MANAGED BY:
SELASA
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 20 Agustus 2019 10:35
Kelas RSUD Jadi Perdebatan

Dirut RSUD: Dipicu Kekeliruan Versi Aplikasi

Dr. Muhammad Hasbi Hasyim Direktur RSUD Tarakan/Radar Tarakan

PROKAL.CO, TARAKAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara ini terancam turun kelas. Dari rumah sakit tipe B menjadi tipe C. Penurunan kelas ini pun berdasarkan hasil review atau peninjauan yang dilakukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.

Direktur RSUD Tarakan dr. Muhammad Hasbi Hasyim menjelaskan, pemerintah pusat membenahi sistem rumah sakit di seluruh Indonesia. Terdapat ratusan rumah sakit yang tercatat diusulkan review untuk penentuan kelas rumah sakit. Termasuk RSUD yang diusulkan penurunan kelas dari tipe B ke tipe C.

Dilanjutkannya, tahun lalu Kemenkes RI bersurat ke seluruh rumah sakit untuk menginput data alat kesehatan (alkes) dan sumber daya manusia (SDM). Namun ada kekeliruan dari versi aplikasi penginputan data yang digunakan RSUD Tarakan. Sehingga data yang dimasukkan tidak sesuai, bahkan tercatat nol di dashboard (papan instrumen)Kemenkes RI.

“Ada kesalahan kami (saat menginput data), karena di data SDM itu aplikasinya Kemenkes sudah versi 2. Sementara kami masih mengisi versi 1. Sehingga terbaca di dashboard Kemenkes itu bahwa SDM di RSUD Tarakan itu nol. Tapi kalau dari Kemenkes pakai logika, pastinya akan berpikir, masak ada rumah sakit tidak ada tenaganya?,” terangnya saat ditemui di RSUD Tarakan.

Untuk mengklarifikasi review penurunan kelas rumah sakit ini, ia pun sudah mengupayakan langsung ke Kemenkes RI dengan membawa data-data yang sesuai di rumah sakit. Termasuk menginput kembali data yang ada dengan versi 2 atau yang digunakan Kemenkes RI.

“Kami sudah ke Jakarta, ke Bina Upaya Rujukan untuk mengklarifikasi. Kami sudah entry (masukkan) ke versi 2 dari data SDM-nya,” katanya.

Dalam hal ini pun akan diverifikasi ulang oleh Kemenkes RI. Dari data SDM, khususnya dokter spesialis, ia merasa RSUD Tarakan ini sudah di atas 80 persen sesuai dengan Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

“Nanti mereka (Kemenkes RI) verifikasi ulang, lihat kembali data yang sudah kami input. Kami juga input semua dokter spesialis kami, sudah di atas 80 persen dari yang disarankan Kemenkes,” bebernya.

Lantas, seperti apa dampak pelayanan rumah sakit bila benar turun kelas? Ia mengatakan, penurunan kelas akan berdampak pada SDM rumah sakit yang kemungkinan akan dikurangi. Tak kalah penting tagihan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) pun ikut berpengaruh sesuai dengan kelas rumah sakit.

“Pasti SDM kami dipangkas. Kemudian, tagihan BPJS akan turun sesuai kelas rumah sakit. Kan ada presentasinya, tidak seluruh rumah sakit sama tarifnya. Misalnya sama-sama operasi usus buntu, kalau pasien dioperasi di tipe B, maka berbeda tarifnya dengan yang dioperasi di tipe C,” jelasnya.

Namun untuk saat ini, status RSUD Tarakan masih tercatat tipe B. Tapi ia sangat menyayangkan dari beberapa instansi mengira kelas RSUD Tarakan ini sudah turun ke tipe C.

“Tapi dari BPJS sudah bersurat, jadi seolah-olah kami sudah turun ke tipe C sesuai audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Jadi tidak ada institusi yang berhak menetapkan kelas rumah sakit, selain Kemenkes. Sekalipun presiden, karena regulasinya seperti itu,” tegasnya.

Dari BPJS Kesehatan pun sudah bersurat kepada RSUD Tarakan untuk pengembalian dana sebesar Rp 19 miliar untuk 2018.

“Kami sudah turun sesuai audit BPKP, BPJS sudah bersurat ke kami minta dikembalikan uangnya berdasarkan hasil penentuan kelas yang dilakukan BPKP. (Dananya) Rp 19 miliar,” katanya.

Saat dikonfirmasi Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tarakan dr. Wahyudi Putra Pujianto mengatakan penurunan kelas dapat memengaruhi tarif BPJS. Tipe B dan tipe C berbeda. Meski demikian, pihaknya tetap menunggu keputusan akhir dari Kemenkes RI terkait penurunan kelas RSUD Tarakan ini.

“Tapi posisi kami support (dukung) apa yang diperlukan RSUD selaku mitra kami. Kalau keputusan akhir tetap ada di Kemenkes,” terangnya kepada Radar Tarakan.

Sepengetahuannya dari pihak RSUD Tarakan pun sudah konfirmasi dan menanggapi penurunan kelas ke Kemenkes RI. Sebelumnya dari Kemenkes memberikan waktu selama 35 hari sejak tertanggal pada surat tersebut, yakni dalam Juli.

“Setahu kami, RSUD Tarakan juga sudah berproses untuk menanggapi hal tersebut. Rasanya juga belum di hari ke-35. Kami menunggu surat akhir dari Kemenkes, finalnya seperti apa. Jadi terkait penetapan ini, kami menunggu arahan dari pemerintah pusat,” katanya.

Lantas bagaimana dengan surat yang sudah dimasukkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Tarakan? Ia mengatakan, surat yang dimasukkan ini sebagai bentuk tindak lanjut dari audit yang dilakukan oleh BPKP. Namun ia tidak bisa memastikan apakah ini berhubungan dengan adanya penurunan kelas atau bukan. Besaran nominalnya pun tidak bisa ia sebutkan.

“Terkait itu dari audit BPKP, kami tidak bisa menyimpulkan apakah ini ada hubungannya dengan masalah penurunan kelas atau tidak. Tapi yang pasti ketika audit, BPKP menghitung sejumlah nominal potensi karena ada ketidaksesuaian kelas. Kalau nominalnya berapa kami tidak bisa sebutkan,” lanjutnya.

Dari hasil audit itu, sebagai bentuk tindak lanjut dari BPJS, maka wajib menyampaikan ke rumah sakit akan hal tersebut. Dalam hal ini pun, BPJS tetap menunggu konfirmasi atau bentuk tindak lanjut dari rumah sakit.

“Menurut mereka tidak sesuai kelasnya, pada turun satu kelas. Pusat juga mengimbau ke cabang untuk menyampaikan hal itu, bahwa ada loh temuan BPKP tidak sesuai kelas, ada potensi. Karena kami wajib menindaklanjuti. Terkait dengan pengembalian, kembali ke rumah sakit masing-masing mungkin bisa menjawab atau tindak lanjutnya seperti apa,” katanya.

Apalagi audit ini dilakukan sebelum adanya surat Kemenkes, yakni sekitar April atau Mei. Namun sekali lagi ditegaskannya, pihaknya tetap menunggu rumah sakit mana yang harus disesuaikan.

“Karena audit ini lebih dulu dilakukan sebelum surat Kemenkes, kalau tidak salah sebelum bulan puasa. Kami disarankan untuk menyampaikan informasi itu ke rumah sakit, ada ketidak sesuaian kelas menurut BPKP, kebetulan mereka menghitung potensinya. Tapi bukan pengembalian dana. Kalau mana yang harus disesuaikan, kami masih menunggu dari Kementerian Kesehatan,” tutupnya. (*/one/lim)

loading...

BACA JUGA

Senin, 21 Oktober 2019 09:14

Akan Revisi Puluhan Undang-Undang

 JAKARTA – Joko Widodo berkomitmen akan bekerja dengan cepat dan…

Senin, 21 Oktober 2019 08:46

Sampah Plastik Mengganggu Rantai Makanan

 KEBERADAAN sampah plastik di perairan tidak hanya mengancam keberlangsungan biota…

Senin, 21 Oktober 2019 08:28

Ramai Mau Jadi Biduan Liga Dangdut

  TARAKAN - Antusias masyarakat terlihat dalam menyambut ajang pencarian bakat…

Sabtu, 19 Oktober 2019 11:52

Hilang 3 Hari, Penjaga Tambak Ini Akhirnya Ditemukan

TARAKAN - Asmunir (21), penjaga tambak yang dilaporkan hilang sejak…

Sabtu, 19 Oktober 2019 09:36

Atap Lobi Menimpa Keluarga Pasien

  TARAKAN – Jumat (18/10) sekira pukul 09.30 WITA, puluhan pasien…

Sabtu, 19 Oktober 2019 09:29

Alat Kecil di Pelat Kendaraan Pendeteksi Jarak Aman

 NAMA Muhammad Faturrahman Marsuki disebut sebagai juara 1 Pelajar Pelopor…

Jumat, 18 Oktober 2019 23:07

Sabu 2,4 Kg Rencananya Mau Dibawa Lewat Pantai

TARAKAN – Lima pemuda akhirnya tak dapat menikmati Rp 20…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:01

Waktu JPU Sisa Seminggu

 TARAKAN - Terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarakan…

Jumat, 18 Oktober 2019 08:55

Bijak Bermedsos Jelang Pelantikan Presiden!

 TARAKAN - Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Majelis Ulama…

Jumat, 18 Oktober 2019 08:50

Wajib Sertifikat Halal, Satker Belum Ada

 TARAKAN – Baru-baru ini pemerintah pusat menegaskan seluruh produk di…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*