TANJUNG SELOR – Diketahui sebelumnya, mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) hingga kini terbilang masih rendah. Bahkan, berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di 2018 lalu, provinsi termuda di Indonesia ini pun baru akan menuju grade ketiga.
Artinya, ini masih ada suatu persoalan di dalamnya yang belum terselesaikan. Sehingga hal itu berdampak pada mutu pendidikan yang akhirnya tak mampu mencapai angka grade yang optimal yakni grade kelima.
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltara, Dr. Jarwoko pun tak menampik tentang kondisi mutu pendidikan tersebut. Sebab, memang berdasarkan laporan yang dikirim ke pusat dari lembaga pendidikan yang ada di setiap kabupaten/kota. Diketahui, hanya Kota Tarakan yang sudah 100 persen memberikan laporannya tentang bagaimana kondisi sekolah tersebut.
“Kabupaten lainnya belum 100 persen pelaporannya. Jadi, itulah yang menjadi kendala grade SNP di Kaltara masih pada posisi grade ketiga,” ungkapnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di ruang kerjanya belum lama ini.
Akan tetapi, lanjutnya, agar persoalan itu tak kembali terulang di tahun ini. LPMP Kaltara akan melaporkan secara langsung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara. Tujuannya, agar sekolah yang sebelumnya tak mengirimkan laporan dengan berbagai alasan dan kendala teknis lainnya, di tahun ini seluruhnya dapat menunaikan kewajibannya tersebut.
“Saya rincikan, beberapa sekolah yang persentasenya masih belum optimal. Di wilayah Kabupaten Bulungan pelaporannya baru 90 persen, Nunukan 70 persen, Tana Tidung 70 persen dan Malinau 60 persen,” sebutnya secara rinci.
“Tapi, jika di rata-rata Provinsi Kaltara ini persentasenya masih di angka 86 persen. Hanya, memang di wilayah Kabupaten Malinau perlu adanya dorongan yang lebih agar tak cukup jauh merosot dibandingkan daerah lainnya,” sambungnya.
Tak hanya itu, lebih jauh dikatakannya, selain secara langsung pelaporan ke organisasi perangkat daerah (OPD) berwenang. LPMP Kaltara pun mendorong para pengawas sekolah untuk lebih pro aktif terhadap sekolah yang diawasinya tersebut. Apakah dari 8 indikator SNP yang diterapkan di sekolah belum optimal ataupun sebaliknya.
“Delapan indikator SNP itu meliputi, standar isi, standar proses, standar keputusan kelulusan, standar pendidik dan tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian,” jelasnya.
Ditambahkannya juga, dari 8 standar itu dapat terpenuhi oleh seluruh sekolah di provinsi ini, tak menutup kemungkinan bahwa mutu pendidikan akan melonjak tajam. Persentasenya dapat di angka 100 persen. Dan tentunya ini menjadi harapan bersama agar dunia pendidikan di provinsi bungsu ini kian lebih baik dari yang sebelumnya.
“Dari LPMP ini sebenarnya masif saja. Yang mana, setiap tahun tinggal melihat bagaimana perkembangan setiap lembaga pendidikan yang ada. Tapi, di Kaltara ini memang perlu adanya suatu dorongan lebih, khususnya pada daerah-daerah pedalaman agar mereka dapat secara benar mengakses laporannya tersebut ke pusat,” tuturnya seraya berkata terkadang kendala jaringan menjadi faktor utamanya.
Untuk diketahui, total sekolah yang ada di Kaltara sebanyak 725 sekolah. Sementara yang tidak mengirimkan data kala itu sebanyak 179 sekolah. Dan hal itulah yang membuat grade mutu pendidikan masih di posisi ketiga. LPMP pun dalam hal ini mengaku sembari terus mendata seluruh sekolah di Kaltara. LPMP berharap juga adanya kerja sama pihak terkait seperti Disdikbud dan pihak sekolah agar dapat saling mendukung akan peningkatan mutu pendidikan ini. (omg/eza)
