata-rata hariannya di bawah seribu, ya sekitar 800 barel per hari, ini karena kondisi Tarakan yang sulit kerjanya,” ungkapnya, Sabtu (14/9).
