TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora) tak menampik hingga saat ini masih cukup banyak objek wisata yang belum dikelola secara maksimal.
Tak tanggung-tanggung, dari 33 objek wisata yang terdata di Disparpora. Diketahui baru tiga objek wisata yang secara resmi dikelola. Yakni, Objek Wisata di Metun Sajau, Batu Tumpuk dan Tanah Kuning II.
Kepala Disparpora Bulungan, Riduansyah mengatakan, minimnya pengelolaan objek wisata di Bumi Tenguyun sebutan lain Kabupaten Bulungan, karena sejauh ini lahan di objek wisata tersebut belum sepenuhnya clean and clear. Oleh karenanya, pihaknya belum dapat mengelolanya secara maksimal.
“Di Bulungan ini ada 33 objek wisata. Tapi, hanya tiga yang status lahannya clean and clear. Artinya, baru tiga itu juga yang baru kami kelolanya,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya.
Dikatakannya juga, dengan dikelolanya tiga objek wisata itu oleh Disparpora. Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris DPRD Bulungan ini menuturkan, jika skala prioritas anggaran tentu diutamakan. Ini jika dibandingkan dengan objek wisata lainnya yang belum clean and clear lahannya.
“Mengapa demikian? Ya, karena anggaran yang dikucurkan pada objek wisata yang lahannya clean and clear, tentu minim muncul suatu permasalahan di kemudian harinya. Itulah mengapa diprioritaskan dalam penganggarannya,” ujar pria berkacamata ini.
Adapun, lanjutnya, mengenai maksud dari status lahan yang belum clean and clear menjelaskan, yaitu lahan objek wisata tersebut kepemilikannya masih di tangan masyarakat. Hal itulah yang membuat cukup alotnya anggaran masuk ke objek wisata itu bila belum dilakukan proses hibahnya.
“Proses hibah itu perlu jika memang objek wisata itu hendak dikelola secara baik. Nah, sejauh ini masyarakat seraya enggan dalam menghibahkannya. Sehingga memang hal itu membuat pengelolaan objek wisata masih minim,” katanya.
Ditanya mengenai upaya Disparpora dalam mengatasi permasalahan tersebut, pihaknya mengungkapkan bahwa sejauh ini dengan pola pendekatan secara langsung ke masyarakatnya. Dengan harapan mereka dapat memahami tentang manfaat besar bila pemerintah yang mengelolanya dahulu. Yakni, utamanya peningkatan fasilitas dari objek wisata itu sendiri ke depannya.
“Bagaimana dana alokasi khusus (DAK) pusat mau cair. Ya, kalau lahan belum clean and clear. Jadi, harapannya kepada masyarakat sekiranya dapat bersama mendukung guna peningkatan status objek wisata di daerah ini,” harapnya.
Akan tetapi, tambahnya, pihaknya meyakini dengan upaya yang telah dilakukannya sejauh ini ke depannya akan ada satu objek wisata lagi yang siap untuk dikelola pemerintah. Yaitu objek wisata yang ada di Pulau Bunyu.
“Kita terus beproses dalam upaya memberikan pemahaman ke masyarakat. Alhamdulillah, terbaru di Pulau Bunyu ada objek wisata yang status tak akan clean and clear lagi,” ucapnya.
Namun, pihaknya menyarankan kepada seluruh camat di 10 kecamatan dapat bersama menginventarisir akan potensi objek wisata yang akan dikembangkan. Hanya, dalam prosesnya tetap lahan clean and clear dahulu.
“Dalam proses hibah lahan itu wajib ada tanda tangan RT/RW, lurah, camat. Kemudian, camat kirim ke tapem. Dan dari tapem sendiri nanti muaranya ke Disparpora untuk dibuatkan SK sebagai dasar pengajuan anggaran ke depannya,” rincinya.
Pihaknya berharap, dari berbagai upaya yang dilakukannya tersebut. Maka, ke depannya seluruh objek wisata di Bulungan dapat terkelola dengan baik. Sehingga tidak ada lagi istilah adanya pembiaran dari pemerinah setempat. Padahal, itu karena memang terhambat lahan yang belum sepenuhnya clean and clear.
