Gedung BPK Ditarget September

- Selasa, 6 Agustus 2019 | 10:37 WIB

TARAKAN - Tak hanya membangun kantor pusat di Kalimantan Utara (Kaltara), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI juga membangun rumah susun khusus untuk karyawannya. Ini didirikan untuk meningkatkan kinerja BPK dalam hal pemeriksaan keuangan, terutama bagi pemerintah daerah yang masih jauh dari opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalimantan Utara, Agus Priyono, S.E, Ak, mengatakan, bahwa pada pertengahan September 2019 nanti, akan diresmikan bangunan BPK RI perwakilan Kaltara oleh ketua BPK RI. “Kalau dari bentuk fisik, bangunan ini sudah capai 90 persen. Tinggal finishing saja, interior dan instalasi sudah siap semua, insyaallah kami sudah berkomunikasi dengan pelaksananya, pertengahan September sudah siap,” ucapnya.

Setiap tahun, sekira 500 tenaga kerja direkrut BPK. Biasanya tenaga kerja tersebut akan didistribusi ke masing-masing perwakilan agar memadai. Saat ini SDM BPK Kaltara mencapai 77 orang termasuk tenaga kerja tidak tetap. “Nanti akan kami evaluasi, dalam satu entitas itu bisa diisi 5 orang. Tapi kalau ada 6 entitas, berarti 6 x 5, kan 30. Tapi idealnya kalau kami lihat itu 100 orang,” jelasnya.

Untuk diketahui, bangunan BPK yang baru 4 tingkat, dengan desain ruang pers, musalla dan sebagainya. Pada dasarnya, fungsi BPK ialah mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Hal ini akan menjadi tantangan BPK, apalagi saat ini di Kaltara masih terdapat dua pemda yang meraih opini wajar dengan pengecualian (WDP), yakni Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.

Dirjen Penyediaan Perumahan Republik Indonesia, Dr. Ir. H. Khalawi. AH, M,Sc, M.M, mengatakan, bahwa pihaknya menyediakan 43 unit dengan 3 lantai khusus rumah susun, dengan total Rp 17,5 miliar untuk bangunan rumah susun tipe 36. “Ini untuk keluarga, karena ada dua kamar,” bebernya.

Titik lokasinya pun berada dekat dengan kantor BPK dengan target penyelesaian Desember 2019 ini. “Ini memang kebijakan pemerintah untuk membantu, sekaligus mebelnya. Kalau dulu rumah susun itu terkesan kumuh, tapi sekarang sama dengan apartemen,” jelasnya.

Untuk diketahui, rumah susun tersebut dapat dihuni 130 orang yang ditargetkan untuk seluruh pegawai BPK berstatus ASN. Sebab karyawan BPK diberi masa tugas yang tidak lama, sehingga disediakan rumah susun untuk dihuni sementara.

Di Kaltara, Ditjen Perumahan berkonsentrasi pada pembangunan rumah susun untuk BPK. Tapi juga stimulan rumah swadaya. Khalawi menjelaskan bahwa tahun ini, untuk peningkatan kualitas mencapai Rp 17,5 juta. Namun, jika terdapat masyarakat yang memiliki kondisi rumah tidak memungkinkan, maka akan dibantu pihaknya untuk membangun rumah baru. Dengan syarat tanah milik sendiri dan swadaya masyarakat.

“Kaltara dapat 3.000 unit termasuk Tarakan, ini sudah berjalan dan sudah 60 persen. Ini tersebar di seluruh kelurahan. Syaratnya cuma KTP dan KK dan punya tanah. Ini diusulkan pemda. Setiap tahun, insyaallah setiap tahun ada 200 ribu unit seluruh Indonesia,” jelasnya.

Di Kaltara sendiri, menyediakan Rp 50 miliar untuk melaksanakan program stimulan rumah swadaya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan kehidupan masyarakat sehingga layak dan nyaman. “Jadi rumah yang lantainya dengan tanah, jangan ada lagi. Yang bocor-bocor juga jangan,” tegasnya. (shy/lim)

 

 

Editor: anggri-Radar Tarakan

Tags

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X