TANJUNG SELOR – Periode Januari-Juni 2019, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Utara (Kaltara) menemukan 88 kasus penderita human immunodeficiency virus (HIV) baru. Dari jumlah itu, Kota Tarakan menjadi daerah terbanyak, 50 kasus HIV baru.
Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinkes Kaltara, Agust Suwandy mengatakan, temuan sebanyak 88 kasus itu tersebar di kabupaten/kota di Kaltara. Namun jumlah terbanyak ada di Kota Tarakan. Sedangkan di urutan kedua Kabupaten Nunukan sebanyak 44 kasus. “Kalau di KTT kita hanya temukan satu kasus HIV baru. Namun di tahun 2018, di KTT tidak ada laporan kasus baru,” ungkap Agust kepada Radar Kaltara.
Seluruh temuan kasus baru, sambung Agust, telah mendapatkan penanganan medis dengan mengonsumsi obat antiretroviral (ARV). Pengobatan itu dilakukan sebagai upaya untuk menurunkan kadar virus di dalam darah agar tidak menjadi acquired immune deficiency syndrome (AIDS). “Pengobatan ini dilakukan seumur hidup,” ucapnya.
Permasalahan yang terjadi saat ini, Kaltara belum memiliki lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang betul-betul konsentrasi terhadap kasus HIV maupun AIDS. “LSM ada saja, tapi tidak konsentrasi terhadap HIV/AIDS,” katanya.
LSM yang dimaksud seperti di Papua, di sana LSM memang konsentrasi membantu. Dinkes mengharapkan di Kaltara ini ada LSM seperti itu, untuk menjangkau kelompok sasaran yang berisiko terkana HIV.
“Yang berisiko. Contoh, wanita penjaja seks. Ini kan sulit bagi kita untuk mendeteksi, apalagi kalau tidak terlokalisasi. Tapi bukan berarti kita mendukung lokalisasi, tetapi dengan tidak terlokalisasi kita akan sulit untuk mendeteksi,” jelasnya.
Apabila wanita penjaja seks ini terlokalisasi tentu hal itu akan mempermudah petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Selain wanita penjaja seks, kelompok waria juga berisiko. Saat ini cakupan kelompok waria ini masih sedikit sekali.
“Kelompok homo seks atau gay itu juga menjadi salah satu kelompok yang sulit untuk kita deteksi, padahal mereka juga berisiko. Kalau begitu kan perlu ada orang yang bisa masuk di dalam kelompok berisiko tersebut,” jelasnya.
Sebelumnya, Dinkes pernah menyediakan layanan khusus untuk kategori kelompok yang berisiko HIV di luar jam layanan puskesmas. Tetapi cara itu belum efektif, karena kategotri itu masih tetap tidak mau datang ke tempat pelayanan yang telah disediakan.
“Kita pernah bukan layanan itu di Tarakan, tapi tetap saja mereka tidak mau datang, padahal waktu pelayanan khusus. Karena di luar jam layanan pada umumnya,” sebutnya.
Kemungkinan kelompok tersebut tidak datang karena merasa malu jika sampai identitasnya diketahui masyarakat lain. Sementara untuk pemeriksaan narapidana, kata Agust, tidak sulit karena petugas cukup mendatangi lapas maupun rutan.
“Begitu juga dengan pekerja perusahaan, dan biasanya pihak perusahaan berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan karyawannya,” ujarnya.
Dinkes, kata Agust, telah ditarget melakukan pemeriksaan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan pemeriksaan sebanyak 3.168 orang. Namun sampai saat ini cakupan pemeriksaan masih 1.017 orang. Artinya, masih jauh dari target.
“Untuk di Kaltara, kita tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN), karena di Kaltara ini kita masih ada diskriminasi. Tapi di kabupaten/kota ada yang melakukan pemeriksaan HIV di lingkungan ASN,” bebernya.
Saat ini, jelas Agust, diskriminasi itu yang masih sulit dihilangkan. Karena masyarakat selalu beranggapan bahwa penyakit AIDS merupakan penyakit yang menular dan sangat membahayakan. Padahal penularan AIDS ini penyebab utamanya bisa melalui hubungan seks. “Kalau melalui jarum suntik itu sangat jarang sekali ditemukan,” tuturnya. (*/jai/eza)
