MANAGED BY:
KAMIS
20 FEBRUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Jumat, 16 Agustus 2019 10:51
PT KHE Kantongi Izin IPPKH dari BPKH
PINJAM PAKAI: Kawasan hutan untuk proyek PLTA telah memiliki izin IPPKH./PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Hingga saat ini proses pembebasan lahan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kecamatan Peso terus berproses. Bahkan sejauh ini pembebasan hanya menyisakan kurang lebih 30 persen lahan yang belum terbebaskan.

Manager Operasional PT Kayan Hidro Energy (KHE), Roni mengatakan, untuk pembebasan lahan sejauh ini sudah sesuai progres, dan sampai saat ini prosesnya terus berjalan. “Sekarang ini kita terus melakukan pembebasan. Jadi dari total target yang ada tinggal 30 persen saja yang belum terbebaskan,” ungkap Roni kepada Radar Kaltara.

Sedangkan untuk lahan hutan seluas kurang lebih 225,71 hektare (ha) yang mengalami dampak pembangunan PLTA. Kata Roni, saat ini telah memiliki izin dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH).

“Jadi begini, untuk bendungan total lima kita sudah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH). Hanya saja untuk progres awal kita untuk pekerjaan di bendungan satu. Tapi yang dua, tiga sampai lima tetap berjalan,” bebernya.

Dalam IPPKH, banyak kewajiban yang harus dipenuhi, salah satunya menaman pohon yang baru di titik rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). Karena itu aturan, maka KHE juga harus memenuhi aturan yang ada.  “Penanaman sudah kita lakukan, bahkan sudah dievaluasi oleh tim kementerian, dari hasil penilaian itu kita mendapatkan nilai keberhasilan mencapai 92 persen,” bebernya.

Untuk jenis pohon sendiri bervariasi, karena sesuai aturan yang ada jenis. Termasuk jenis pohon buah-buahan juga terakomodasi. “Jadi semua jenis pohon yang tertuang di dalam aturan kita akomodasi,” bebernya.

Sementara, Direktur PT KHE, Andrew Suryali menambahkan, sebetulnya dengan lahan yang sudah terbebaskan KHE sudah bisa memulai pekerjaan. Hanya saja lahan yang lainnya juga tetap harus dibebaskan, agar memberikan ruang gerak yang lebih bagus.

“Tapi jangan kedengaranya kita mau melanggar aturan, memang untuk membangun tetap perlu izin konstruksi. Yang saya sampaikan tadi bahwa sebelum izin konstruksi keluar kami bisa melakukan kegiatan, tapi bukan membangun fisik bendungan, ya semacam infrastruktur pendukung,” jelasnya. (*/jai/eza)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers