TAK semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) bisa menjabat dua periode. Berdasarkan hasil Pemilu 2019, ditetapkan hanya lima orang yang mampu mempertahankan posisinya sebagai incumbent. Salah satunya Andi Muhammad Akbar.
—IWAN KURNIAWAN, Tanjung Selor—
PROSESI pelantikan atau pengucapan sumpah dan janji jabatan anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 yang dilaksanakan di ruang rapat utama lantai II Gedung DPRD Kaltara, Tanjung Selor kemarin (4/9) berlangsung aman dan lancar. Setelah mengikuti proses pengucapan sumpanh dan janji jabatan, 35 anggota DPRD Kaltara yang ditetapkan terpilih untuk menjabat lima tahun ke depan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara menerima ucapan selamat dari para pejabat dan tamu undangan yang hadir pada acara tersebut.
Usai pemberian ucapan selamat tersebut, awak media Radar Kaltara langsung menyua Andi Muhammad Akbar yang saat itu bersama dengan istrinya, H.Asmin Laura yang merupakan Bupati Nunukan saat ini. Termasuk juga keluarga turut serta hadir menyaksikan prosesi pelantikan Andi Muhammad Akbar. Tak berpanjang lebar, awak media dari koran utama dan terbesar di Kaltara ini langsung berbincang dengan Andi Muhammad Akbar mengenai apa yang menjadi tujuan awalnya untuk menjadi wakil rakyat di pemerintahan tersebut. Sebab, setiap politisi yang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, tentu sudah pasti memiliki janji politik kepala masyarakat saat melakukan kampanye, khususnya di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Berbicara soal janji politik, Andi Muhammad Akbar, anggota DPRD kaltara dapil Nunukan ini mengaku, ada beberapa hal yang dinilai penting olehnya untuk disikapi sebagai orang yang dipercayai mewakili rakyat di pemerintahan.
“Melalui lembaga ini saya akan berupaya melanjutkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang saya terima ketika saya di pemilihan kemarin (17 April 2019),” ujar Andi Muhammad Akbar.
Menurutnya, periode kedua DPRD Kaltara ini berbeda dengan periode pertama (2014-2019), karena periode ini dapilnya sudah masing-masing kabupaten/kota. Sementara yang periode pertama lalu, karena pemilihannya masih gabung di Kalimantan Timur (Kaltim), jadi dapilnya Kaltara yang di dalamnya ada lima kabupaten/kota.
Oleh karena itu, periode ini tentu anggota DPRD sudah lebih terarah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan dapil masing-masing. Namun, anggota DPRD juga tetap bekerja melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai komisi dan keanggotaannya secara umum di legislatif.
“Kalau sesuai dapil, saya di Nunukan. Di daerah perbatasan ini yang pertama harus menjadi perhatian adalah masalah infrastruktur, salah satunya pembangunan dan peningkatan jalan yang masih tertunda dan menjadi kewenangan provinsi,” katanya.
Selain itu, kegiatan wajib seperti kesehatan 10 persen dan pendidikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga harus menjadi perhatian pemerintah. Khusus untuk pendidikan, provinsi mem-backup SMA/SMK Sederajat, dalam hal ini masih banyak sekolah, seperti madrasah yang perlu dibantu. Termasuk yang tak kalah pentingnya soal perdagangan lintas batas. Persoalan ini juga perlu menjadi perhatian, dalam hal ini apa yang harus dilakukan pemprov dengan bersinergi dengan kabupaten/kota di provinsi ke-34 ini.
“Pastinya dengan terpilihnya saya sebagai anggota DPRD Kaltara untuk yang kedua kalinya ini, tentu saya akan membantu kabupaten yang ada di dapil saya, dan tidak menutup kemungkinan juga kabupaten/kota lainnya,” tutur Andi.
Mengingat kabupaten/kota juga masih memiliki anggaran yang terbatas, maka sangat penting ada yang memperjuangkan dan menjemput anggaran ke provinsi, baik disalurkan dalam bentuk program kegiatan, maupun bantuan keuangan (bankeu).
“Saya berupaya semaksimal mungkin untuk banyak-banyak memperjuangkan anggaran ke provinsi untuk disalurkan ke kabupaten/kota, khususnya di dapil Nunukan,” sebut politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini.
Namun, dalam hal ini semua itu juga harus dilihat-lihat, apa saja program fisik yang menyentuh dan prioritas dibutuhkan masyarakat. Sedangkan yang dalam bentuk bankeu, tentu juga akan diperjuangkan untuk kemudian dimasukkan ke APBD kabupaten/kota.
