TANJUNG SELOR - Rencana Presiden RI Joko Widodo untuk melakukan pemindahan Ibu Kota negara ke Pulau Kalimantan disambut baik berbagai pihak, salah satunya Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie.
“Di Kalimantan manapun ditetapkan ibu kota negara itu nantinya, kita tetap akan dapat keuntungan,” ujar Irianto kepada Radar Kaltara saat ditemui di Lapangan Agatis Tanjung Selor.
Irianto mengatakan, salah satu tolok ukur optimistis akan mendapatkan keuntungan tersebut adalah karena provinsi termuda Indonesia ini masih memiliki kekayaan alam yang masih relatif asli. Baik itu hutan dan sungai, maupun flora dan fauna.
Menurutnya, Kaltara bisa menjadi daerah belakang ibu kota negara. Terlebih jika nanti Ibu Kota negara itu ditetapkan di Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, Kaltara ini merupakan bagian dari Kaltim sebagai provinsi induk sebelum dilakukan pemekaran.
“Maka Kaltara pasti mendapatkan imbas langsung dari keuntungan posisi Ibu Kota di Kalimantan,” kata mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim ini.
Memang, dalam pengambilan suatu kebijakan itu pasti akan ada yang pro dan kontra. Tapi, untuk hal ini, Irianto mengaku sangat mendukung kebijakan Presiden Jokowi, meskipun pada saat diumumkan belum positif di Kalimantan mana.
“Kita di Indonesia ini memiliki banyak suku bangsa. Dan pendidikan juga belum merata. Oleh karena itu di periode kedua Pak Jokowi ini SDM (sumber daya manusia) unggul akan membuat kita untuk maju,” sebutnya.
Dalam hal menciptakan kondisi yang lebih baik, Indonesia harus belajar dari negara tetangga yang dekat, seperti Malaysia dan Singapura. Orang yang tinggal di sana itu situasi sosial budaya dan kehidupan sehari-harinya jauh berbeda dengan Indonesia.
“Di sana itu, disiplin sosial masyarakat jauh lebih baik, hubungan antar individu juga baik dengan saling menghargai serta toleransi juga baik. Kalau kita juga baik, tapi terkadang itu tidak diimplementasikan,” tuturnya.
Seperti di momen pemilihan kepala daerah (pilkada), misalnya. Di situ seolah-olah berhadapan dengan musuh yang sangat benci. Indonesia ini bangsa yang beragama, tapi terkadang ada saja orang-orang yang lupa akan adanya dosa.
Sedangkan untuk geliat investasi jika Ibu Kota negara pindah ke Kalimantan, menurutnya untuk investasi itu akan datang dengan sendirinya jika suatu daerah itu memiliki potensi yang diminati oleh para investor.
Setidaknya, untuk menyambut investasi di Kaltara ini, pemerintah daerah harus bersinergi dengan sejumlah pihak terkait termasuk masyarakat untuk menciptakan kondisi daerah yang kondusif bagi mereka yang ingin berinvestasi.
“Itu mulai dari stabilitas keamanan, termasuk sikap tenaga kerja dan masyarakat kita. Karena, meskipun potensi kita besar dan infrastruktur kita baik, tapi kalau sikap masyarakat tidak mendukung, investor pasti berhitung untuk berinvestasi,” jelasnya.
Pastinya, banyak hal yang baik dapat dilaksanakan untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di provinsi ke-34 ini. Utamanya, perbaikan prilaku masyarakat agar kondisi yang kondusif dapat tercapai. (iwk/eza)
