JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Irianto Lambrie meminta kepala daerah di kabupaten yang memiliki lahan gambut, untuk melakukan pencegahan sedini mungkin agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kaltara. Penegasan ini disampaikannya usai menghadiri rapat pengendalian karhutla di Istana Negara, Selasa (6/8).
Rapat yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo ini, dihadiri oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), para gubernur dan juga pimpinan lembaga terkait lainnya. “Karena itu, seluruh kepala daerah dipanggil oleh Bapak Presiden, agar segera menindaklanjuti arahan presiden terkait karhutla,” kata Irianto.
Gubernur mengungkapkan, Pemprov Kaltara terus berkomitmen untuk menangani dan melakukan pencegahan karhutla dari tahun ke tahun. Berdasarkan informasi dari Dinas Kehutanan Kaltara, pada tahun 2019 Pemprov mengalokasikan penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) khusus untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kaltara sebesar Rp 10 miliar.
“Dana ini digunakan untuk 5 kegiatan meliputi, pengembangan sarana dan prasarana pengendalian karhutla. Peningkatan sistem kemitraan pada masyarakat peduli api. Pemadaman dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Patroli pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sosialisasi dan atau penyuluhan pencegah kebakaran hutan dan lahan melalui berbagai macam metode,” bebernya.
Tak hanya itu, Pemprov juga melakukan kegiatan kerja sama dan pengembangan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan di Kalimantan Utara. Misalnya, program pengembangan kampung iklim di kabupaten/kota di Kaltara.
Lalu, program propeat land yang merupakan kerja sama pemerintah Indonesia dan Jerman yang ada di Kalimantan Utara. Dengan pelaksana GIZ Propeat dan Bappeda Litbang Kalimantan Utara. “Program ini terfokus pada penelitan perlindungan tanah gambut dan lahan basah di Kalimantan Utara, yang salah satu programnya adalah kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran di gambut dan mangrove Kaltara,” urainya.
Program lainnya adalah bankeu berbasis ekologis/transfer anggaran provinsi berbasis ekologis (TAPE). Langkah ini merupakan hasil kerja sama antara Bappeda Litbang Kaltara dengan Yayasan Prakarsa Borneo dalam penyusunan kriteria dan indikatornya. “Salah satunya memasukkan penilaian kinerja kabupaten/kota dalam pengendalian karhutla di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Pada tahun ini, Presiden juga menargetkan tidak ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga. Dikatakannya, jika ada asap yang mengganggu, agar segera diselesaikan dengan upaya maksimal.
“Sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat karhutla,” kata Irianto saat mengutip pidato Presiden Joko Widodo.
Dikatakan Irianto, Presiden mengingatkan bahwa pada tahun 2015 dan tahun sebelumnya kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di semua provinsi dengan kerugian mencapai Rp 221 triliun, dan untuk lahan terbakar 2,6 juta hektare.
“Yang terpenting adalah pencegahan. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian kita semua,” jelasnya.
Presiden meminta muspida agar kerja sama dibantu pemerintah pusat sehingga api sekecil apa pun segera dipadamkan dan jangan ada kebakaran yang besar di wilayahnya.
“Bapak Presiden juga melihat, jika dibandingkan dengan tahun 2016 jumlah hotspot karhutla tahun 2019 turun, tapi dibanding tahun 2018 angka hotspot naik. Pak Presiden meminta ini jangan sampai terjadi,” jelasnya.
Tidak hanya itu, lanjut Irianto, Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian khusus terhadap aturan main bagi aparat hukum yang tidak bisa mengatasi masalah karhutla ini.
Menurutnya, kerugian ekonomi akibat karhutla besar sekali sehingga harus segera ditanggapi di masing-masing daerah rawan kebakaran. Serta memberikan tanggap darurat karhutla, api sekecil apa pun segera diatasi dan dipadamkan.
