MANAGED BY:
SENIN
24 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 19 Agustus 2019 10:36
Soal Isu Politis, KPU Menepis
ILUSTRASI/INT

PROKAL.CO, TARAKAN – Usulan penundaan pelantikan atas KH, salah satu anggota DPRD Kaltara terpilih Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Tarakan masih menyisakan pertanyaan bagi kuasa hukumnya. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara pun memberi penjelasan mengenai batas kewenangan hingga aturan menyangkut usulan penundaan pelantikan tersebut.

Mukhlis Ramlan, salah satu kuasa hukum KH yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian atas sebuah kasus dugaan korupsi pengadaan lahan meminta pihak-pihak terkait tak menduga terlalu jauh mengenai kedudukan kliennya dalam kasus tersebut.

“Sebagai kuasa hukum, kami menghormati proses yang dijalankan teman-teman kepolisian. Kami juga tentu punya hak hukum meminta penjelasan. Klien kami belum diperiksa sebagai tersangka. Dalam proses penyidikan, seseorang ditetapkan tersangka setelah diperiksa sebagai tersangka. Yang benar adalah diduga terjadi kerugian negara. Dan masih proses menuju tersangka,” ujar Mukhlis.

Mukhlis mengkritisi langkah KPU Kaltara yang mengusulkan penundaan pelantikan terhadap KH sebagai anggota DPRD Kaltara 2019-2024. Menurutnya, penundaan pelantikan itu mendapat lebih disorot KPU.

“Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kami, kenapa yang dimunculkan dan begitu disorot, mengenai penundaan pelantikannya. PKPU Nomor 31/2018 Pasal 7 ayat 1, 2, 3, itu ditunda pelantikannya kalau tidak melaporkan LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). Klien kami sudah menyelesaikan tahapan itu,” ulasnya.

“Jangankan bicara PP (peraturan pemerintah), banyak peristiwa hukum di beberapa daerah, kepala daerah yang sudah dipenjara sekalipun, divonis terpidana, itu dilantik dalam penjara. Itu di PP (PP 12/2018) Pasal 30, terdakwa dilantik dan diberhentikan. Logika hukumnya, terpidana saja bisa dilantik. Apalagi ini baru mengarah status tersangka,” tambahnya.

Menurutnya lagi, seharusnya KPU menimbang soal hirarki aturan perundang-undangan, maka PP menjadi acuan dalam peristiwa hukum seperti ini, terkait pelantikan anggota DPRD terpilih. “Mari memberi edukasi kepada publik, memberikan penjelasan yang tuntas. Ini harus klir, mengenai dugaan publik KPU bermain politik, jangan sampai itu benar. Itu bisa kami PTUN-kan. Sikap dari teman-teman KPU, tidak mencerminkan sebagai penyelenggara pemilu, yang adil, bersih,” nilai Mukhlis.

Mukhlis pun lagi-lagi menilai usulan penundaan pelantikan itu ada upaya politis di dalamnya. “Klien kami diperiksa sebagai saksi. Klien kami kooperatif. Kami menduga, bahkan publik menduga ada unsur lain di luar hukum,” sebutnya.

Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengatakan dalam hal proses pemilu, KPU bekerja sesuai ketentuan yang ada. “Baik penetapan peserta, alokasi kursi, sampai yang terpilih. Nah, pasca pemilu, kami memastikan tidak ada satu pun parpol yang mengajukan sengketa, baik di kabupaten/kota maupun di provinsi. Setelahnya, berdasarkan surat KPU RI, kami menindaklanjuti dengan penetapan calon terpilih,” urai Suryanata menjelaskan tahapan sebelum KPU mengusulkan pelantikan.

“Di tingkat provinsi, sesuai yang ditetapkan UU, alokasi kursi 35 untuk DPRD Kaltara. Kemudian dilakukan penetapan pada 22 Juli lalu, peserta pemilu, Bawaslu, dan unsur terkait hadir. Setelahnya, kami memberi waktu kepada calon terpilih, paling lama 7 hari (paling lambat Senin 29 Juli) setelah penetapan, harus menyerahkan tanda terima jika LHKPN telah diserahkan ke KPK,” urainya lebih jauh.

Bukti tanda terima LKHPN 35 anggota DPRD terpilih itu telah diserahkan ke KPU Kaltara pada Sabtu 27 Juli.

“Sabtu itu sudah terkumpul semua. Lalu kemudian. Selanjutnya sesuai PKPU Nomor 5/2019, KPU mengusulkan pelantikan kepada mendagri melalui gubernur untuk tingkat provinsi,” tambahnya lagi.

Setelah penetapan dilakukan, sebelum batas akhir penyerahan tanda bukti LHKPN, KPU menerima informasi terkait penetapan status tersangka terhadap salah satu anggota DPRD terpilih.

“Pada Pasal 33 ayat 3 PKPU Nomor 5/2019, dalam hal calon terpilih ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi, KPU mengusulkan penundaan pelantikan kepada mendagri melalui gubernur disertai dengan dokumen pendukung,” sebut Suryanata mengenai aturan yang mengatur penundaan pelantikan.

“Ketika mendengarkan (menerima laporan) itu, kami tidak boleh sepihak memutuskan. Kami berkoordinasi, dalam hal ini Polres Tarakan. Kami menerima salinan, dalam salinan itu mengenai status tersangka yang bersangkutan,” Suryanata lantas mengungkap jika langkah KPU menyikapi status KH dengan melibatkan instansi terkait.

KPU pun menggelar rapat pleno setelah menerima salinan mengenai status KH dari kepolisian. “Berdasarkan PKPU yang sama (PKPU 5/2019), kami mengusulkan penundaan pelantikan terhadap yang bersangkutan,” imbuh Suryanata.

Menurut Suryanata,  setelah usulan itu diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sebagai panitia pelantikan, maka KPU tidak mencampuri lagi. “Ini menjadi kewenangan pemerintah. Apakah nanti yang bersangkutan tetap dilantik, atau tidak dilantik, itu bukan kewenangan kami. KPU tidak punya kewenangan sampai di situ,” jelasnya.

Suryanata lantas menjelaskan bagaimana PP 12/2018 dalam hal pelantikan anggota DPRD. “PP ini tentang pedoman penyusunan tata tertib DPRD. Pada Pasal 30 ayat 1, dalam hal calon anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah atau janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi anggota DPRD. Penekanannya pasal ini, ada penjelasan pada saat pengucapan sumpah janji. Sementara prosesnya ini kan belum pengucapan sumpah janji,” kata Suryanata.

Sementara PKPU 5/2019, kata dia, mengatur proses di KPU, sebelum pelantikan. “Pelantikan itu kan pengusulannya dari KPU dulu. Saya ingin mengatakan bahwa, kami melaksanakan ketentuan sesuai PKPU. Kami tidak mengatur sampai pelantikan. Tindak lanjut dari usulan pelantikan, usulan penundaan pelantikan, itu ranah pemerintah.

Sekali lagi, PP 12 dan PKPU Nomor 5 tidak bertentangan. Yang satu (PKPU 5/2019) mengatur pada saat proses di KPU, satunya (PP 12/2018) mengatur pada saat di dewan,” imbuhnya. (lim)

 

 

loading...

BACA JUGA

Minggu, 23 Februari 2020 10:43

Kecepatan Ideal di Gunung Selatan 40 Km per Jam

TARAKAN – Sejumlah kecelakaan terjadi di Jalan Gunung Selatan. Minimnya…

Minggu, 23 Februari 2020 10:41

Ujian Nasional Tetap Berjalan Tahun Ini

TARAKAN - Wacana penghapusan ujian nasional (UN) ternyata menuai perhatian…

Minggu, 23 Februari 2020 10:40

Banyak Masyarakat Belum Tahu e-Parking

TARAKAN - Meski telah diterapkan selama dua bulan, namun pelaksanaan…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:21

Irwan Ditugasi Bawa Dukungan Parpol

TARAKAN – Desas-desus H. Irwan Sabri akan mendampingi Dr. H.…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:17

Pipa Gas Bunyu-Tarakan Diserahkan ke Pertamina EP

JAKARTA - Pipa penyalur gas yang membentang dari Bunyu hingga…

Sabtu, 22 Februari 2020 11:00

Disnaker Gagal di Persidangan

TARAKAN- Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Tarakan memperkarakan salah satu pengusaha yang…

Jumat, 21 Februari 2020 10:08

Tawarkan Jembatan Bulungan-Tarakan ke Kedutaan Amerika

TARAKAN - Kedutaan Amerika Serikat mengaku tertarik untuk berinvestasi di…

Rabu, 19 Februari 2020 10:38

Radar Tarakan Diganjar Penghargaan BPJS Ketenagakerjaan

TARAKAN – Radar Tarakan lagi-lagi menerima penghargaan. Kali ini sebagai…

Rabu, 19 Februari 2020 10:36

Satlantas Selidiki Anak Tewas Disenggol Gerobak

TARAKAN – Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Tarakan masih melakukan…

Rabu, 19 Februari 2020 10:33

Sinyal Irianto ke Irwan Sabri?

BEREDAR foto pertemuan H. Irwan Sabri dengan Gubernur Kalimantan Utara…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers