TARAKAN - Dalam menyambut ulang tahun Radio Republik Indonesia (RRI), RRI menggelar dialog publik dengan mengundang beberapa tokoh di Kaltara. Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltara Brigjen TNI Rudi Supriyanto, Dandim 0907/Tarakan Letkol Inf Eko Antoni Chandra,
Ustaz Abdul Somad, Lc, sebagai perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Tarakan, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Muda Tarakan Moh. Ilham Agang.
Kepala Stasiun RRI Tarakan Umi Iryani mengatakan dialog publik tersebut sebagai upaya dalam menjaga toleransi di Kaltara. Selain itu, ia menjelaskan bahwa pentingnya menjaga toleransi di wilayah perbatasan mengingat Kaltara merupakan garda terdepan Indonesia. Tema dialog tersebut, untuk Indonesia yang lebih bertoleransi.
“Tema ini sudah ditentukan dari pusat, namun kami boleh menyampaikan bahwa RRI sendiri punya semangat Tri Prasetya RRI, di antaranya kami harus berdiri di atas semua partai, keyakinan, aliran, dan golongan. Karena kami berdiri di atas semua itu, dan itu tidak akan terjadi jika tidak ada toleransi. Karena Kalimantan Utara ini termasuk daerah aman yah, karena itulah kemudian mendorong RRI di Tarakan, untuk terus menjaga kondisi ini,” ujarnya, kemarin (11/9).
Ia menjelaskan, sebagai media pemerintah, RRI sejauh ini terus berupaya mencegah paham radikalisme masuk ke Bumi Paguntaka. RRI memasukkan unsur budaya daerah agar masyarakat tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika.
“Jadi kami memang memiliki strategi dan RRI memang harus netral. Makanya kami di dalam menentukan pilihan-pilihan materi siaran itu senantiasa mempertimbangkan penyajian yang membuat jiwa nasionalis pendengar tetap terjaga,” tuturnya.
Ketua FKUB Muda Moh. Ilham Agang, mengungkapkan, dialog tentunya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. “Untuk dialognya sangat luar biasa. Kami sangat berterima kasih sudah diundang oleh RRI Tarakan, untuk berdialog mengenai toleransi. Dan kebetulan ini begitu pas dengan kami di FKUB Muda. Berbicara mengenai toleransi kan juga sudah sering kami bahas. Mungkin ke depan dengan waktu yang lebih panjang,” tukasnya.
Keistimewaan yang dimiliki Kaltara sebagai provinsi paling toleran dalam perbedaan. Menurutnya, seharusnya hal ini menjadi motivasi khusus bagi warga perbatasan dalam meningkatkan toleransi.
“Untuk di Kaltara sendiri kita sudah mendapat penghargaan sebagai provinsi paling toleran dalam pemilu kemarin. Menurut saya itu yang terus kita pertahankan. Karena inilah keistimewaan provinsi kita ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Kaltara Brigjen TNI Rudi Supriyanto mengungkapkan, menurutnya kekuatan utama Indonesia berada pada persatuan masyarakatnya. Hal tersebut dibuktikan dengan sulit para penjajah masuk, sebelum menerapkan strategi pecah belah. Sehingga menurutnya, strategi tersebut mungkin sedang diterapkan bangsa asing, untuk kembali menguasai sumber daya alam Indonesia.
"Sebenarnya, pusat kekuatan kita bukanlah pada alutista, namun persatuan. Jadi manakalah saya menemukan target untuk melemahkan musuh. Semisal dalam dalam misi peperangan, saya akan cari tahu dulu pusat kekuatan lawan apa. Setelah tahu, pusat inilah yang akan saya bidik untuk melemahkan musuh. Dan inilah yang terjadi saat ini, pusat kekuatan Indonesia ialah persatuan masyarakatnya, sehingga persatuan inilah yang menjadi sasaran bangsa lain untuk melemahkan kita," ujarnya
Selain itu, menurutnya hadirnya kelompok-kelompok dengan ideologi berbeda juga merupakan upaya untuk melemahkan bangsa. Hal tersebut terbukti dari hadir beberapa kelompok yang saat ini sudah berhasil membuat beberapa konflik. Meski demikian, menurutnya hal tersebut masih dapat diatasi. Meski demikian, ia menjelaskan jika masyarakat masih apatis terhadap hal tersebut. Maka kelompok tersebut berpotensi berkembang pesat.
Kemudian ada kelompok-kelompok yang mempunyai arah ideologi yang berbeda. Selain itu, ia menjelaskan saat ini Indonesia sedang mempersiapkan menghadapi bonus demografi. Menurutnya, jika saat ini Indonesia masih berkutat pada hal intoleransi. Sehingga menurutnya Indonesia perlu keluar dari permaslaahan tersebut agar nantinya dapat meminimalisir terjadinya masalah baru.
"Kemudian nanti kita juga akan menghadapi bonus demografi, antara 2020 sampai 2035. Jepang pernah hancur kemudian ia bisa bangkit dalam waktu singkat karena ia sudah menghitung bonus demografinya. Sehingga anak-anak kecil sudah disiapkan untuk menuju bonus demografi. Sehingga pada saat ia dewasa, pemerintah sudah siap memberi lapangan pekerjaan," ungkapnya.
Ia menuturkan, pemerintah Indonesia harus belajar dari negara lain dalam mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi. Karena menurutnya beberapa negara lain telah terbukti keluar dari ancaman bonus demografi melalui persiapan yang matang.
