TANJUNG SELOR – Warga RT 71/RW 26 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, swadaya membangun jembatan sepanjang 20x2 meter, Sabtu (7/9). Itu dilakukan karena sejak 2008 sampai saat ini keluhan warga tidak pernah direspons oleh pemerintah.
Bahkan setiap tahun saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Jalan dan Jembatan sepanjang 1 kilometer telah disampaikan kepada pemerintah. Tapi hanya dijanji saja tidak ada realisasi.
“Setiap tahun jalan dan jembatan ini kita usulkan di Musrembang, tapi tidak ada juga respons dari pemerintah, hanya di janji-janji saja,” ungkap Darwis selaku ketua RT 71 kepada Radar Kaltara.
Sebelumnya, pada tahun 2017 warga dijanjikan oleh pemerintah akan diperbaiki, tapi tidak terealisasi. Kemudian, di tahun di 2018 dijanjikan akan diperbaiki di tahun 2019. “Ini sudah bulan September, waktu hanya tersisa kurang lebih tiga bulan, tapi belum juga ada informasi perbaikan,” bebernya.
Untuk jembatan, sebenarnya sejak tahun 2008 sudah dibangun, dan itu juga hasil swadaya warga. Nah, karena sudah lama, dan bahannya hanya terbuat dari kayu campuran. Akibatnya banyak kayu yang sudah rusak. Bahkan warga yang melintas kerap terjatuh ke sungai. “Jadi dari pada berisiko, saya berinisiatif bersama warga membangun jembatan swadaya, karena kalau harus menunggu pemerintah sampai kapan jembatan bisa diperbaiki,” bebernya.
Sementara jembatan itu merupakan akses terdekat yang menghubungkan RT 69 dan RT 71. Bahkan banyak dari warga dua RT itu karap menggunakan jembatan sebagai akses terdekat menuju Pasar Induk, Tanjung Selor. “Jembatan dan jalan ini kan berada di pusat kota, harusnya dapat menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakan, dari hasil swadaya masyarakat, dana yang terkumpul sebesar Rp 9 juta, dana itulah yang digunakan untuk membeli bahan seperti kaya dan baut. “Dana dari warga itu terkumpul sebesar Rp 5 juta lebih, karena masih kurang jadi saya tombok Rp 3 juta, dan kalau dikalkulasikan keseluruhan dana yang terkumpul sebesar Rp 9 juta,” ucapnya.
Sebenarnya waktu pemilihan umum (pemilu) 2019 ada saja para calon legislatif yang ingin membangunkan jembatan tersebut. “Tapi saat itu saya tolak, karena saya tidak mau pembangunan jembatan itu ada unsur politik,” tegasnya.
Begitu juga dengan jalan, karena dari total 1 km, masih ada beberapa ruas jalan yang belum beraspal. Bahkan kalau hujan jalan menjadi licin. “Kalaupun tahun ini tidak ada juga respons dari pemerintah, kami akan tetap terus mengusulkan, warga ini tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa sebatas mengusulkan saja,” bebernya.
Sementara, Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Bulungan, Fakhrudin membantah jika sejak 2008 jalan dan jembatan tidak direspons, karena di tahun 2008 itu Jalan Sabanar saja belum ada. “Jadi kalau 2008 saya rasa tidak ada,” ujarnya.
Sebenarnya sesuai arahan dari Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala. Tahun ini jembatan itu akan diupayakan perbaikan melalui APBD 2020. Namun, harus melihat dahulu kondisi keuangan daerah. “Kita juga belum tahu berapa nilai pagu anggaran yang akan kita terima,” ujarnya.
Namun, DPU-PR akan tetap terus mengupayakan perbakian jembatan itu. Hanya saja dirinya belum dapat memastikan apakah hanya perbaikan jembatan atau jembatan dan jalan. “Kalau jalan memang belum semua beraspal, karena sebagaian ada yang masih agregat dan jalan setapak. Yang pasti kalau memang keuangan daerah memungkinkan di tahun 2020 akan kita upayakan lakukan perbaikan,” pungkasnya. (*/jai/eza)
