Penetapan Desa Wisata Tergantung Masyarakat

- Selasa, 10 September 2019 | 11:12 WIB

MALINAUSelain kabupaten konservasi dan perbatasan, Kabupaten Malinau juga dikenal sebagai kabupaten pariwisata. Saat ini, selain objek wisata alam, budaya, ada enam desa wisata yang telah ditetapkan, yaitu Desa Wisata Setulang, Desa Wisata Long Alango, Desa Wisata Apau Ping, Desa Wisata Pulau Sapi, Desa Wisata Serindit Malinau Seberang dan Desa Wisata Long Loreh.

Semua desa wisata tersebut memiliki potensi dan kapasitas budaya masing-masing. Hal itulah yang menjadi desa-desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata. Selain itu, penetapan desa wisata juga atas keinginan masyarakat desa itu sendiri yang sadar akan potensinnya.

Saat berkunjung ke Desa Long Tebulo, Kecamatan bahau Hulu beberapa waktu lalu, Bupati Malinau dr. Yansen TP, M.Si kepada awak media menegaskan, Desa Long Tebulo tidak menutup kemungkinan juga bisa menjadi desa wisata. Sebab, semua desa di Malinau punya hak untuk itu.

“Saya kira itu sangat tergantung dari masyarakatnya. Jadi desa wisata itu bukan bentukan pemerintah, tapi hakikat daripada kapasitas budaya, masyarakat dan potensi yang ada di desa itu. Kemudian kualitas hidup mereka, itu yang menentukan. Bukan kita!,” tegas Bupati saat ditanya apakah Desa Long Tebulo yang terlihat rapi, bersih dan tertata itu bisa menjadi desa wisata.

Jika masyarakat desa siap dan memang bisa menunjukkan indikator kapasitas budaya serta potensinya, menurut Bupati, pemerintah daerah (pemda) akan membentuk dan menjadikan desa tersebut menjadi desa wisata. “Jadi tergantung dan kita kembalikan kepada desa,” kata Yansen.

Sebagai pimpinan daerah, dirinya berharap kepada masyarakat, dengan potensi yang ada jangan berpikir mengukur dengan daerah-daerah lain dan itu harus jadi prinsip utama. Harusnya berpikir bagaimana menikmati situasi lingkungan sendiri dengan segala potensi yang ada dengan menikmatinya dengan rasa bahagia dan senang.

“Itu yang paling utama. Karena kita mengejar kehidupan itu tingkatannya kan bisa orang bersekolah tinggi, tapi belum tentu juga senang. Tapi kalau orang yang punya konsep hidup yang berkualitas, ditambah dia berpengetahuan tinggi, ya akan lebih baik,” tukasnya.

Tapi, dirinya yakin, khususnya, di Bahau Hulu sudah tidak ada masalah soal pendidikan. Sebab, PAUD, TK, SD, SMP dan SMA ada. Sehingga terpenuhilah harapan pemerintah Wajib Belajar 16 tahun itu bisa dilaksanakan. Dan masyarakatnya pun bisa mengembangkan potensi yang ada untuk terus digali menjadi sebuah keunggulan desa masing-masing yang pada akhirnya menjadi keunggulan Kabupaten Malinau.

“Jadi saya harapkan tolonglah potensi yang ada ini memperkaya desa ini. Jangan pikir waduh kami di sini tidak ada TV, kami di sini tidak ada parabola, itu bukan ukuran. Tapi manfaatkan yang ada ini. Dengan yang ada itu nanti menjadi memperkaya yang lain-lainnya,” pesannya. (ags/fly)

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Ini Dia Delapan Aksi Konvergensi Tekan Stunting

Kamis, 25 April 2024 | 12:30 WIB

Dewan Negara Malaysia Kagum Perkembangan Krayan

Kamis, 25 April 2024 | 09:30 WIB

Gubernur Kaltara Sebut Arus Mudik-Balik Terkendali

Selasa, 23 April 2024 | 11:15 WIB

PLBN Sei Menggaris Segera Operasional

Sabtu, 20 April 2024 | 15:30 WIB

Pemkab Bulungan Beri Keringanan BPHTB

Sabtu, 20 April 2024 | 11:50 WIB
X