MANAGED BY:
JUMAT
24 JANUARI
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Rabu, 14 Agustus 2019 10:21
Ingatkan Banyak Kasus Hampir Kedaluwarsa

Hj Rahma Leppa Minta Kasus Irigasi Sawah Dibuka Kembali

HARUS DISELESAIKAN: Pekerjaan irigasi sawah yang bermasalah harus diselesaikan agar tidak ada yang dirugikan terutama para petani. ENAL/RADAR NUNUKAN

PROKAL.CO, NUNUKAN – Hj Rahma Leppa baru saja dilantik dan diambil sumpah janji, sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan sementara, untuk mempersiapkan segala struktur yang belum terbentuk.

Sebagai pimpinan baru di DPRD Nunukan, ia meminta kepada masyarakat Nunukan dan memberikan peluang untuk mengkritik lembaga DPRD Nunukan. Bahkan dirinya siap menerima kritikan dari luar. “Lembaga ini harus dijaga untuk itu seluruh fraksi harus saling bersama-sama, walaupun berbeda warna berbeda politik lembaga ini harus dijaga,” kata Hj. Rahma Leppa.

Ia juga menyampaikan, bahwa lembaga DPRD Nunukan jangan bersatu seperti ‘tahi kambing’. Urusan politik bisa berbeda namun dalam lembaga DPRD Nunukan tetap bersatu. Semua fraksi di DPRD Nunukan harus saling menjaga. Wanita berhijab ini juga menyebutkan sangat banyak kasus yang terjadi di Kabupaten Nunukan bahkan hampir kedaluwarsa tak tersentuh hukum. “Ibarat bahan baku yang hampir kedaluwarsa. Makanya saya minta pihak terkait yang menangani berbagai persoalan jangan sampai membiarkan,” ucapnya.

Hj. Rahma mencontohkan, pengaliran air sawah di Desa Binusan yang hampir menelan anggaran sebesar Rp 13 miliar dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Saat ini kondisi pengaliran atau irigasi air sawah tidak dinikmati oleh rakyat.

Bukan hanya itu, masih banyak kasus lain yang hampir kedaluwarsa. Namun perlu diungkap satu persatu. Masyarakat Kabupaten Nunukan pasti akan mengetahui sendiri kasus apa saja yang hingga saat ini belum disentuh aparat hukum. “Hukum di Nunukan harus dijalankan dan perlu keadilan,” ujarnya.

Karena sebelumnya pernah terjadi Mantan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Nunukan, telah mendapatkan ancaman penjara selama enam tahun oleh pengadilan. Namun kembali divonis bebas oleh Pengadilan. Saat ini kembali dinyatakan bersalah dan telah masuk dalam penjara. Hj. Rahma Leppa pun bingung dengan hukum yang terjadi saat ini, karena telah dinyatakan bebas sebelumnya, namun kembali diamankan dan dimasukkan ke dalam penjara. “Saya mengingatkan saja bahwa harus ada penegakan hukum di Kabupaten Nunukan dengan adil,” tambahnya.

Pekerjaan irigasi yang ia maksud dilakukan pada 2013 lalu, sesuai yang tercantum di LPSE Nunukan. Nilai pagu anggaran mencapai Rp 12,8 miliar. Lokasi pekerjaan tepat di Desa Binusana, perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya. (nal/fly)

 

 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 10 September 2015 15:13

Pembangunan Harus Berdasarkan Kebutuhan

<p>MALINAU - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malinau, Dr Ernes Silvanus…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers