Tekadnya ingin membantu masyarakat membuat Elia DJ mengarungi dunia politik. Menjadi jawara pada pemilihan legislatif (pileg) 2014-2019 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan dan DPRD Kaltara bukti dari perjuanganya.
—ASRULLAH—
ELIA DJ tercatat sebagai pemenang pada pileg 2019 di Dapil II Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung (KTT). Melalui Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ia mampu raih suara hingga 1.723. Melenggang menuju DPRD Kaltara membuktikan kehadirannya sebagai wakil rakyat masih diharapkan masyarakat.
Baginya duduk di DPRD tujuannya yakni memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebab, anggota DPRD merupakan penyambung lidah masyarakat. Sehingga, keinginan dan keluhan masyarakat yang sulit didengar pemerintah dapat disuarakan dan mendapatkan respons dari pemerintah.
“Tugas pokok anggota DPRD itu sebagai penyambung lidah masyarakat yang tidak dapat menyampaikan hak-haknya ke pemerintah. Artinya, bisa diperjuangkan apa yang diinginkan masyarakat,” ucap mantan anggota DPRD Bulungan 2014-2019 ini.
Untuk merealisasikan hal tersebut melalui politik. Karena, penilaian daerah itu maju dan berkembang atau tidak dapat dilihat dari anggota DPRD. Alasannya, anggota DPRD berada di sistem yang dapat berbuat dan bertindak atas dasar keinginan masyarakat yang telah disuarakan.
Dan yang terpenting tidak berpihak pada satu kelompok. Yang utama harus diperjuangkan keinginan semua masyarakat. Tidak lagi memandang bagian dari konstituen agar program yang dicanangkan pemerindah daerah tepat sasaran dan dirasakan semua masyarakat.
Karir politik pria kelahiran Long Nawang, 20 Juli 1973 dimulai pada 2009. Menjadi bagian dari Partai Damai Sejahtera (PDS). Kemudian melanjutkan melalui Partai Hanura. Dan 2014 memutuskan maju sebagai caleg Hanura dan terpilih menjadi anggota DPRD Bulungan 2014-2019. Kemudian sejumlah pengalaman mengisi daftar perjalanan karirnya. Mulai dari Ketua Fraksi Gerakan Perubahan DPRD Bulungan 2014-2019, Sekretaris Jenderal DPD KNPI Bulungan 2014-2019, Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPD Partai Hanura Kaltara 2015-2020.
Kembali duduk menjadi anggota DPRD Kaltara tak membuatnya mengubah apa yang sudah dilakukan selama ini. Walaupun cakupan antara DPRD Bulungan dan DPRD Kaltara berbeda. Satu yang akan terus dilaksanakan yakni bekerja dengan maksimal. Mendengarkan keluhan masyarakat dan berupaya mengimplementasikan.
Walaupun kenyataannya tidak semua yang menjadi keinginan masyarakat dapat direalisasikan. Karena kondisi keuangan daerah. Hal ini yang menjadi tugas menyampaikan ke masyarakat apa yang dapat dilaksanakan dan tidak dapat dilaksanakan.
“Walaupun sudah disuarakan mulai dari tingkat musrenbangdes hingga ke atas dan sudah dikawal tidak semua terealisasi. Katakan hanya 15-20 realisasi. Ya, tanggung jawab kita ke masyarakat, mengapa hanya ini dan sebagian tidak terealisasi saat reses itu disampaikan ke masyarakat. Ini yang belum dan kenapa tidak terealisasi ada hal yang krusial,” jelasnya.
Melalui penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), keberadaan anggota DPRD diuji. Tidak hanya sekadar duduk saja. Tetapi dapat memberikan bargaining dengan pemerintah daerah. Serta menjadi anggota DPRD harus rajin dan peka terhadap persoalan masyarakat. “Tidak sekadar hanya duduk saja. Jika diperjuangkan kepercayaan dari masyarakat akan terus ada. Sejak dilantik seharusnya tidak alergi dengan dapil manapun,” pungkasnya. (***/eza)
