MANAGED BY:
SELASA
22 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 20 Agustus 2019 10:06
Ribuan Bidang Tambak Belum Bersertifikasi
GRATIS: Ribuan bidang tambak milik masyarakat di Kaltara hingga kini belum memiliki legalitas dalam bentuk sertifikat. Tampak salah satu lokasi pertambakan./RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Tahun ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Utara (Kaltara) menjalankan program sertifikasi lahan tambak milik masyarakat guna membantu para petambak untuk melegalkan lokasi pertambakannya.

Hal itu merupakan salah satu bentuk inplementasi atau tindak lanjut dari instruksi Presiden RI Joko Widodo yang pernah disampaikannya saat berkunjung ke provinsi termuda Indonesia ini pada Oktober 2017 lalu.

Kepala DKP Kaltara, Amir Bakrie mengatakan, berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan DKP, ada 1.516 bidang yang diusulkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) untuk diverifikasi. 

“Tapi dari jumlah itu, baru 55 bidang yang memenuhi syarat di BPN untuk diterbitkan sertifikat,” ujar Amir kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Artinya, masih ada 1.461 bidang tambak lagi yang hingga saat ini belum memenuhi syarat untuk dapat diterbitkan sertifikat. Salah satu masalah utama yang ditemui di lapangan, masih banyak pemilik tambak yang berdomisili di luar daerah tambak tersebut.

“Misalnya, ada yang tambaknya di Bulungan, tapi pemiliknya berdomisili di Tarakan. Ini pemiliknya harus meminta keterangan domisili di daerah itu (lokasi tambaknya, Red),” kata Amir.

Sebab, hampir 90 persen pemilik tambak yang berdomisili di Tarakan memiliki tambak di Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Adapun solusi pemenuhan surat keterangan domisili yang diminta BPN itu hanya dari desa di mana tambak itu berada.

Setelah itu, baru tambaknya diregistrasi ulang untuk kemudian dibawa ke BPN. Tapi, untuk yang memiliki tambak sesuai dengan domisili tinggalnya, itu cukup hanya dengan melengkapi persyaratan normal yang diminta BPN. Tidak perlu surat keterangan domisili.

“Di sini pertanahan juga punya target. Pastinya untuk tambak di Kaltara ini, datanya semua sudah masuk ke pertanahan. By name by address sudah di situ, cuma masalah penerbitan sertifikat itu harus ada surat keterangan dari desa setempat,” sebutnya.

Amir menyebutkan, ketentuan itu sudah disampaikan ke pemilik tambak. Ia menilai, pada persoalan ini pemilik tambak yang harus lebih proaktif menyelesaikan persyaratan sesuai dengan ketentuan dari BPN. “Karena sertifikat itu nanti untuk dia juga sebagai legitimasi kepemilikannya. Dan itu diprogramkan gratis hingga 24 Agustus (2019) nanti,” sebutnya.

Adapun, mereka yang tidak melengkapi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan itu, tidak akan mendapatkan sertifikat melalui program gratis ini. Jadi, nanti dibuatkan peta bidang. (iwk/eza)

loading...

BACA JUGA

Senin, 21 Oktober 2019 10:50

Diprediksi ‘Diramaikan’ Calon Independen

 TANJUNG SELOR – Selain pasangan calon (paslon) yang akan diusung…

Senin, 21 Oktober 2019 10:31

Rawan Kecelakan, Tanjakan Km 16 Akan Dipangkas

 TANJUNG SELOR – Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat…

Senin, 21 Oktober 2019 10:13

Demo Anarkis, Minat Investor Turun

 TANJUNG SELOR – Meskipun wilayah Kalimantan Utara (Kaltara) relatif aman…

Senin, 21 Oktober 2019 10:08

Najamuddin Kantongi Dua Nama untuk Wabup

 TANJUNG SELOR – Selain mendaftar di beberapa partai politik (parpol)…

Senin, 21 Oktober 2019 09:54

Dua Pengetap Segera Duduk di Kursi Pesakitan

 TANJUNG SELOR – Dua pengetap berinisial SD dan AG akan…

Sabtu, 19 Oktober 2019 10:16

Pastikan Anggaran 20 Persen ke Pendidikan

 TANJUNG SELOR – Pembahasan mengenai anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)…

Sabtu, 19 Oktober 2019 10:12

Wabup Minta Pengawasan WNA Perlu Perhatian

 TANJUNG SELOR - Keberadaan Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan…

Sabtu, 19 Oktober 2019 10:02

Pemprov Salurkan Rp 2,5 M Dana Banpol

 TANJUNG SELOR - Dana bantuan partai politik (parpol) untuk 35…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:42

Moratorium Sawit, Tak Satupun Izin Dikeluarkan

 TANJUNG SELOR – Moratorium sawit yang berdasar pada Instruksi Presiden…

Jumat, 18 Oktober 2019 09:32

Pecah Antrean, Kartu Kendali Akan Diterapkan

 TANJUNG SELOR – Menyikapi kerap terjadinya antrean panjang di stasiun…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*