Pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) mulai dari wilayah perkotaan hingga perbatasan dan pedalaman merupakan tugas wajib pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara).
IWAN KURNIAWAN
SUDAH 74 tahun Indonesia merdeka, namun dapat dikatakan belum semua rakyatnya menikmati buah dari kemerdekaan itu. Faktanya, hingga saat ini masih ada masyarakat yang tinggal di daerah terisolir dan tidak dapat dijangkau menggunakan akses darat.
Salah satunya di Kaltara. Saat ini, beberapa kecamatan di provinsi ke-34 itu masih ada yang hanya bisa dijangkau menggunakan transportasi udara atau pesawat, di antaranya Krayan, Nunukan. Akibatnya, tidak adanya akses darat yang terhubung ke perkotaan, sehingga masyarakat setempat jadi kesulitan dalam beraktivitas.
Hal ini yang kemudian menarik perhatian Karel Sompoton, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara. Karel menyebutkan, salah satu tujuannya untuk terjun ke dunia politik ini adalah untuk memperjuangkan peningkatan infrastruktur dan SDM masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Saya sudah cukup lama di dunia politik. Di Nunukan saya sekitar 15 tahun, mulai 2003 hingga 2019. Ini saya lanjut lagi ke DPRD Kaltara, dan saya bersyukur bisa terpilih,” ujar Karel kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (12/9).
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengaku, awalnya ia tinggal di Desa Labang yang merupakan wilayah perbatasan dan terisolir dengan segala sesuatu yang serba kekurangan. Baik infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan serta perekonomian masyarakatnya juga masih di bawah standar.
Bahkan, pada saat ia lulus SMK tahun 1992 itu, yang bisa baca tulis di daerah tempat tinggalnya itu hanya sekitar 20 persen. Sementara untuk jalan, dari Mansalong ke Sebuku, itu pasti mandi lumpur karena kendaraan yang digunakan amblas. Itupun empat hingga lima jam hingga lebih, baru bisa tembus.
“Itu juga yang menjadi salah satu pendorong saya untuk terjun ke dunia politik. Karena salah satu cara saya untuk memperjuangkan wilayah perbatasan itu adalah melalui politik. Mudah-mudahan saya bisa mengabdi hingga selesai di 2024 mendatang,” kata Karel.
Menurutnya untuk meningkatkan SDM masyarakat itu, tentunya melalui beberapa sektor, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Tentunya berbagai kegiatan seperti pelatihan terhadap masyarakat perbatasan yang memiliki banyak kekurangan itu tetap akan dikomunikasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Setidaknya, ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencarikan solusi atau jalan keluar dengan mendistribusikan pembagian anggaran secara adil dan merata hingga ke wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini.
“Pemerataan yang dimaksud, jangan terlalu banyak membangun di perkotaan. Tapi harus melihat-lihat juga wilayah perbatasan. Karena dari tahun ke tahun, pembangunan di perbatasan itu masih berjalan lamban,” sebutnya.
Demikian juga dengan peningkatan ekonomi masyarakat perbatasan, itu juga perlu diperhatikan secara serius. Namun, Karel tetap menitik beratkan atau memprioritaskan mengenai peningkatan infrastruktur dan SDM. Sebab, jika infrastruktur sudah jalan, maka secara otomatis ekonomi pasti akan ikut meningkat.
Termasuk juga jika SDM di wilayah perbatasan itu sudah mantap dan matang, maka semua hal pasti bisa berjalan dengan baik. Karena segala sesuatu yang ingin dikerjakan itu pasti akan sangat dipengaruhi oleh SDM-nya.
“Oleh karena itu, kita berharap Pak Gubernur (Irianto Lambrie) bisa bekerja sama dengan kita selaku mitra kerja, dan bisa merealisasi apa yang kita sampaikan. Paling tidak, dari 100 persen usulan, minimal bisa terealisasi 20 hingga 30 persen,” harapnya.
