TARAKAN –  Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kaltara telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani persiapan jelang kualifikasi PON 2020. Diketahui saat ini satgas telah memanggil seluruh cabor yang akan berlaga di PON untuk melihat usulan anggaran yang dibutuhkan dari masing-masing cabor. Setelahnya anggaran tersebut akan diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu anggota tim satgas, Steve Singgih, yang juga ketua pembinaan prestasi KONI Kaltara mengatakan, masing-masing cabor telah terverifikasi dikarenakan mengacu dengan standarisasi dari pemerintah. 
Steve mengakui saat ini masih ada selisih terkait dengan perbedaan uang saku dan uang makan bagi atlet. "Memang yang masih selisih saat ini antara pemberian uang saku dan uang makan ini masih rancu. Terkait dengan adanya standarisasi uang saku yang hanya Rp 300 ribu ini pastinya atlet mendengarnya saja lemas. Makanya kami nanti akan berkoordinasi juga dengan Inspektorat. Yang namanya uang saku kan merupakan uang pegangan bukan uang makan. Dengan anggaran terbatas ini pastinya kita masih otak atik ini dulu," bebernya kepada media ini.
Selain masalah pemberian uang saku dan uang makan, salah satu kendala lainnya adalah adanya cabor yang ingin ikut di PON namun belum menjadi anggota KONI Kaltara. "Ini yang perlu kami rapatkan kembali, terkait dengan cabor yang belum menjadi anggota karena untuk syarat menjadi anggota di KONI harus melalui tahapan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Ada beberapa pihak yang memasukkan, tetapi kalau saya mending kita ikut aturan saja karena semua anggota KONI yang ada saat ini melalui tahapan RAT. Kita harus ikut aturan yang ada jangan melanggar aturan saja," tegasnya.
Steve Singgih juga menyesalkan terkait hingga saat ini rapat kerja KONI Kaltara belum dilaksanakan. "Amanah Musprov lalu kita ingin ada rapat kerja, sehingga para rekan rekan cabor yang belum masuk menjadi anggota bisa dimasukkan melalui RAT dan bisa diwacanakan, tetapi sekarang ini saya tidak tahu seperti apa ini," kata Steve.
Selain itu, Steve Singgih mengharapkan adanya rapat pengurus terkait hal ini. "Saya sudah meminta rapat namun kendalanya ketua sedang ibadah haji, tetapi kalau semua menyepakati pastinya ketua akan sepakat. Harusnya dengan minimnya anggaran seperti ini kita harus kompak dan solid tapi malah seperti ini. Kita harus fair dengan cabor," ungkapnya. (puu/ash)