MANAGED BY:
RABU
26 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 12 September 2019 16:49
DPRD Kaltara
Banyak PR dan Fokus ke Petani-Nelayan

Para ‘Penyambung Lidah’ Rakyat di DPRD Kaltara, Herman, S.Pi (Bagian 9)

Foto: Herman, S.Pi – Anggota DPRD Kaltara

PROKAL.CO, Lima dari 35 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2019-2024 yang terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 merupakan incumbent. Salah satunya adalah Herman, S.Pi

 

—IWAN KURNIAWAN—

 

DIPERCAYA menjadi anggota legislatif dua periode, Herman tentu masih memiliki pekerjaan rumah (PR) terkait dengan aspirasi masyarakat provinsi termuda Indonesia ini yang belum terealisasikan di periode pertamanya menjabat.

Herman mengatakan, di periode keduanya menjabat ini, ia akan kembali memperjuangkan spirasi masyarakat Kaltara, utamanya yang di daerah pemilihan (dapil) Kaltara II, yakni Bulungan dan Tana Tidung yang ia wakili. 

“Setidaknya, apa yang di periode pertama mungkin belum maksimal, di periode kedua ini tentu akan saya perjuangkan lagi,” ujar Herman kepada Radar Kaltara, Selasa (10/9).

Untuk di Tana Tidung, yang dibutuhkan masyarakat dan perlu diperjuangkan itu ada beberapa hal. Di antaranya yang berkaitan dengan infrastruktur, pertanian, perikanan, serta ekonomi kreatif seperti usaha kecil dan menengah (UKM) dalam rangka meningkatkan daya beli dan daya saing masyarakat di daerah tersebut.

“Tentu ini kita dorong melalui program pemprov (pemerintah provinsi) dalam rangka untuk merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Artinya, perlu adanya pembinaan dari pemprov,” kata Herman.

Pria kelahiran Nunukan, 13 Maret 1982 juga mengatakan yang berkaitan dengan pengembangan tujuan destinasi wisata di Kaltara. Untuk Pemkab Tana Tidung, saat ini sudah mulai berbenah menggali potensi tujuan wisata di daerahnya.

Dalam hal ini, tentu diharapkan pemprov melalui instransi terkait dapat mendukung untuk mempromosikan destinasi wisata yang ada di Tana Tidung pada khususnya, dan Kaltara pada umumnya. Setidaknya, keberadaan tujuan wisata dapat mendatangkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk Bumi Benuanta.

“Semua itu akan saya perjuangkan. Tapi, untuk fokus saya, itu pada nelayan dan petani. Dalam hal ini, diharapkan penyaluran bantuan program peningkatan kesejahteraan nelayan dan petani ini, harus merata,” tuturnya.

Untuk di sektor kelautan, setidaknya nelayan dapat dibantu alat tangkap, perahu, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan pertanian, kebutuhan para petani harus dibantu. Tentunya, untuk bantuan yang sudah ada, harus ditingkatkan.

Pada dasarnya untuk bantuan pemerintah jangan hanya fokus ke satu daerah, melainkan harus disalurkan merata di lima kabupaten/kota yang ada di provinsi ke 34 ini. Menurutnya, bantuan seperti itu sangat dibutuhkan masyarakat pedesaan seperti di Tana Tidung dan Bulungan.

Tak hanya itu, saat ini juga ada beberapa infrastruktur berupa fasilitas pemerintah yang belum berfungsi maksimal, dan harus mendapat perhatian serta tindak lanjut dari pemerintah daerah. Salah satunya Balai Benih Ikan (BBI) yang sudah terbangun di Tana Tidung.

“Itu (BBI) infrastrukturnya sudah ada dan kemungkinan sudah diserahkan menjadi aset Pemkab Tana Tidung, namun ke depannya juga perlu kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara agar BBI itu dapat langsung berguna,” tuturnya.

Menurut Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltara ini, sayang jika bangunannya sudah ada, tapi sampai saat ini belum dapat berfungsi sebagaimana perencanaan awal dari pembangunannya.

“Ini juga perlu kita dorong. Memang untuk saat ini kita masih minim anggaran, tapi dengan keterbatasan itu kita berharap pembiayaan untuk membangun Kaltara tidak hanya diperjuangkan dari provinsi, melainkan juga dari pusat,” tegasnya.

 Selain itu, terkait dengan infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, seperti pelabuhan di Bebatu yang sampai saat ini belum terealisasi, juga perlu ditindaklanjuti. Karena strukturnya sudah ada pelimpahan dari Kalimantan Timur (Kaltim). 

“Itu sebenarnya masih butuh penyelesaian, karena jalannya juga belum terpenuhi,” bebernya.

Termasuk juga dengan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang rusak dan merupakan kewenangan provinsi, diharapkan dapat diperbaiki secepatnya untuk mempermudah akses jalur darat antar daerah di Kaltara.

Dan yang tak kalah pentingnya, juga masalah banyaknya proposal usulan dari masyarakat yang belum terealisasi, utamanya yang dihadapkan masyarakat saat anggota DPRD melakukan reses atau menyerap aspirasi masyarakat.

“Intinya, beberapa hal itu tetap akan saya perjuangkan terus, terutama di lima tahun saya menjabat untuk yang kedua periodenya sebagai wakil rakyat di DPRD kaltara ini. ini penting untuk masyarakat bisa memenuhi kehidupan mereka,” pungkasnya. (***/ana)


BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers