NUNUKAN – Warga di Kecamatan Sebatik Barat mengeluhkan jalan yang dibangun pada 2018 lalu. Sebab dikeluhkannya, karena banyak kerusakan sehingga sulit diakses dan merugikan masyarakat terutama para petani.
Diketahui, jalan tersebut merupakan jalan yang dipindahkan dari jalan sebelumnya.Seperti yang diungkapkan Kasrim, warga di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat. Bahwa pada 2018 lalu telah dilakukan pemindahan jalan dengan anggaran yang cukup besar. Namun pasca pembangunan jalan tersebut tidak berdampak baik terhadap masyarakat.
“Sebelumnya ada jalan yang sering dilalui petani, namun dipindahkan dan dibangun jalan baru. Namun setelah dilakukan pembangunan justru banyak merugikan,” kata Kasrim.
Jalan yang baru saja dibangun harus dilakukan peninjauan ulang, karena jalan tersebut belum digunakan secara normal, namun telah telah mengalami banyak kerusakan. Padahal para petani, berharap jalan yang dibangun bisa digunakan.
Ia melanjutkan, drainase yang dibangun telah tertimbun tanah longsor. Seharusnya dalam perencanaan, hal tersebut harus diantisipasi, bahwa akan terjadi longsor ketika terjadi hujan deras. Karena kondisi tanah yang tidak memungkinkan.
“Sebagai masyarakat biasa, hanya ingin menikmati jalan yang dibangun, tapi jika kondisinya seperti ini. Lebih baik jangan membangun jalan baru,” ujarnya.
Sebelumnya Wakil Bupati Nunukan, H. Faridil Murad telah memantau beberapa pekerjaan di Sebatik, meminta untuk dilakukan evaluasi sejumlah pekerjaan yang dilakukan di Sebatik.
Segala kekurangan yang ditemukan dalam monitoring, harus menjadi catatan. Terutama organisasi perangkat daerah (OPD) yang ikut langsung, agar dapat mengetahui kekurangan yang ditemukan di lapangan.
Untuk itu, ia telah menginstruksikan pada akhir triwulan ke tiga, diadakan rapat dan mengundang seluruh camat, untuk memonitor perkembangan pekerjaan, baik yang dilaksanakan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) maupun anggaran pendapatan belanja negara (APBN).
Ia juga meminta kepada para camat aktif memantau perkembangan pekerjaan. Selain itu memerintahkan kepada DPUPR-PKP Nunukan menyiapkan data kegiatan pembangunan dan di berikan kepada camat, agar para camat dapat mengawasi kegiatan yang akan berjalan di wilayahnya serta dapat menyiapkan laporan progres kegiatan di lapangan.
“Para camat harus lebih aktif melakukan pengawasan di daerahnya, termasuk pekerjaan yang dilakukan,” pesannya. (nal/zia)
