MANAGED BY:
SENIN
16 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 23 Agustus 2019 09:53
Istana Malu-Malu Pilih Kaltim

Kaltara Sangat Diuntungkan

LOKASI CALON IBU KOTA NEGARA: Kelurahan Amborawang Laut, Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, berhadapan langsung dengan Selat Makassar./FUAD MUHAMMAD/KALTIM POST

PROKAL.CO, TEKA-teki pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan diwarnai dagelan oleh elite pusat, Kamis (22/8). Lingkaran istana sepertinya belum satu suara. Perihal provinsi mana di Kalimantan yang akan menggantikan peran DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

Kemarin Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil membenarkan, Kalimantan Timur menjadi provinsi yang terpilih. Meski pemerintah masih menutup rapat informasi terkait kawasan yang ditunjuk. Apakah di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) atau Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

“Sudah diputuskan Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya belum,” kata Sofyan. Pernyataan ini dia sampaikan setelah mengikuti rapat Rancangan Undang-Undang Pertanahan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Sofyan menegaskan, begitu lokasi spesifik ibu kota baru ditentukan, pemerintah akan langsung mengunci tata kelola tanah melalui UU Pertanahan. Adapun UU Pertanahan ditargetkan segera dibahas DPR dalam waktu satu bulan ke depan.

Selang beberapa jam kemudian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah pernyataan pembantunya itu. Jokowi menegaskan, pemerintah belum menentukan provinsi yang akan menjadi ibu kota baru. Sebab, masih ada kajian yang belum komplet.

“Masih tunggu satu atau dua kajian,” kata Jokowi di Istana Bogor. Presiden enggan menjelaskan lebih detail kajian yang belum komplet itu. Oleh karena itu, belum ada keputusan dan pengumuman soal lokasi persis ibu kota baru.

Merespons hal itu, Gubernur Kaltim Isran Noor hanya tersenyum. “Ya setengah percaya, setengah tidak percaya. Tapi menggembirakan,” ujarnya saat talk show dengan salah satu televisi swasta malam tadi.

Dia menegaskan, tak hanya Kaltim yang mendapat efek positif pemindahan ibu kota negara ke Benua Etam. Melainkan provinsi lain di Kalimantan. Termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tengah. Isran menegaskan, lokasi ibu kota negara di Kaltim berdiri di atas lahan milik negara. Tepatnya di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara (PPU).

“Tidak ada tanah milik pribadi apalagi bersertifikat,” ujarnya. Jadi, tidak ada konflik dan sengketa lahan. Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya spekulan tanah, Isran menyatakan akan membuat payung hukum sementara.

“Jika Kaltim sudah ditetapkan secara tegas sebagai ibu kota negara, kami (Pemprov Kaltim) akan membuat peraturan gubernur dalam penataan khusus non-komersial. Untuk meng-enklave kawasan itu, sehingga tidak bisa diperjualbelikan,” bebernya.

Dikatakan, selain terbentuknya kota baru, artinya ada kawasan yang dibuka. Karena itu, kemungkinan bakal ada perubahan tata ruang. Jika nanti ada perubahan tata ruang, harus mengikuti perubahan tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan, pada dasarnya pemda siap saja dan tinggal mengikuti perintah dari pusat. Meski begitu, Hadi mengaku belum mengetahui soal informasi kepastian Kaltim sebagai IKN. “Warga Kaltim patut berbangga dan bersyukur atas keputusan itu (jika Kaltim jadi IKN). Pasti ada dampak positif dan negatif. Warga Kaltim harus siap dan bekerja lebih keras memanfaatkan peluang positif ini,” kata Hadi.

Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando menyebut, posisi pemerintah masih menunggu. Sejak adanya statement terkait Kaltim menjadi ibu kota negara, dia berusaha mengonfirmasi kepada Bappenas.

“Tapi saya belum mendapat balasan,” katanya kemarin.

Menurut dia, jika memang Kaltim dipilih, tugas Bappeda adalah mempelajari setiap kajian yang dilakukan Bappenas. Termasuk mengenai lokasi yang dipilih nanti. Namun lebih dari itu, pihaknya tak akan melakukan persiapan tanpa ada perintah dari gubernur.

“Belum ada perintah dari gubernur,” ungkapnya. Dari Senayan, anggota DPR RI daerah pemilihan Kaltim, Hetifah Sjaifudian yang awalnya mengetahui lokasi ibu kota baru di Kaltim mengaku gembira. Namun karena pernyataan bukan langsung dari presiden, dia juga belum bisa yakin 100 persen. “Syukuri saja dulu,” ucap politikus Golkar itu.

Lanjut dia, jika memang pemerintah pusat serius soal rencana pemindahan ibu kota negara ini, semua elemen di Kaltim harus menyiapkan diri. Masyarakat Kaltim terutama kelompok eksekutif, legislatif, komunitas, organisasi, dan media harus menyiapkan sumber daya manusia yang harus berkualitas dan satu visi.

“Kalau ada perbedaan, sebaiknya segera dirundingkan. Untuk mencari jalan keluar yang solutif,” ucap Hetifah.

 

MENDORONG INVESTASI

Pemindahan ibu kota dipandang akan menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi beberapa sektor di Indonesia. Di sisi lain akan memberikan efek positif, bagi daerah di sekitar seperti Kalimantan Utara (Kaltara).

Menurut akademisi dan pengamat ekonomi Dr. Ana Sriekaningsih, S.E, M.M, pemindahan ibu kota menimbulkan dampak positif dan negatif bagi sektor perekonomian. Hal tersebut disebabkan adanya proses penyesuaian akibat perpindahan beberapa investasi ke daerah yang dituju. “Selama ini pergerakan sudah terstruktur di Pulau Jawa, kemudian berpindah. Meski pemerintah menjamin pemindahan ibu kota tidak mengubah pusat perekonomian yang tetap di Jakarta, tapi sedikit demi sedikit roda perekonomian pasti bergeser ke Kalimantan. Meskipun bukan secara tiba-tiba, namun itu pasti terjadi akibat adanya perpindahan investasi,” ujarnya, kemarin (22/8).

Walau demikian, menurutnya gejolak tersebut dapat berangsur stabil seiring berjalannya waktu. Dengan catatan, pemindahan tersebut dilakukan dengan persiapan yang sangat matang.

Pergerakan investasi maupun pematangan sarana dan prasarana terlebih dulu, merupakan langkah efektif dalam mempersiapkan gejolak ekonomi tersebut.

“Lambat laun, pergerakan ekonomi pasti dapat beradaptasi, terlebih jika didukung pematangan kawasan terlebih dulu dalam artian infrastruktur. Dengan begitu, saya pikir adaptasi dari pemindahan ini tidak memerlukan waktu lama. Seperti di sektor penerbangan, pelabuhan dan jalur akses darat. Karena tiga sektor itu merupakan kunci kestabilan perputaran ekonomi suatu daerah,” tuturnya.

Dari proses adaptasi tersebut, ia menjelaskan jika waktu yang diperlukan dalam adaptasi bergantung pada kondisi dan situasi pada daerah. Dengan fasilitas dan sarana yang memadai, serta ditunjang dengan keamanan dan kenyamanan, maka tidak butuh waktu yang lama untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi.

“Tergantung. Amerika sendiri merupakan negara yang berhasil memindahkan ibu kota untuk memindahkan perekonomian New York ke Washington DC sekitar tahun 1800 dan pemindahan ibu kota yang dilakukan India dari Delhi dan New Delhi pada tahun 1911 dan itu berhasil, Malaysia juga berhasil memindahkan ibu kotanya. Indonesia kenapa tidak?” tukasnya.

Lanjutnya, dengan kebijakan berani tersebut hal itu cukup efektif mempercepat pemerataan pembangunan. Pembangunan yang merata, ia menjamin pertumbuhan perekomian mampu mengalami peningkatan cukup cepat. Lanjutnya, selain mempercepat pemerataan pembangunan, pemindahan ibu kota juga berpeluang menciptakan kota yang asri. Mengingat penduduk pada kawasan baru belum padat.

“Saya pikir, pemindahan ibu kota ini bisa lebih meningkatkan, baik dari segi ekonomi maupun pemerataan pembangunan yang selama ini dominan di Pulau Jawa,” terangnya.

“Hal positifnya adalah Kalimantan berpotensi mengalami peningkatan pembangunan dan ekonomi baik dari segi wisata maupun industri lain. Namun, dari dampak negatif akan ada pembangunan besar-besaran yang otomatis akan membuat berkurangnya hutan sebagai paru-paru dunia,” ujarnya.

Sebelumnya Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie mengungkap keuntungan Kaltara ketika pilihan Presiden Joko Widodo mengerucut pada dua provinsi, Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kaltim.

“Di Kalimantan manapun di tetapkan ibu kota negara itu nantinya, kita tetap akan dapat keuntungan,” ujar Irianto usai upacara HUT ke-74 RI di Tanjung Selor, Sabtu (17/8).

Irianto mengatakan, salah satu tolok ukur optimistis akan mendapatkan keuntungan tersebut adalah karena provinsi termuda Indonesia ini masih memiliki kekayaan alam yang masih relatif asli. Baik itu hutan dan sungai, maupun flora dan fauna.

Menurutnya, Kaltara bisa menjadi daerah penyangga ibu kota. Sebab, Kaltara ini merupakan bagian dari Kaltim sebagai provinsi induk sebelum dimekarkan. “Maka Kaltara pasti mendapatkan imbas langsung dari keuntungan posisi ibu kota di Kalimantan,” kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim ini.

Memang, dalam pengambilan suatu kebijakan itu pasti akan ada yang pro dan kontra. “Kita di Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa. Dan pendidikan juga belum merata. Oleh karena itu di periode kedua Pak Jokowi ini SDM (sumber daya manusia) unggul akan membuat kita maju,” sebutnya.

Dalam hal menciptakan kondisi yang lebih baik, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang dekat, seperti Malaysia dan Singapura. Orang yang tinggal di sana situasi sosial budaya dan kehidupan sehari-harinya jauh berbeda dengan Indonesia.

“Di sana itu, disiplin sosial masyarakat jauh lebih baik, hubungan antarindividu juga baik dengan saling menghargai serta toleransi juga baik. Kalau kita juga baik, tapi terkadang itu tidak diimplementasikan,” tuturnya.

Sedangkan untuk geliat investasi, menurutnya untuk investasi itu akan datang dengan sendirinya jika suatu daerah itu memiliki potensi yang diminati oleh para investor.

Setidaknya, untuk menyambut investasi di Kaltara ini, pemerintah daerah harus bersinergi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk masyarakat untuk menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi mereka yang ingin berinvestasi.

“Itu mulai dari stabilitas keamanan, termasuk sikap tenaga kerja dan masyarakat kita. Karena, meskipun potensi kita besar dan infrastruktur kita baik, tapi kalau sikap masyarakat tidak mendukung, investor pasti berhitung untuk berinvestasi,” jelasnya. (riz/rdh/nyc/riz2/k16/kpg/*/zac/iwk/lim)

 

loading...

BACA JUGA

Senin, 16 September 2019 09:06

Kelakuan Remaja Menyimpang, Pola Asuh Orang Tua Jadi Faktor

TANJUNG SELOR – Psikolog, Fanny Sumajouw, S.Psi mengungkapkan, terkait perbuatan…

Senin, 16 September 2019 08:50

Potensi Hujan Rendah, Kabut Asap Berlanjut

TANJUNG SELOR – Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika…

Senin, 16 September 2019 08:45

Jemaah Haji Bulungan Pulang Lewat Darat

TANJUNG SELOR – Keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Utara (Kaltara)…

Senin, 16 September 2019 08:14

Inginkan Bidang Pertanian Mampu Tingkatkan Ekonomi Keluarga

Nama               : Albertus…

Minggu, 15 September 2019 13:33

Kepulangan Jamaah Haji Tertunda

TANJUNG SELOR – Kepulangan jamaah haji  kloter 14 dari Balikpapan…

Sabtu, 14 September 2019 08:49

Hoaks Masih Menjadi Atensi KPU

TANJUNG SELOR – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulungan, tak…

Sabtu, 14 September 2019 08:44

Harga Turun, Loh Kok ...Pedagang Ayam Protes

TANJUNG SELOR – Penurunan harga yang dilakukan peternak (inti) Paguntaka…

Sabtu, 14 September 2019 08:36

Hari Ini Jemaah Haji Kaltara Tiba di Balikpapan

TANJUNG SELOR – Jumat (13/9), jemaah haji asal Kabupaten Bulungan…

Sabtu, 14 September 2019 08:27

Polda Minta Dukungan Legislatif

TANJUNG SELOR – Kepolisian Daerah (Polda ) Kaltara berharap pembangunan…

Jumat, 13 September 2019 13:38

PAD Pelabuhan Tengkayu II Terus Meningkat

TANJUNG SELOR – Pembenahan secara fisik maupun administrasi Pelabuhan Tengkayu…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*