MANAGED BY:
SENIN
16 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Sabtu, 07 September 2019 10:20
MORATORIUM
Masih Moratoium, CDOB Tetap Disiapkan

Legislatif Kejar Percepatan Pemekaran

MORATORIUM: CDOB Tanjung Selor akan terus digenjot untuk mempercepat proses pemekaran.

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Meski pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kota Tanjung Selor masih terbentur moratorium. Namun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan terus mempersiapkan syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, untuk pemekaran wilayah sampai saat ini terus berproses. Bahkan dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bulungan terus berupaya menyelesaikan batas desa yang belum terselesaikan.

“Kita persiapkan sejak dini, jadi ketika moratorium dicabut kita tidak kelabakan lagi,” kata Sudjati kepada Radar Kaltara kemarin.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Khususnya pada pasal pasal 8 ayat c menyebutkan bahwa syarat untuk terbentuk menjadi kota paling sedikit ada empat kecamatan.

“Di Tanjung Selor kita baru punya satu kecamatan, jadi kita harus melengkapi tiga kecamatan lagi agar dapat memenuhi syarat itu,” ujarnya.

Sedangkan untuk syarat teknis sesuai pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa syarat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 meliputi faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

“Kita tidak diam, karena kita terus berupaya melengkapi beberapa persyaratan tersebut, dan sesuai dengan prosedur yang ada,” kata Sudjati.

Sementara, salah satu anggota DPRD Kaltara yang baru dilantik Rabu (4/9) lalu, Achmad Djufrie mengaku akan terus berupaya mendorong percepatan CDOB Tanjung Selor. “DOB ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan negosiasi langsung tatapi kita juga harus menyelesaikan DOB ini secara politik,” kata Djufrie.

Nah, satu keputusan politik harus diselesaikan dengan politik. Itulah yang saat ini terus digarap. Dengan masuknya pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Presidium CDOB Tanjung Selor itu menjadi anggota DPRD Kaltara diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan lobi, baik itu di Pemkab Bulungan, provinsi maupun pusat.

“Saya berharap dengan masuknya saya di DPRD ini DOB itu bisa lebih cepat progresnya, saya akan terus kejar dalam setahun ini,” ujarnya.

Sekarang ini sebenarnya proses DOB terus berjalan, hanya saja jalanya lambat atau stagnan. Itu disebabkan adanya moratorium yang dibuat pemerintah pusat yang sampai saat ini belum dibuka. “Jadi kita belum bisa melakukan pemekaran. Tapi harapan saya Pemkab Bulungan dapat mempersiapkan desa kelurahan maupun kecamatan sembari menunggu moratorium dibuka,” bebernya.

Sebelumnya, akademisi Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, Irsyad Sudirman mengatakan, saat ini masih ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan di provinsi ke-34 ini, salah satunya soal pembentukan Kota Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Kaltara.

“Ketika Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kaltara terbit, seharusnya Tanjung Selor yang ditetapkaan sebagai Ibu Kota Kaltara itu sudah terbentuk status kotanya,” ujar Irsyad.

Namun realisasinya, hampir delapan tahun Kaltara terbentuk, hingga kini pembentukan CDOB Kota Tanjung Selor itu belum terwujud. Tanjung Selor masih tetap berstatus kecamatan.

Menurutnya, ini merupakan masalah politik, yang mana hukum perundang-undangan ‘ditabrak’ kiri dan kanan. Karena sekarang ini seharusnya masyarakat sudah berbicara Tanjung Selor itu adalah kota, bukan lagi kecamatan.

Akibat dari belum terbentuknya kota itu, maka kewenangan kebijakan, kewenangan pengelola keuangan, kewenangan pengelolaan aset dan sebagainya yang seharusnya dikelola Kota Tanjung Selor, pada akhirnya dikelola Pemprov Kaltara.

“Itulah kenyataannya. Karena tidak mungkin dikelola oleh kecamatan. Itu sudah aturannya seperti itu, selama kota (Tanjung Selor) belum terbentuk, maka ‘bola’nya ada di provinsi. Di sini, provinsi juga tidak bisa menyalahkan kabupaten,” jelasnya.

Sehingga, inilah yang akan menjadi tugas DPRD yang baru, yakni bagaimana caranya para wakil rakyat itu bekerja sesuai fungsinya untuk membentuk CDOB Kota Tanjung Selor. Bulungan tidak berbicara masalah kota, karena dia harus dimekarkan.

“Seharusnya setelah UU 20/2012 itu terbit, setidaknya dua tahun sudah harus terbentuk CDOB Kota Tanjung Selor itu. Dan ini harus dikerjakan provinsi. Kalau kabupaten tugasnya membantu untuk melakukan pemekaran,” tuturnya.

Disinggung mengenai moratorium pembentukan CDOB, menurutnya itu tidak ada masalah. Sebenarnya ini merupakan political will, yang mana seharusnya moratorium itu gugur ketika UU sudah menunjukkan CDOB Kota Tanjung Selor itu harus terbentuk.

“Ini cara berpikir yang agak susah. Perlu diketahui yang mengeluarkan moratorium itu setingkat menteri. Sementara UU itu jauh di atas kebijakan menteri,” sebut pria yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Unikaltar itu.

Dalam hal ini, konsep perundangan itu harus dilihat kembali, bahwa yang pertama adalah UUD 1945, setelah itu Tap MPR, lalu Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti UU, PP, Peraturan Presiden (Perpres), baru kebijakan kementerian dan seterusnya.

“Nah, UU itu posisinya di atas moratorium. Artinya, kebijakan di bawahnya sudah harus gugur ketika itu (UU) terbit. Termasuk moratorium itu, karena ketentuannya sudah seperti itu. Jadi jangan dibalik cara berpikirnya,” sebut Irsyad.

Menurutnya belum dilakukan itu karena masih ada beberapa kepentingan. Pertama soal ketidaksiapan secara politik, infrastruktur politik, infrastruktur kota, dan infrastruktur perencanaan. Semua itu tidak disiapkan sejak awal.

“Padahal sebelum terbentuknya Kaltara, seharusnya elemen itu sudah ada. Dan saya kira itu ada, hanya saja masih ditahan. Akhirnya saling lempar tanggung jawab. Padahal masing-masing sudah ada kewenangannya sendiri-sendiri,” ucapnya.

Dalam hal ini CDOB Kota Tanjung Selor tidak bisa disamakan dengan usulan CDOB lainnya, karena CDOB Kota Tanjung Selor ini merupakan perintah UU. Jika ada persepsi yang mengatakan itu ingin dijadikan satu paket bersama dengan empat usulan CDOB di Kaltara agar nanti keluarnya sama-sama, menurutnya itu tidak bisa.

Untuk DPRD yang baru, ada banyak sekali PR yang harus diselesaikan selain CDOB Kota Tanjung Selor ini. Salah satunya soal isu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), tentu Kaltara juga harus berbenah menyambut rencana itu.

“Ada beberapa investor yang menginformasikan ke saya bahwa beberapa tahun ke depan Kaltara ini akan menjadi daerah yang sangat mahal. Tentu ini tidak baik dan tidak sehat jika semuanya tidak diatur sejak awal,” sebutnya.

“Termasuk juga dengan kebijakan yang sudah dibentuk di daerah. Masih ada beberapa yang belum berjalan dengan baik. Tapi, itu bukannya diperbaiki, malahan membuat kebijakan baru lagi,” sambungnya.

Oleh karena itu, bisa dikatakan kebijakan yang dibentuk itu yang penting selesai, tapi tidak ada tindak lanjutnya. Seharusnya kebijakan yang dibentuk itu bisa dimaksimalkan fungsinya sesuai dengan harapan awal saat pembentukan.

Pastinya, kapasitas DPRD atau fungsi legislatif itu adalah controling terhadap eksekutif atau pemerintah. Jika berbicara soal ketatanegaraan, sebenarnya Indonesia dominasinya di eksekutif sebagai eksekusi pertamanya, dengan sistem presidensial.

Hanya saja, dengan rezim pemilu yang ada saat ini, mau dicoba dikombinasikan dengan sistem parlementer. Sehingga jadinya presidensial rasa parlementer. Jika berbicara soal presidensial, dari atas hingga ke bawah itu esekutif yang paling dominan dalam memutuskan setiap kebijakan.

“Sistem pengawasan itu sebenarnya tidak diperlukan dalam sistem presidensial. Namun, dalam demokrasi Pancasila yang kita ciptakan sekarang ini, ada istilah demokrasi yakni sistem kontrolnya ada separuhnya di parlemen,” kata Irsyad.

Dalam hal ini, legislatif tentu memiliki fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah, dan termasuk juga membuat peraturan. Hanya saja, organ politik secara nasional itu belum berfungsi secara baik seperti yang diharapkan.

“Nah, bicara ke daerah, kalau kita bicara dalam ranah presidensial demokrasi Pancasila, maka kepala daerah adalah pemegang kekuasaan tertinggi di daerah, sebagai eksekutor utama. Sementara legislator melakukan kontrol,” jelasnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal rapat paripurna yang dilakukan DPRD sebelumnya itu bisa dihitung jari. Itupun hanya berbicara masalah anggaran. Tidak banyak berbicara bagaimana pembentukan daerah yang baik, dan seperti apa tata kelola daerah yang baik.

“Seharusnya, DPRD itu dapat memiliki peran yang lebih besar dalam proses pengawasan pembangunan di daerah. Dengan begitu, diharapkan DPRD yang baru dilantik dapat memperbaiki dan menyelesaikan sejumlah PR yang belum diselesaikan itu,” pungkasnya. (*/jai/eza)


BACA JUGA

Minggu, 15 September 2019 13:33

Kepulangan Jamaah Haji Tertunda

TANJUNG SELOR – Kepulangan jamaah haji  kloter 14 dari Balikpapan…

Sabtu, 14 September 2019 08:49

Hoaks Masih Menjadi Atensi KPU

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan, tak…

Sabtu, 14 September 2019 08:44

Harga Turun, Loh Kok ...Pedagang Ayam Protes

TANJUNG SELOR – Penurunan harga yang dilakukan peternak (inti) Paguntaka…

Sabtu, 14 September 2019 08:36

Hari Ini Jemaah Haji Kaltara Tiba di Balikpapan

TANJUNG SELOR – Jumat (13/9), jemaah haji asal Kabupaten Bulungan…

Sabtu, 14 September 2019 08:27

Polda Minta Dukungan Legislatif

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda ) Kaltara berharap pembangunan…

Jumat, 13 September 2019 13:38

PAD Pelabuhan Tengkayu II Terus Meningkat

TANJUNG SELOR – Pembenahan secara fisik maupun administrasi Pelabuhan Tengkayu…

Jumat, 13 September 2019 13:34

Dua Kapal Pelra Tiba di Kaltara

TANJUNG SELOR – Dua dari tiga unit kapal pelayaran rakyat…

Jumat, 13 September 2019 12:32

Ditinggal Pemiliknya, Rumah Ludes

TANJUNG SELOR – Satu rumah di Jalan Sabanar Lama Kecamatan…

Jumat, 13 September 2019 12:23

Tiga Hari, Bendera Setengah Tiang Dikibarkan

TANJUNG SELOR –Menindaklanjuti surat Kementerian Sekretaris Negara, sejumlah masyarakat di…

Jumat, 13 September 2019 12:15

Berharap Kinerja BPK Lebih Baik Lagi

TANJUNG SELOR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*