MANAGED BY:
MINGGU
22 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Kamis, 15 Agustus 2019 10:18
Kerugian Negara hingga Rp 500 Juta

Penundaan Pelantikan KH, KPU Akui Sesuai Ketentuan

ILUSTRASI

PROKAL.CO, class="m-5886103411746605305ydp8e275d5amsonormal">TARAKAN - Perkara dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan fasilitas Kelurahan Karang Rejo yang ditangani Polres Tarakan, sempat dilakukan gelar perkara di Direktorat Kriminal Khusus Polda Kaltara, pekan lalu.

Dalam gelar perkara itu, penyidik Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Tarakan mendapatkan beberapa catatan dari Polda Kaltara terhadap berkas penyidikan. Salah satunya terkait bukti yang sudah ada di tangan penyidik.

Dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Yudhistira Midyahwan, pihaknya mendapatkan catatan harus melengkapi keterangan saksi terhadap berkas pembebasan lahan itu dan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Semua alat bukti mulai dari berkas, saksi-saksi yang sudah kami periksa akan kami lengkapi. Termasuk juga pemeriksaan tersangka nantinya,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Ditkrimsus Polda Kaltara juga sempat menanyakan kepada penyidik terkait dengan apakah sudah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat dari internal pemerintah. “Jadi juga terkait apakah sudah ada pernah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terkait anggaran pengadaan lahan ini. Nanti akan kita cek,” bebernya.

Diakui Kapolres, dalam perkara tersebut BPKP sudah melakukan audit dan menyatakan kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 500 juta. Meski sudah ada hasil audit dari BPKP, namun penyidik juga harus memastikan ada pemeriksaan dari BPK, terkait pernah ada temuan atau tidak.

“Nanti akan kita lengkapi semua dulu pemeriksaan saksi. Kalau tersangka belum, nanti setelah saksi baru pemeriksaan tersangka,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan pria yang berpangkat melati dua itu, penyidikan itu sudah dilakukan pemeriksaan beberapa saksi dan ahli. Apalagi perkara itu sudah berjalan dari 2017 lalu. Meski menetapkan salah satu tersangka yaitu KH yang merupakan mantan Wakil Wali Kota Tarakan dan anggota DPRD Kaltara terpilih, namun Kapolres memastikan perkara tersebut tidak ada unsur politik.

“Perkara ini kita sudah kirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejaksaan Negeri Tarakan,” imbuhnya.

Intinya, penyidik memiliki waktu hingga 150 hari sejak SPDP ke kejaksaan untuk melengkapi berkas dan tahap satu. “Kita akan lebih maksimal dan 3 bulan berkas akan sudah dikirim ke kejaksaan,” jelasnya.

Sementara itu, terkait usulan penundaan pelantikan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) berinisial KH oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur telah dilakukan sesuai ketentuan.

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al Islami menjelaskan, apa yang dilakukan oleh KPU itu tentunya sudah sesuai dengan amanat Peraturan KPU (PKPU) nomor 5 tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

“Awalnya KPU sudah melakukan penetapan calon terpilih melalui rapat pleno terbuka pada 22 Juli 2019. Di situ telah ditetapkan 35 nama sesuai jumlah kursi di DPRD Kaltara,” ujar Suryanata kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (14/8).

Hal itu merupakan ketentuan di Pasal 31 ayat 3, PKPU nomor 5 tahun 2019 tersebut. Kemudian, hasil itu ditindaklanjuti dengan mengusulkan calon terpilih anggota DPRD provinsi untuk pengucapan sumpah janji kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.

“Nah, usulan ini telah kami lakukan setelah calon terpilih menyerahkan tanda terima LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPU yang ditetapkan paling lambat tujuh hari setelah dilakukan penetapan calon terpilih,” sebut Suryanata.

Namun, setelah penetapan itu muncul penetapan tersangka terhadap yang bersangkutan (KH) oleh Polres Tarakan atas dugaan tindak pidana korupsi (tipikor). Hal ini yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU dengan berkoordinasi kepada Polres Tarakan untuk memastikan apakah benar penetapan tersangka terhadap salah satu calon terpilih yang telah ditetapkan.

“Itu dibenarkan oleh Polres Tarakan yang dibuktikan dengan salinan penetapan status tersangka yang disampaikan kepada kami,” katanya.

Hal inilah yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 PKPU nomor 5 tahun 2019, yang di dalamnya menyebutkan, dalam hal terdapat calon terpilih anggota DPRD provinsi yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan tipikor, KPU provinsi menyampaikan usulan penundaan pelantikan yang bersangkutan.

Usulan itu disertai dengan dokumen pendukung kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur sampai dengan terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami di sini ada pada posisi mengusulkan pelantikan atau penundaan pelantikan. Ini (usulan penundaan) domainnya masih di KPU sebagai penyelenggara pemilu,” jelasnya.

Artinya, apakah yang bersangkutan nanti tetap dilantik sebagai calon terpilih anggota DPRD Kaltara atau tidak, itu sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pemerintah. Bukan di KPU lagi. Sementara, jika berbicara soal Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota, menurutnya itu bukan menjadi domain dari KPU untuk mengomentarinya. Karena itu sudah menjadi domain pemerintah. (zar/iwk/eza)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 09:34

Rogoh Kocek hingga Rp 400-an Ribu tiap Bulan

TARAKAN - Embung Binalatung yang terletak di Kampung Satu Skip,…

Sabtu, 21 September 2019 09:26

Ketua HIPMI Tertarik Pilgub Kaltara?

TARAKAN - Dari 13 figur yang mengambil formulir pendaftaran calon…

Sabtu, 21 September 2019 09:17

Malam Ini, Babak Penyisihan Tarakan Timur

TARAKAN – Babak penyisihan Lomba Domino Piala Irianto di Kecamatan…

Sabtu, 21 September 2019 08:35

Budi Daya Rumput Laut Sudah Langgar Batas Negara

TARAKAN- Wilayah budi daya rumput laut yang masih ditemukan di…

Sabtu, 21 September 2019 08:20

Sulap Lingkungan RT Menjadi Wadah Pendidikan

SEIRING berkembangnya zaman, kecanggihan tekonolgi tidak dapat dihindari. Tapi tergantung…

Jumat, 20 September 2019 09:33

BREAKING NEWS! Pipa Gas Bocor Keluar Api

TARAKAN - Warga sekitar RT 1 Kelurahan Gunung Lingkas dihebohkan,…

Jumat, 20 September 2019 09:29

45 Titik Panas Terpantau

KEBAKARAN hutan dan lahan (karhutla) beberapa hari belakangan berdampak pada…

Jumat, 20 September 2019 09:20

Langkah Andi Akbar Tergantung Mertua

TARAKAN – Kader Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dari Nunukan,…

Jumat, 20 September 2019 09:10

Gadai Sertifikat Tanah demi Pra PON

TARAKAN – Cabang olahraga panahan Kalimantan Utara (Kaltara) tertatih-tatih mengikutsertakan…

Jumat, 20 September 2019 08:58

Peserta per Kecamatan Dibatasi 260 Orang

TARAKAN – Babak penyisihan Lomba Domino Piala Irianto di Kecamatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*