Tanjung Selor - Tahun ini, Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp 11 triliun. Namun, hingga saat ini realisasinya belum begitu signifikan.
Berdasarkan data yang diterima dari Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Kaltara, realisasi terakhir per awal September ini baru sekitar Rp 6,3 triliun atau sekitar 57,07 persen.
Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltara, Midden Sihombing mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, kendala yang terjadi ada pada petunjuk teknis (juknis), verifikasi serta mencari data. “Menurut saya itu tidak pas dijadikan alasan. Karena dari tahun ke tahun, tidak boleh terulang masalah yang sama. Harus dicarikan jalan keluarnya,” ujar Midden kepada Radar Kaltara saat ditemui di acara respons Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (10/9).
Untuk realisasi akhir tahun ini diproyeksikan bisa berbeda-beda. Untuk yang belanja pegawai bisa berkisar di angka 98 persen. Sementara belanja barang sekitar 95 persen, serta untuk belanja modal sekitar 90 persen. “Jika dikatakan belanja modal itu sisah, itu bukan berarti jelek. Melainkan di situ terjadi penghematan. Itu jika dilihat dari sisi positifnya,” kata Midden.
Dalam hal ini, tentu dalam melaksanakan lelang, pelaksana tidak asal-asalan. Misalnya, dianggarkan Rp 1 miliar, tapi saat lelang dilaksanakan hanya Rp 900 juta. Sehingga masih sisah Rp 100 juta, dan sisah itu masih bisa digunakan.
Tapi jika dari sisi negatifnya, berarti memang tidak akurat saat mengalokasikan sejak awal. Misalnya dialokasikan Rp 1 miliar, lalu terealisasi Rp 900 juta. Ini seharusnya yang Rp 100 juta, jika diketahui tidak cair, sejak awal sudah bisa dialokasikan untuk yang lain.
Menurutnya, realisasi tahun ini lebih lambat dibandingkan tahun lalu, yang stabil itu belanja pegawai, karena setiap bulan orang gajian. Demikian juga dengan belanja barang, itu lumayan stabil. Sedangkan belanja modal, lebih lambat tahun lalu. “Kalau belanja bantuan sosial, itu malah (sekarang) lebih jelak dari tahun lalu. Saat ini, belum sampai 15 persen yang sudah tersalurkan. Meskipun dananya kecil, tapi kita tidak bisa melihat kecil atau besarnya dana itu,” sebutnya sembari menambahkan
untuk tahun lalu, 50 persen bantuan sosial dicairkan di Desember sementara untuk yang tahun ini, ia menilainya juga bakal seperti itu lagi.
Disinggung soal pihak ketiga, dijelaskannya untuk pencairan ke pihak ketiga itu, ada batasan waktunya. Sesuai aturan yang berlaku, paling lambat lima hari setelah pekerjaan itu diselesaikan sudah harus diajukan tagihan ke satuan kerjanya.
“Kemudian tujuh hari setelah itu, sudah diajukan ke kami. Terus di kami itu tidak boleh lebih dari satu hari. Itu hitungan jam, harus sudah ada kepastian apakah sudah bisa dibayar atau belum,” jelasnya.
Selain itu, untuk tahun 2020, alokasi APBN untuk Kaltara diproyeksikan akan naik. Salah satu faktor pendukungnya karena APBN mengalami peningkatan. Tentunya itu akan mebawa dampak ke Kaltara, sehingga tidak mungkin turun. “Tapi untuk bisa dapat berapa persen kenaikannya, itu belum bisa dipastikan. Itu belum kita ketahui,” pungkasnya. (iwk/fly)
