NUNUKAN – Dinas Kesehatan (Dinkes) Nunukan, mulai turun tangan untuk mengatasi permasalahan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nunukan. Diakibatkan muncul beberapa persoalan, terutama terkait kekurangan obat-obatan.
Kepala Bidang (Kabid) Sarana dan Prasarana Dinkes Nunukan, Parmedi mengatakan, bahwa sempat dilakukan penelusuran hingga ke Kantor BPJS Kesehatan Nunukan, dari laporan yang ada BPJS Kesehatan baru membayar klaim RSUD Nunukan hingga Maret.
“Saya bingung dengan manajemen RSUD Nunukan, BPJS lambat bayar karena klaim lambat juga dimasukkan,” kata Parmedi.
Untuk itu, ia telah mendesak kepada BPJS Kesehatan untuk segera membayar semua klaim yang masih tersisa, karena telah masuk September dan harus dibayarkan yang tertunggak. Karena jika tidak dibayar secepatnya, maka akan menambah permasalahan.
Menurutnya, RSUD Nunukan saat ini menggunakan dana sendiri, tanpa bergantung dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan. Sehingga perlu manajemen yang baik dalam mengelola keuangan. Jika ada kesalahan sedikit, maka akan menimbulkan masalah.
“Saat ini keuangan RSUD Nunukan dikelola dalam BLUD. Sehingga tidak dibantu lagi oleh Pemkab Nunukan,” ujarnya.
Kesulitan yang dihadapi RSUD Nunukan, telah disampaikan Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman bahwa mengalami kesulitan untuk sejumlah kebutuhan seperti pengadaan obat-obatan, pemenuhan fasilitas serta biaya kesehatan lainnya. Diakibatkan pembayaran BPJS Kesehatan ada yang tertunggak.
“Kondisi RSUD Nunukan memiliki banyak kendala, ketika Kantor BPJS Kesehatan tidak lancar melakukan pembayaran klaim ke RSUD Nunukan. Karena berpengaruh dengan kebutuhan rumah sakit,” kata dr. Dulman.
Dari pembayaran BPJS Kesehatan ke RSUD Nunukan tersebut digunakan untuk membeli perlengkapan rumah sakit seperti membeli obat-obatan. Seperti yang terjadi saat ini beberapa distributor obat tidak ingin lagi memberikan obat ke RSUD Nunukan, karena terlalu banyak hutang yang dibayar. Ditambah pembayaran kepada tenaga medis di RSUD Nunukan tidak dibayarkan.
Kondisi seperti yang sering terjadi ini, dari penyampaian BPJS Kesehatan, pembayaran tidak dapat dilakukan sesuai tagihan diakibatkan sangat banyak pembayaran iuran yang tidak dibayar oleh peserta BPJS Kesehatan, terutama peserta mandiri. (nal/fly)
