TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Irianto Lambrie menekankan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk memaksimalkan tingkat serapan anggaran tahun ini.
“Jadi, kalau ada OPD yang lamban, baik dalam merealisasikan belanja modal maupun belanja operasionalnya, akan dievaluasi kepala OPD-nya,” tegas Irianto kepada Radar Kaltara, saat ditemui di Tanjung Selor.
Penekanan kepada kepala OPD tersebut karena hal ini merupakan bagian dari kinerjanya. Dalam hal ini, setiap kepala OPD sudah menandatangani kontrak kinerja dengan Gubernur mengenai apa saja yang akan dan harus dikerjakan. “Saya sudah tegaskan itu. Kalau tidak ada progres yang baik, berarti mereka (OPD-nya) tidak kerja,” ujar mantan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Timur (Kaltim) ini.
Adapun sanksi yang akan diberikan kepada kepala OPD yang serapan anggaran OPD-nya rendah, bisa dimutasi atau tidak diberikan jabatan. Pastinya, Gubernur menyebutkan bahwa untuk saat ini serapan anggaran Pemprov Kaltara masih di bawah target.
Dijelaskannya, untuk serapan anggaran yang sifatnya belanja modal, tergantung dari kemajuan pekerjaan dari para penyedia jasa di lapangan. Sedangkan untuk yang belanja operasional dinas, tentu tergantung dari masing-masing OPD-nya. “Tapi dari sisa waktu sekitar empat bulan lagi, itu masih bisa. Karena biasanya penyedia jasa itu juga suka menumpuk tagihan,” kata Irianto.
Oleh karena itu, Irianto menegaskan kepada seluruh OPD yang memiliki kegiatan harus memberitahu kepada penyedia jasanya untuk melakukan penagihan agar serapan anggaran itu bisa lebih maksimal. Sebab, hal ini berpengaruh dengan pertumbuhan ekonomi daerah. “Karena itu bagian dari belanja. Pertumbuhan ekonomi kita itu sangat terbantu dengan konsumsi. Dan di struktur ekonomi kita itu justru salah satu sumbangan yang besar dari konstruksi, baik dari belanja pemerintah dan swasta,” sebutnya.
Disebutkannya, belanja pemerintah, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), merupakan salah satu sumber yang mendorong tumbuhnya ekonomi Kaltara. “Itu di samping investasi serta kegiatan ekspor dan impor,” tuturnya.
Namun demikian, lanjut Gubernur, provinsi termuda Indonesia ini masih tetap bersyukur, sebab pertumbuhan ekonominya masih tertinggi se-Kalimantan. Bahkan, di tingkat nasional juga masih lumayan, di atas 6 persen. Menurutnya, ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi perekonomian Kaltara, di antaranya soal kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebab, secara otomatis pemerintah juga akan mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk melakukan penanganan. “Termasuk masalah energi serta pengaruh perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok yang terjadi saat ini. Semua itu menyebabkan ekonomi regional maupun global jadi melambat,” sebutnya.
Pastinya, dari evaluasi yang dilakukan tim pengendalian inflasi, Kaltara masih on the tracks (di atas rel). Hanya saja yang dikhawatirkan pengaruh dari eksternal yang tidak bisa dikendalikan secara langsung. “Kalau seperti APBD bisa kita kendalikan langsung. Tapi pengaruhnya kecil. Paling untuk ekonomi lokal,” jelasnya. (iwk/ash)
