Berkaitan dengan PAD dari pelabuhan ini, diakui sejauh ini sudah cukup bagus. Bahkan diyakini akan terus mengalami peningkatan. Apalagi jika nanti fasilitas fisik, administrasi dan fungsionalnya dibenahi. Termasuk pembenahan SDM yang mengelola.
“Upaya peningkatan SDM dilakukan lewat pelatihan-pelatihan di berbagai sektor. Ditambah dengan langkah peningkatan mutu pelayanan kepada nelayan dan masyarakat umum agar lebih optimal serta revitalisasi sarana dan prasarana kepelabuhan. Diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor jasa perikanan dan nonperikanan,” ujar Irianto.
Sesuai laporan dari UPT Pelabuhan Tengkayu II yang berada di DKP Kaltara, di pelabuhan ini juga dilakukan sejumlah pungutan dan pelayanan penerbitan perizinan tertentu. Seperti, pungutan retribusi kepelabuhanan, pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan, penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) khusus komoditi hasil perikanan (tangkap) yang akan diekspor ke Uni Eropa.
“Dari pelayanan dan pungutan tersebut, berhasil diperoleh PAD tercatat, pada 2018 mencapai Rp 2.028.341.753, atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.953.249.328. Dengan distribusi kontainer sebanyak 520 kontainer,” ungkap Gubernur didampingi Kepala DKP Kaltara H Amir Bakry.
PAD yang diperoleh juga diupayakan untuk ditingkatkan pada pengelolannya ke depan. Pada tahun ini, diyakini perolehan PAD akan semakin meningkat. Data di UPT Pelabuhan Perikanan Tengkayu II, perolehan dari Januari 2019 sampai dengan 11 September 2019 sebesar Rp 1.471.998.490. “Untuk item pendapatannya, meliputi sewa lahan dan bangunan, jasa air bersih, sewa kios, pas masuk kendaraan dan retribusi barang, serta sewa parkir kontainer,” imbuh Amir.(humas)