MANAGED BY:
KAMIS
20 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 22 Agustus 2019 11:46
JANGAN MAIN-MAIN..!! Dua OPD Ini Rentan Tindak Pidana Korupsi
CEGAH KORUPSI: Ismail Indersah, Fungsioner Korwil VII Deputi Bidang Pencegahan KPK RI saat ditemui Radar Tarakan usai pertemuan bersama dengan Pemkot Tarakan di Ruang Imbaya Kota Tarakan, Rabu (21/8)./YEDIDAH PAKONDO/RADAR TARAKAN

PROKAL.CO, TARAKAN - Dua organisasi perangkat daerah (OPD) dinilai rentan akan kasus tindak pidana korupsi, yakni Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Melalui hal tersebut, KPK RI melakukan kunjungan langsung di dua OPD tersebut untuk melakukan pembinaan sekaligus melihat langsung pelayanan kepada masyarakat.

Kepada Radar Tarakan, Fungsioner Korwil VII Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Ismail Indersah mengatakan, tugas KPK salah satunya ialah melakukan pencegahan korupsi. Dalam pelaksanaan rapat bersama Wakil Wali Kota Tarakan, pihaknya membahas mengenai rencana aksi pencegahan korupsi, yang telah ditanda tangani oleh Mantan Wali Kota Tarakan sebelumnya, Ir. Sofian Raga, M.Si pada tahun 2017 lalu.

“Kami membahas rencana aksi yang kami rekomendasikan atau kami intervensi ke kementerian daerah untuk dilaksanakan,” bebernya.

Adapun tujuh poin yang dibahas oleh pihaknya, yakni perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang dan jasa, peningkatan kapabilitas, pembenahan ASN, mendorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan pengelolaan aset pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Ismail menjelaskan bahwa khusus penganggaran, pihaknya mendorong pemerintah dengan menggunakan sistem aplikasi berbasis online dan terintegrasi. Sebab biasanya, dalam proses penganggaran, selalu melalui aplikasi online.

“Di sini sistem informasinya bisa bermacam-macam, tapi kebanyakan yang kami gunakan itu dari BPKP. Walaupun tidak direkomendasikan oleh KPK. Dari penganggaran itu nanti kelihatan, mana yang prioritas dan sesuai dengan RPJMD karena track-nya akan kelihatan. Dengan sistem itu terlihat tracking-nya, yang masuk dalam anggaran kan harus sesuai dengan yang direncanakan, jadi yang melakukan perubahan akan ketahuan,” ujarnya.

Disinggung terkait kunjungan KPK di dua instansi itu, dikatakan Ismail, kedua OPD tersebut memang rawan korupsi. Sebab pada dasarnya kasus korupsi banyak terjadi di sektor pengadaan barang dan jasa dan perizinan.

“Nah, kejadian tindak pidana korupsi banyak terjadi di pengadaan barang dan jasa, makanya kami dorong dan bekerja sama dengan LKPP yang selama ini menentukan kebijakan, supaya dilaksanakan dengan baik di daerah,” ucapnya.

Dijelaskan Ismail, terkait perizinan merupakan lokasi yang sering terjadi tindak pidana korupsi, nah di DPMTSP tersebut pihaknya mendorong agar pemerintah daerah melakukan reformasi dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat sekaligus mendorong memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

“Kenapa kami pantau DPMTSP? Karena berhubungan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.

Meski begitu, Ismail menegaskan bahwa dirinya secara spesifik tidak mengetahui jelas kasus korupsi di Kota Tarakan. Namun untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, pihaknya melakukan kunjungan langsung di dua OPD tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Tarakan, Effendhi Djuprianto mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi dengan kunjungan KPK RI, agar akuntabilitas di Tarakan dapat terjadi dengan baik. Untuk itu baru 5 bulan menjabat di Kota Tarakan, pihaknya akan menyelesaikan seluruh rekomendasi yang diberikan oleh KPK dengan baik.

“Apa yang disampaikan itu tidak jauh. Ternyata itu juga sejalan dengan tujuh kegiatan yang dipantau oleh KPK yang merupakan inti rekomendasi KPK. Kami sudah siap dari sejak menandatangani fakta integritas. Sudah ada prosedur dan pengawasan cukup banyak dari kepolisian, kejaksaan, KPK dan Ombudsman. Dengan adanya ini, seluruh infrastruktur pemerintah pusat akan mengurangi tindak pidana korupsi,” harapnya. (shy/eza)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 19 Februari 2020 10:36

Satlantas Selidiki Anak Tewas Disenggol Gerobak

TARAKAN – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tarakan masih melakukan…

Rabu, 19 Februari 2020 10:33

Sinyal Irianto ke Irwan Sabri?

BEREDAR foto pertemuan H. Irwan Sabri dengan Gubernur Kalimantan Utara…

Selasa, 18 Februari 2020 10:54

AHY Sedot Perhatian di Pembukaan CFD

TARAKAN - Launching car free day (CFD) pada Minggu (16/2)…

Selasa, 18 Februari 2020 10:50

Mereka Belum Tahu Kapan Balik ke Tiongkok, Di Natuna Seperti Liburan

USAI menjalani masa observasi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau…

Minggu, 16 Februari 2020 11:57

BREAKING NEWS! Tangis Haru Sambut Mahasiswa Kaltara, Usai Diobservasi di Natuna

TARAKAN - 19 mahasiswa asal Kalimantan Utara (Kaltara) yang dipulangkan…

Rabu, 12 Februari 2020 15:31

Lima Mahasiswa ‘Terkurung’ di Shandong

 LIMA mahasiswa asal Kota Tarakan saat ini masih terjebak di…

Rabu, 12 Februari 2020 15:19

Penyewa Rumah Asal Api Dicari Polisi

TARAKAN - Penyebab kebakaran di Jalan Pinus RT 13, Kelurahan…

Senin, 10 Februari 2020 15:06

Kembangkan Minat dan Bakat Anak di Masa Golden Age

Pemberian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ketika anak memasuki masa…

Senin, 10 Februari 2020 15:02

Honorer Siap-Siap Menganggur

TAK ada lagi istilah honorer, tenaga kontrak, atau outsourcing di…

Jumat, 07 Februari 2020 06:05

BREAKING NEWS!! Si Jago Merah Hanguskan Rumah Warga Jembatan Besi

TARAKAN - Peristiwa kebakaran kembali terjadi di Bumi Paguntaka di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers