MANAGED BY:
SENIN
16 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 05 September 2019 09:51
BPJS Kesehatan
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Berdampak ke Daerah

Peserta Mandiri Kelas 3 Tetap

PELAYANAN KESEHATAN: Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura didampingi Direktur RSUD Nunukan, dr. Dulman saat me ngunjungi pasien yang dirawat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan

PROKAL.CO, TARAKAN – Rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menuai reaksi beragam. Termasuk pemerintah daerah yang turut menyisakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB)-nya untuk membayar iuran penerima bantuan iuran (PBI).

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura mengatakan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus untuk kelas PBI tentu akan berdampak ke keuangan daerah. Karena selama ini ada bantuan yang diberikan pemerintah daerah melalui APBD. “Tentu merasa berat, karena iuran BPJS ada yang menggunakan APBD,” kata Hj. Asmin Laura.

Menurutnya, kenaikan BPJS Kesehatan akan menjadi beban daerah yang sangat berat, dengan kondisi keuangan daerah yang masih defisit. Dengan kenaikan iuran BPJS akan berdampak ke daerah, karena tentu anggaran yang masuk dalam ABPD akan ikut dinaikkan.

Dipastikan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan ada anggaran yang berkurang, seperti untuk anggaran pembangunan yang akan berpengaruh. Untuk anggaran tersebut akan digunakan untuk membayar PBI. “Pasti akan didahulukan bantuan untuk membayar iuran BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat Kabupaten Nunukan, memahami kondisi yang terjadi saat ini. Jika pembangunan tidak berjalan berarti anggaran tersebut digunakan untuk membayar iuran BPJS.

Dia menambahkan, saat ini sangat banyak anggaran yang dibebankan ke daerah, pemerintah daerah yang ikut ditekankan melakukan pembangunan, namun porsi anggaran untuk pembangunan dipastikan akan berkurang.

“Masyarakat Nunukan harus memahami kondisi yang ada saat ini, jangan asal menyampaikan bahwa pemerintah tidak melakukan pembangunan, tidak mengetahui beban yang dihadapi,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Bulungan, H. Sudjati saat dikonfirmasi mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan mengatakan, bila memang itu sudah menjadi keputusan pemerintah pusat mau tidak mau Pemkab Bulungan harus tetap membayar iuran.

“Kalau dari APBD kita masih bisa saja membayar iuran itu, tapi nanti akan berdampak juga terhadap kegiatan lain, karena dengan adanya kenaikan mau tidak mau akan ada kegiatan yang akan dipangkas,” bebernya.

Meski begitu, orang nomor satu di Bumi Tenguyun sebutan lain dari Kabupaten Bulungan itu berharap kepada pemerintah agar tidak menaikkan iuran menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. “Kita juga akan menanyakan hal ini ke pusat, terutama terkait mekanisme pembayaran,” kata Sudjati.

Sejauh ini, kata Sudjati, untuk Bulungan memang belum menerapkan kenaikan BPJS itu, karena sampai saat ini Pemkab Bulungan belum menerima surat secara resmi terkait kenaikan iuran tersebut. “Jadi saat ini kita juga masih menunggu,” jelasnya.

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengungkapkan, jika iuran BPJS Kesehatan benar mengalami kenaikan, maka bantuan kepada masyarakat pun akan bertambah dan disesuaikan. Namun, masyarakat jalur mandiri, tidak akan masuk dalam list sesuai dengan data yang dimiliki Pemkot Tarakan, sehingga masyarakat jalur mandiri tetap melakukan pembayaran iuran sendiri.

Pengurangan jumlah peserta PBI JK yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kaltara, dinilai Khairul sebagai keputusan pusat karena telah menganggap bahwa peserta PBI JK sebagian telah dianggap mampu dan tidak layak mendapat iuran PBI JK lagi.

“Kemungkinan pas dilihat di lapangan, sudah dinilai tidak miskin dan mampu, sehingga dicabut PBI-nya. Kalau belum tertampung pusat, biasanya daerah yang menangani,” jelasnya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) mengaku sejauh ini pihaknya belum menerima informasi secara resmi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Kepala Dinkes Kaltara, Usman mengatakan, sebenarnya itu masih isu saja, karena sampai saat ini belum ada penetapan secara resmi. Jika nantinya akan ada kenaikan, tentu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara harus menyesuaikan lagi dengan jumlah APBD.

“Kalau untuk tahun ini melalui APBD 2019, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran kurang lebih Rp 16 miliar untuk membayar iuran BPJS Kesehatan,” ungkap Usman kepada Radar Kaltara saat ditemui usai menghadiri pelantikan anggota DPRD Kaltara, Rabu (4/9).

Saat ini Dinkes masih menunggu keputusan akhir, apakah dinaikkan atau tidak. Intinya saat ini pemprov akan tetap terus berupaya mempertahankan status universal health coverage (UHC) yang sudah disematkan untuk Kaltara sejak 2018 lalu.

“Insyaallahakan tetap terus kita upayakan melalui APBD, namun hal itu harus dikalkulasikan terlebih dahulu untuk mengetahui berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan setelah adanya kenaikan,” katanya.

Berdasarkan data, hingga Juli 2019 pemerintah telah membayar sebesar Rp 9,8 miliar iuran BPJS Kesehatan untuk 35.620 orang penerima bantuan iuran (PBI) di kabupaten/kota se-Kaltara.

“Pembayaran ini perpedoman pada Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltara nomor 32 tahun 2017 tentang Pembiayaan Berobat Bagi Masyarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar yang Tidak Terdaftar Sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasional,” jelas Usman.

Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan menuai respons dari sejumlah pihak. Meskipun saat ini pembahasannya masih alot di tingkat pusat. Menyikapi hal itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie menunjukkan dukungannya terhadap rencana naiknya iuran BPJS tersebut.

“Saya kira itu sudah dipertimbangkan dengan matang dan dilakukan kajian terlebih dahulu,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui usai pelantikan anggota DPRD Kaltara periode 2019-2024 di Tanjung Selor, Rabu (4/9).

Menurutnya, yang menunggak itu merupakan orang mampu atau yang kategori mandiri. Sementara untuk yang masyarakat miskin, tentu itu sudah dapat subsidi dari pemerintah. Untuk di Kaltara subsidi itu sudah dilakukan dan dirasakan masyarakat. “Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar, itu kita berikan subsidi dan itu ada datanya di kita,” jelas mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) itu.

Sebenarnya, kenaikan iuran BPJS itu sudah naik dua atau tiga tahun lalu. Hanya saja, rencana itu masih sempat dilakukan penundaan. Tapi, untuk sekarang itu sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi, iuran harus dinaikkan.

Irianto mengaku sudah pernah melakukan diskusi secara langsung dengan Kepala BPJS Kesehatan saat bertemu di undangan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjahitan, beberapa waktu lalu.

“Waktu itu kita (Irianto dan Kepala BPJS Kesehatan) pas ngobrol juga bersama Pak Luhut di ruang kerjanya Pak Luhut. Jadi persoalan itu sudah dijelaskan dengan tuntas oleh Kepala BPJS,” tutur mantan Penjabat (Pj) Gubernur Kaltara pertama ini.

Oleh karena itu, rencana kenaikan iuran ini harus dipahami secara komprehensif oleh masyarakat umum. Sebenarnya kenaikan itu tidak terlalu besar, untuk yang kelas III, awalnya Rp 25.500 per bulan, naik menjadi Rp 42.000 per bulan. Artinya, tidak sampai dua kali lipat kenaikannya.

“Itu kalau dihitung dalam satu tahun, berapa kenanya sehari. Apalagi kalau dia sakit. Itu tidak berat. Karena, kalau pemerintah terus yang nombok kekurangan itu, yah bangkrut. Anggaran kita juga defisit,” jelasnya singkat.

Meski mendapat banyak respons dari masyarakat dan pemerintah daerah, rencana kenaikan iuran BPJS Keseharan belum berlaku. Sebab belum adanya ketetapan langsung dari pemerintah pusat. Namun hal tersebut membutuhkan sebuah proses, yakni dengan melakukan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lebih dulu.

Kepada Radar Tarakan, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Tarakan, Wahyudi Putra Pujianto mengatakan, setiap fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan dimulai dari tingkat I, II dan III seluruhnya direncanakan akan mengalami kenaikan pembayaran iuran.

“Kalau informasinya, belum bisa kami sampaikan juga karena belum resmi. Kalau dari medsos itu disampaikan iurannya naik 100 persen, ya kita anggap itu mungkin yang akan ditetapkan. Tapi ya nggak tahu lagi, karena belum resmi infonya,” tegasnya.

Menurut Wahyudi, pengendalian biaya pelayanan dan sebagainya, telah diupayakan pihaknya secara optimal. Namun masih saja terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dengan biaya pengeluaran yang keluarkan BPJS Kesehatan.

“Kalau menurut kami seharusnya disesuaikan, cuma bagaimana mekanismenya itu kami serahkan semuanya kepada pemerintah pusat. Iuran darimana pun disesuaikan saja, karena dari 2014 iuran yang ditetapkan itu sudah direncanakan dan pemerintah komitmen untuk menangani itu,” jelasnya.

Wahyudi mengungkapkan, di Kaltara hingga Juli 2019 lalu biaya pelayanan yang sudah dikeluarkan BPJS dan iuran yang didapat BPJS hampir berbanding dua kali lipat, sehingga dinilai tidak berimbang. Wahyudi menjelaskan bahwa pelayanan BPJS memiliki dua macam, yakni pelayanan BPJS langsung kepada peserta dalam hal administrasi dan pelayanan yang langsung berada di rumah sakit.

“Kalau rumah sakit, kami ada kontrak kerja sama dengan rumah sakit. Sampai sekarang, memang belum sepenuhnya dijalankan dengan baik oleh pihak rumah sakit. Intinya masih banyak area perbaikan yang perlu diperbaiki bersama,” jelasnya.

Namun untuk sementara, rencana pemerintah menaikkan tarif iuran peserta bukan penerima upah (PBPU) kelas I, II, dan III jaminan kesehatan nasional (JKN) secara serentak terganjal restu DPR. Dengan alasan validasi data, DPR menolak kenaikan iuran untuk peserta kelas III.

Kenaikan tarif pada PBPU kelas III bisa memunculkan persoalan tersendiri. Sebab, Kementerian Sosial (Kemensos) belum merampungkan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial sebagai penentu penerima bantuan iuran (PBI). Masih ada sekitar 10 juta data yang harus diklirkan.

Kenaikan tarif untuk kepesertaan lain tetap berjalan. Iuran untuk PBI pusat maupun daerah akan naik dari Rp 23 ribu menjadi Rp 42 ribu. PBI memang diterapkan mulai 1 Agustus 2019. Tapi, uangnya dicairkan jika perpres revisi tentang JKN sudah diterbitkan. Sementara itu, iuran peserta PBPU kelas I dan II akan resmi berlaku per 1 Januari 2020. Angka kenaikan mengacu skema yang diusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat dengan DPR sebelumnya. Iuran peserta kelas I naik dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, sementara kelas II naik dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu.

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diprediksi akan meningkatkan inflasi pada komponen harga barang yang diatur pemerintah (administered prices) mulai tahun depan.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, naiknya iuran BPJS Kesehatan akan mengurangi kesejahteraan masyarakat secara langsung. “Tadinya (uangnya) bisa buat nabung, tahu-tahu enggak bisa nabung,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa (3/9). Selain itu, masyarakat juga akan mengerem pengeluaran lain agar bisa membayar iuran BPJS Kesehatan.

Tahun depan, pemerintah menargetkan inflasi berada di kisaran 3,1 persen. Sementara tahun ini sasaran inflasi 3,5 persen. Menurut Tauhid, meski iuran BPJS Kesehatan yang mahal akan meningkatkan laju inflasi, namun pengaruhnya akan sedikit. Inflasi diprediksi akan lebih banyak dipengaruhi kenaikan beberapa komoditas pangan yang terpengaruh musim kemarau. Hal itu menyebabkan pergeseran pola produksi, serta memengaruhi pasokan pada perayaan Natal dan tahun baru.

Hingga tahun depan pun, pengaruh inflasi administered prices terhadap total inflasi diperkirakan tidak terlalu signifikan. Asalkan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak lagi disusul dengan kenaikan harga lain, seperti tarif dasar listrik maupun harga BBM. Tauhid pun berharap inflasi dapat terkontrol agar masyarakat tidak kaget menghadapi kenaikan tarif ini.  (nal/iwk/*/jai/shy/rin/eza)


BACA JUGA

Minggu, 15 September 2019 01:06

Maklumat Kapolda, Bakar Lahan Terancam Pasal Berlapis

KEPALA Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Utara (Kaltara) telah mengeluarkan maklumat…

Minggu, 15 September 2019 01:00

APA MAKSUD INI...?? Beredar Spanduk Mantan Bupati Enrekang, Mau Maju Pilgub Kaltara?

 TOKOH lain yang juga menjadi pembicaraan di tengah masyarakat adalah…

Sabtu, 14 September 2019 09:58

Kaltara Juga Diselimuti Kabut Asap, Titik Api Terbanyak di Bulungan

DAMPAK kebakaran lahan yang terjadi di beberapa wilayah hingga ke…

Sabtu, 14 September 2019 09:29

Berawal dari Patungan, hingga Sukses Mencapai Omzet Rp 30 Juta

Roda kehidupan benar adanya. Terkadang status manusia di titik terendah,…

Sabtu, 14 September 2019 09:05

Bagan Roboh, Yunus Ditemukan Selamat, Satu Orang Hilang

TARAKAN - Salah satu warga Pantai Amal yaitu Irhandayani (33)…

Sabtu, 14 September 2019 08:23

Fokus Peningkatan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Partai Besutan Megawati Soekarno Putri Presiden ke-5 Repulik Indonesia mencatatkan…

Jumat, 13 September 2019 14:29

Pesan Wakil Ketua BPK, Fasilitas Baru Dipelihara

TARAKAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) …

Jumat, 13 September 2019 12:05

Warga Amal Butuh Bak Sampah

TARAKAN - Belum tersentuhnya program Sampah Semesta di RT 14…

Jumat, 13 September 2019 11:34

Kantor BPK Diresmikan, Bupati Ucapkan Selamat

TARAKAN – Bupati Malinau Dr. Yansen TP, M.Si turut hadir…

Jumat, 13 September 2019 11:11

Undunsyah Optimistis Maju di Pilgub

TARAKAN – Bupati Tana Tidung Dr. H. Undunsyah, M.Si, memastikan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*