MANAGED BY:
JUMAT
28 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 12 September 2019 17:02
WADUH..!! Ternyata Budidaya Rumput Laut Kaltara Tak Berizin

DKP Akan Lakukan Penertiban di Perairan Nunukan=

TAAT ATURAN: Selain belum berizin, juga ditemukan budidaya rumput laut di Kaltara yang mengganggu alur lalu lintas pelayaran. Tampak aktivitas petani rumput di Kabupaten Nunukan.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Selain mengganggu arus lalu lintas pelayaran, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) juga menyatakan bahwa seluruh aktivitas budidaya rumput di Kaltara belum memiliki izin.

Persoalan ini juga mendapat perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Gubernur se-Indonesia diundang oleh KKP membahas persoalan perizinan budidaya rumput laut, terutama  bagi daerah yang sudah memiliki tata ruang laut.

Kaltara, kata kepala DKP Provinsi Kaltara H. Amir Bakrie, sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kaltara 2018-2038. Hanya saja provinsi ke-34 di Indonesia belum memiliki Perda tentang penarikan retribusi budidaya rumput laut.

 “Jadi kalau sudah ada Perda (penarikan retribusi) itu baru kita terbitkan izinnya, baik pembudidaya rumput laut maupun pembudidaya keramba,” ujar Amir kepada Radar Kaltara, belum lama ini.

Karena itu, untuk saat ini pembudidaya masih diberikan toleransi. Hanya saja harus memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Terutama soal zonasi atau area budidaya rumput laut yang boleh digunakan.

Namun kenyataannya di lapangan masih ada pelanggaran, seperti yang dilakukan beberapa pembudidaya rumput laut di Nunukan melanggar zonasi yang sudah ditetapkan pemerintah.

“Persoalan ini sudah kami tindaklanjuti dengan rapat membahas rencana penertiban,” kata Amir.

Sebelum penertiban, jelas pria yang pernah mengabdi di Pemkab Bulungan, pemilik rumput diimbau untuk membuka sendiri tali rumput laut mereka dan pindah ke lokasi lain yang tidak menyalahi aturan.

Jika tidak dilakukan, maka tali rumput laut akan dilepas oleh DKP Kaltara. Sebab, keberadaan pembudidaya rumput laut tersebut sudah sangat mengganggu arus lalu lintas pelayaran.

“Di Nunukan itu kurang lebih ada tujuh titik pembudidaya yang melanggar,” ungkap Amir.

Pemerintah, kata Amir, tidak pernah melarang masyarakat untuk membudidaya rumput laut, terlebih berkaitan dengan matapencaharian masyarakat.

“Tapi pembudidaya juga harus memahami bahwa semua itu telah diatur, jadi harus taat dengan aturan,” tegas Amir.

Disinggung apakah dalam pembongkaran akan ada kompensasi kepada pembudidaya? Amir mengatakan, tidak akan ada kompensasi karena sejak awal sudah jelas keberadaan pembudidaya melanggar jalur yang sudah ditetapkan, bahkan sangat membahayakan pelayaran.

“Untuk ruang budidaya rumput laut sebenarnya sejak awal di setiap daerah sudah diberikan, tapi di lapangan masih ada saja yang melanggar,” sebutnya.

Bahkan fakta di lapangan ruang rumput laut semakin bertambah. Bukan hanya di Nunukan tapi juga di perairan Kota Tarakan.

Menurut Amir, harga rumput laut yang menjanjikan keuntungan besar menjadi salah satu alasan semakin bertambahnya pembudidaya rumput laut di Kaltara.

 “Jadi perputaran uang di Nunukan itu hampir 80 persen dari hasil rumput laut,” kata Amir.

Seorang pembudidaya rumput laut di Nunukan, Kamaruddin membenarkan jika pembudidaya rumput di Nunukan belum memiliki izin.

“Setahu saya tidak semua berizin,” ujar Kamaruddin.

Terkait dengan pembudidaya yang melanggar zonasi, Kamaruddin membantah jika pemerintah sudah menetapkan titik zonasi bagi budidaya rumput laut. Karena itu, pembudidaya bebas membuka ruang baru untuk lokasi budidaya.

“Ini kan negara kita juga, jadi bebas saja kalau kita memanfaatkan,” kata Kamaruddin.

Terlepas dari persoalan tersebut, pria yang sudah 11 tahun menggeluti budidaya rumput laut ini berharap kepada pemerintah untuk mengawasi perusahaan yang ada di Nunukan. Pasalnya, limbah perusahaan dibuang sembarangan.

“Di atas sungai Nunukan ini kan banyak perusahaan, kalau sampai dibuang (limbah) ke sungai tentu hal itu dapat merusak rumput laut, begitu juga dengan limbah oli dari kapal, harusnya dari pemerintah juga dapat mengawasi itu,” pungkasnya. (*/jai/ana)


BACA JUGA

Kamis, 27 Februari 2020 14:19

Potensi Capai 21.580 MW, Apa Kabar Proyek PLTA di Kaltara..??

TANJUNG SELOR – Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan salah satu provinsi…

Kamis, 27 Februari 2020 14:15

Kantor DPRD Disegel Mahasiswa

TANJUNG SELOR – Aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa Universitas Kaltara…

Kamis, 27 Februari 2020 13:59

Lebih Murah, Udang Vaname Jadi Pilihan

TANJUNG SELOR – Kehadiran udang vaname disebut-sebut sebagai penyebab terjadi…

Kamis, 27 Februari 2020 13:50

Australia Tertarik Investasi di PLTA dan KIPI

TANJUNG SELOR - Sekretaris II Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Investasi…

Rabu, 26 Februari 2020 10:34

Memperkecil Angka Kecelakan dengan Road Safety

TANJUNG SELOR - Keselamatan berkendara atau road safety menjadi salah…

Senin, 24 Februari 2020 15:49

Udin-Yansen Siap-Siap Deklarasi

DR. Yansen TP, M.Si, bupati Malinau yang tengah menjabat periode…

Senin, 24 Februari 2020 15:22

Puluhan Blank Spot Akan Tersentuh Internet

TANJUNG SELOR – Sebanyak 24 blank spot atau tidak ada…

Senin, 24 Februari 2020 15:08

Zona Merah, BMKG Bilang Kaltara Rawan Karhutla

TANJUNG SELOR – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Kelas…

Senin, 24 Februari 2020 15:02

Pemprov Godok Rapergub LP2B

TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggodok…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:11

Tidak Sinkron, Syarat Dukungan Dikembalikan

TANJUNG SELOR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mengembalikan syarat…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers