MANAGED BY:
JUMAT
15 NOVEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 05 Agustus 2019 11:12
Polda Berharap Gapasdan Melapor
BAHAS TRANSPORTASI LAUT: Pemprov Kaltara menggelar rapat untuk menyelesaikan permasalahan speedboat trayek Tanjung Selor-Tarakan yang sempat mogok, kemarin (4/8). PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Menyikapi aksi penolakan speedboat reguler atas beroperasinya Sadewa Lestari Benuanta (SLB) VIP, Pemerintah Provinsi (Provinsi) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama sejumlah instansi terkait dan pengusaha menggelar rapat di Kantor Gubernur, pukul 10.00 WITA, Minggu (4/8).

Rapat yang dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara H. Sanusi itu dilakukan untuk menyelesaikan polemik saat ini. Namun dari hasil rapat tersebut Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai dan Danau (Gapasdan) Kaltara tetap kukuh menolak SLB beroperasi di Kaltara.

Perwakilan Gapasdan Kaltara Sabar menegaskan bahwa Gapasdan akan tetap menolak beroperasinya speedboat SLB. Apalagi jumlah penumpang saat ini belum dapat memenuhi jumlah armada yang ada.

“Jumlah yang ada sekarang ini saja belum dapat terpenuhi, kenapa ada penambahan lagi,” ungkap Sabar kepada Radar Tarakanusai rapat, kemarin (4/8).

Bahkan adanya penambahan armada dengan trayek Tanjung Selor-Tarakan itu pun belum pernah ada pembicaran bersama Gapasdan. Untuk tiket juga ada perbedaan dalam penentuan harga. Di mana harga tiket speedboat reguler disesuaikan dengan harga bahan bakar minyak (BBM).

“Kalau aksi mogok, itu terjadi karena speedboat SLB yang kembali beroperasi dan sebagai bentuk respons karena tidak adanya keputusan lanjutan dari pemerintah,” ujarnya.

Sebenarnya aksi mogok itu sudah direncanakan sejak tanggal 29 Juli 2019. Surat imbauan dari Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit disikapi dengan membatalkan rencana tersebut. Disinggung apakah nantinya akan ada aksi mogok lanjutan, Sabar belum dapat memastikan, yang pasti saat ini speedboat reguler sudah kembali beroperasi.

“Saya belum bisa memastikan apakah akan ada mogok lagi atau tidak, karena semua itu harus dibahas terlebih dahulu. Sebagai jasa transportasi kami akan tetap berupaya melakukan pelayanan kepada masyarakat,” sebutnya.

General Manager (GM) PT Sadewa Gemilang Industri Joy menjelaskan, dari sisi persyaratan SLB telah memenuhi syarat administarasi dan teknis untuk diterbitkannya izin beroperasi.

“Jadi selama kami memiliki izin, kami akan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kalau pun kami melanggar, kami siap saja diproses,” jelasnya.

Untuk tiket, selama dua pekan memang harganya Rp 135 ribu per orang. Namun saat ini harga itu sudah kembali normal Rp 165 ribu per orang. “Harga Rp 135 ribu itu diberikan karena saat itu kami sedang ada promo, tapi sekarang ini promo sudah habis,” jelasnya.

Kepala Dishub Kaltara Taupan Majid mengatakan, sebenarnya pada tanggal 29 Juli 2019 terkait tempat, harga tiket dan jadwal keberangkan SLB sudah dibahas.

“Untuk Gapasdan saya minta agar segera ditetapkan dan memilih dasar hukum agar dapat menampung semua aspirasi dari pengusaha speedboat,” sebutnya.

Terkait harga tiket, sebenarnya Dishub Kaltara sudah memberikan teguran dan pihak SLB menyatakan bahwa harga itu harga promo. Sedangkan untuk load factor (faktor beban) dalam kurun waktu 1 tahun telah disesuaikan dengan pertumbuan penduduk. Sehingga diperlukan transportasi yang sesuai dengan standar teknis.

“Kalau terkait permintaan dari pengusaha memberhentikan speedboat SLB, hal itu tidak bisa langsung begitu saja diberhentikan, apalagi tidak ada dasar,” jelasnya.

Pada prinsipnya, Dishub Kaltara tidak ada niatan untuk membeda-bedakan kepada pemilik speedboat reguler, karena pemerintah  membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di Kaltara. Khususnya pada angkutan laut.

“Kami tidak bisa melarang, karena selama memenuhi aturan, silakan saja berivestasi,” bebernya.

Untuk jumlah penumpang, Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Penjagaan dan Patroli pada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tarakan Syahruddin mengatakan, berdasarkan data yang ada saat ini jumlah penumpang mencapai 1.500 hingga 1.600 orang per hari. Kemudian untuk jumlah penumpang speedboat non-reguler sebanyak 200 orang per hari.

“Artinya, kalau jumlah penumpang per hari sebanyak 1.600 orang, ditambah dengan jumlah penumpang non-reguler sebanyak 200 orang, maka jumlah penumpang setiap hari itu mencapai 1.800,” jelasnya.

KSOP berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik. Masyarakat haru tetap dapat terlayani dengan baik. Untuk keberangkatan speedboat jaraknya 25 menit per speedboat.

“Kalau pemberangkatan mulai pukul 07.00 WITA hingga 16.00 WITA,” sebutnya.

Kapolda Kaltara Brigjen Pol Indrajit melalui Dirreskrimsus Polda Kaltara Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra menegaskan kepada setiap pengusaha speedboat agar segera melaporkan apa yang menjadi tuntutan, dan setiap laporan itu nantinya akan ditindaklanjuti.

“Jadi silakan saja melapor untuk selanjutnya kami pelajari,” tegasnya.

Apabila nantinya Polda Kaltara menemukan dugaan bahwa izin speedboat SLB tidak taat aturan, maka akan diproses hukum. Apabila dalam rapat ini belum juga ada titik temu, diharapkan pelayanan kepada masyarakat tetap terus berlanjut.

“Kami berharap tidak ada lagi aksi mogok, kalau bisa pelayanan kepada masyarakat harus tetap terus berjalan,” ujarnya. (*/jai/lim)

 

KESIMPULAN RAPAT BERSAMA PEMPROV

- SLB tetap beroperasi sembari menunggu pemerintah melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap persyaratan teknis dan administrasi.

- Pihak Gapasdan dipersilakan membuat laporan ke Polda Kaltara apabila terdapat hal-hal yang tidak memenuhi asas ketaatan dalam penerbitan izin.

- Pihak Gapasdan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat karena merupakan kewajiban dari pemegang izin.

- Apabila pihak Gapasdan ingin SLB untuk sementara tidak beroperasi, maka pihak Gapasdan diminta agar menyetujui permohonan penangguhan operasi SLB kepada Pemprov Kaltara untuk dijadikan dasar kajian dan pertimbangan selanjutnya.

 

 

 


BACA JUGA

Kamis, 14 November 2019 11:42

Aktivitas Pelabuhan Tengkayu I Dibatasi

TARAKAN – Proyek pembangunan Pelabuhan Tengkayu I (SDF) masih terus…

Rabu, 13 November 2019 13:28

Mau Hijrah, Ratusan Warga Hapus Tato, dari Seniman Hingga Ibu Rumah Tangga

TARAKAN - Selasa (12/11) sekira pukul 09.00 WITA, Gedung Komite…

Rabu, 13 November 2019 13:23

Besaran UMK Tarakan Diusulkan Rp 3,7 Juta

TARAKAN – Para buruh merasa lega, setelah pembahasan mengenai angka…

Rabu, 13 November 2019 13:00

Portal Digital Tengkayu I Berlaku Tarif per Jam

TARAKAN – Setelah terpasang, portal digital pada Pelabuhan Tengkayu I…

Rabu, 13 November 2019 12:56

Divonis MA 3 Tahun, Terpidana Menyerahkan Diri

TARAKAN - Menerima surat pemanggilan kedua, terpidana kasus korupsi kegiatan…

Selasa, 12 November 2019 14:16

DIKELUHKAN..!! Makanya Tarif Jasa Pengiriman Perlu Diatur

TARAKAN - Sistem baru dalam aktivitas pengiriman barang pada Pelabuhan…

Selasa, 12 November 2019 13:59

Kenaikan Hanya Berdampak pada Warga Mampu

TARAKAN - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan…

Selasa, 12 November 2019 10:50

APBD Tarakan Tahun 2020 Diprediksi Rp 1 Triliun

TARAKAN - Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020…

Senin, 11 November 2019 11:57

Ditinggal Berbelanja, Rumah Terbakar

TARAKAN - Kebakaran menimpa dua rumah dan satu gudang yang…

Sabtu, 09 November 2019 09:58

Ular 8 Meter Bolak-balik Masuk Pasar

TARAKAN – Beberapa warga berlarian meninggalkan kiosnya di bagian Selatan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*