TARAKAN - Persoalan lahan di kawasan Pantai Amal Kota Tarakan, antara masyarakat Kelurahan Pantai Amal dan Lantamal Kota Tarakan belum juga usai. Pemerintah Kota Tarakan langsung turun tangan untuk bersama-sama menengahi persoalan ini, kemarin (22/7).
Kepada Radar Tarakan, Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes mengatakan bahwa pihaknya melakukan rapat pendahuluan bersama Lantamal XIII Tarakan dan Forkompinda, masyarakat dan SKPD terkait untuk menyikapi permasalahan lahan di Kelurahan Pantai Amal.
“Memang tadi kami melakukan bedah legalitas, bahkan diskusi di dalam forum dan saling terbuka. Akhirnya, ada pengakuan bahwa itu memang merupakan barang milik negara di bawah pengawasan Lantamal XIII Tarakan. Tapi dalam lokasi tersebut telah ada masyarakat yang berdiam berpuluh tahun yang lalu. Secara manusiawi, kalau mau pakai hukum ya memang harus keluar dari lahan itu, sehingga kami diskusi bersama dan mendapat solusi yang terbaik,” jelasnya.
Lebih lanjut Khairul menjelaskan, pada lahan kosong tersebut karena status hukumnya di bawah pengawasan Lantamal XIII Tarakan, maka mereka saat ini sedang membangun rumah untuk para prajurit TNI AL. Namun, ada pula jaminan bahwa bangunan masyarakat yang berada di kawasan tersebut tidak akan diganggu, sembari pemerintah mencarikan solusi.
“Memang ini bukan keputusan lokal, karena ini barang milik negara, jadi ini sama kalau mau melepas atau menghibahkan jangankan kepada masyarakat, kepada pemerintah saja harus ada kesepakatan antara DPR RI, kalau di sini bersama DPRD. Jadi kalau mau lepas lahan satu meterpun harus ada persetujuan dari DPRD karena itu sudah masuk dalam aset daerah,” ucapnya.
Untuk itu, solusi tengah yang diambil ialah karena Lantamal XIII Tarakan memiliki kegiatan yakni membangun rumah prajurit sekitar 20 unit, yang diklaim dari masyarakat dan akan dibahas bersama.
“Kalau sudah masuk ke daftar aset negara, maka tidak bisa dilakukan apa-apa. Kami tidak melihat institusi, ini negara punya,” ungkapnya.
Sementara itu, Komandan Lantamal XIII Kota Tarakan, Laksamana Pertama Judijanto mengatakan pihaknya telah mendapatkan solusi jangka pendek, menengah dan panjang bersama pihak masyarakat Pantai Amal. Yang dimaksud ialah, pihaknya akan tetap melakukan pembangunan sebanyak 20 unit, sehingga pihaknya tidak akan melakukan pembongkaran maupun langkah yang akan merugikan masyarakat.
“Kami memahami masyarakat di sana, kami ingin membantu masyarakat untuk tetap tinggal dan melakukan kegiatan sehari-hari,” ucapnya.
Selain itu, ada pula solusi jangka menengah yang akan dilakukan pihaknya yakni mengalokasikan lahan, misalkan adanya lahan 300 hektare kemudian diberikan 200 atau 100 hektare untuk Lantamal XIII Tarakan. Namun hal ini masih dalam konsep dan belum mendapatkan keputusan.
“Masyarakat akan tetap tinggal di sana, akan diganti rugi. Atau mungkin dari Kementerian Pertahanan mau memberikan pergantian, atau opsi lain,” tuturnya.
Opsi jangka panjang ialah dana kerohiman dari Kementerian PUPR, yakni dana yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat apabila terjadi konflik. Cara-cara tersebut akan ditempuh oleh pihaknya.
“Perlu ditekankan bahwa kami tidak ingin menyengsarakan masyarakat, kami ini ingin memberitahu kepada masyarakat bahwa ini adalah tanah negara dan sudah masuk ke dalam milik negara, tidak mungkin dilakukan pengalihan hak secara sepihak, jadi harus ada keputusan dari tingkat atas yang menyatakan bahwa akan ada solusi-solusi,” pungkasnya.
Di tempat yang sama, Tokoh Masyarakat RT 15 Kelurahan Pantai Amal Kota Tarakan, Yusuf mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi bersama pemilik lahan lainnya. Jika dianggap solusi tersebut cukup baik, maka pihaknya akan melakukan solusi tersebut. Namun, jika terdapat sedikit gejolak akan disampaikan pihaknya kepada Lantamal XIII Tarakan.
Melalui rencana pembangunan rumah oleh pihak Lantamal, dikatakan Yusuf pihaknya masih akan melakukan pembahasan bersama pemilik lahan dan keluarga.
