TANJUNG SELOR - Tahun ini, total Dana Desa (DD) yang disalurkan pemerintah pusat ke Kalimantan Utara (Kaltara) sebesar Rp 463.268.524.000. Dari jumlah itu, terhitung per Agustus realisasinya sudah mencapai Rp 277.961.114.400 atau sebesar 60 persen.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara, Wahyuni Nuzban mengatakan, jumlah DD untuk 447 desa di di empat kabupaten di provinsi termuda Indonesia ini meningkat dari alokasi yang diberikan tahun sebelumnya yang hanya Rp 387.541.209.000. (selengkapnya di grafis)
"Prosesnya, DD ini disalurkan langsung ke kas daerah yang ada di empat kabupaten sebelum kemudian disalurkan ke masing-masing desa," ujar Wahyuni kepada Radar Kaltara usai menjadi narasumber di acara Respons Kaltara di Tanjung Selor, Selasa (3/9).
Dalam hal ini, perempuan berhijab itu mengaku optimistis realisasi DD tahun ini, khusus penyaluran dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah akan mencapai 100 persen, sama dengan realisasi di tiga tahun sebelumnya, yakni 2016, 2017, dan 2018.
Dalam hal pengawasan, itu tidak hanya menjadi peran dari DPMD semata, melainkan juga ada peran dari organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.
Khusus DPMD, selain melakukan pengawasan, juga melakukan pembinaan guna membantu meningkatkan kapasitas serta sumber daya manusia (SDM) masyarakat desa yang bertugas mengelola DD tersebut melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
"Selain itu, kita juga mendorong masyarakat desa untuk bersama-sama melakukan pengawasan pengelolaan DD tersebut," harapnya.
Sementara dari DPMD sendiri, sistem pengawasan yang dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi (monev) secara terpadu dengan institusi lainnya, seperti kepolisian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pastinya, dengan segala keterbatasan yang ada, utamanya dari sisi pendamping desa, DPMD tetap terus berupaya untuk meningkatkan lagi apa yang sudah ada selama ini. Mengingat pada pelaksanaannya selalu ad perubahan, maka perlu terus dilakukan penyesuaian dan peningkatan kualitas SDM yabg ada.
Sementara, Koordinator Pendamping Wilayah III Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI, Agus Nugroho menyebutkan, berbicara soal DD, saat ini masih cukup banyak persoalan yang terjadi di lapangan.
"Salah satu yang perlu kita selesaikan itu adalah soal penyelesaian tata waktu," tuturnya.
Berbicara soal SDM, untuk di pemerintah desa (pemdes) pihaknya secara terus menerus melakukan upaya untuk penguatan pada tahun ini. Sebab, ada beberapa persoalan yang biasa terjadi di pemdes yang diakibatkan beberapa alasan.
"Untuk di Kaltara ini, saat pergantian kades (kepala desa), biasanya kaur di desa itu juga dirombak total. Nah, ini tentu jadi kendala kita juga, karena mereka yang sudah paham dalam pengelolaan DD itu digantikan dengan yang baru lagi," tuturnya.
Ke depan persoalan tersebut secara perlahan akan disikapi. Tapi, untuk berapa persen tingkat persoalan itu terjadi di provinsi ke-34 ini, ia belum mengetahuinya karena belum ada tolok ukur untuk melakukan perhitungan. Sehingga persoalan ini yang sedang diupayakan untuk ditindaklanjuti. (iwk/udn)
