MANAGED BY:
MINGGU
05 JULI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 05 September 2019 11:56
Tak Produktif, PTT Siap-Siap Dikurangi
Dr. Irianto Lambrie – Gubernur Kaltara

PROKAL.CO,

TANJUNG SELOR – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menginstruksikan seluruh daerah di Indonesia untuk tidak melakukan pengadaan pegawai tidak tetap (PTT).

Menyikapi hal itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie langsung menerintahkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah untuk melakukan pengecekan ulang PTT yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

“Untuk yang ada sekarang akan kami evaluasi secara menyeluruh, mulai dari kinerja hingga kesetiaan dengan tugasnya. Untuk yang malas (tidak produktif) akan dievaluasi. Kalau yang rajin, mungkin masih bisa kita pertahankan,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor.

Pastinya, sekarang sudah tidak boleh lagi ada pengadaan. Karena itu merupakan perintah dari pusat melalui Kemenpan-RB. Jika ada daerah yang masih melakukan rekrutmen, maka akan ada sanksi yang akan diberikan, baik itu ke kepala organisasi perangkat daerah (OPD) maupun kepala daerahnya.

“Sanksi itu langsung dari pemerintah pusat dan jenisnya bermacam-macam. Bisa jadi dana dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) ditunda atau dikurangi, atau bisa juga diberikan surat peringatan,” tegasnya.

Intinya, saat ini tidak boleh ada penambahan, bahkan dalam hal ini akan dilakukan pengurangan. Karena ada sanski berat yang menanti kepala OPD jika melakukan penambahan atau rekrutmen PTT.

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers