TARAKAN – Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) berencana mendirikan BPOM di Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi termuda. Hal ini termasuk bagian dari upaya memperketat dan meningkatkan pengawasan obat dan makanan di wilayah perbatasan ini.
Sebelumnya Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie bertemu dengan Kepala BPOM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP, di Kantor Gubernur Kaltara beberapa hari lalu. Dari hasil pertemuan tersebut, Gubernur Kaltara berharap adanya peningkatan status Loka POM yang ada di Tarakan menjadi BPOM Kaltara.
Kepala BPOM, Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP mengatakan di Kota Tarakan terdapat satu Loka POM yang sebelumnya adalah Pos POM dengan jumlah jajaran yang kecil. Kemudian ditingkatkan menjadi Loka POM. Dalam hal inipun dari status Loka POM dapat ditingkatkan menjadi BPOM.
“Alhamdulillah semenjak 2018 sudah ada 20 (pegawai), itu awal yang baik. Karena kita akan perbesar dan perkuat (pengawasan) dengan kantor yang lebih besar lagi,” beber Penny K. Lukito.
Dilanjutkannya, upaya ini disambut baik oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Bahkan bersedia memberikan hibah lahan dengan luas sekitar 2 hektare.
Di atas lahan ini kemudian dibangun kantor BPOM dengan fasilitas laboratorium yang lengkap. Sehingga BPOM Kaltara dapat melakukan uji laboratorium secara mandiri.
“Kami akan membangun laboratorium yang lengkap. Karena ini provinsi baru jadi BPOM-nya harus optimum, yang besar seperti provinsi lainnya,” lanjutnya.
Ia mengaku masih menunggu lahan hibah ini, namun lokasinya sebenarnya sudah ada. Kemudian akan dibangun dengan menggunakan anggaran dari pusat. Termasuk daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sudah sewajarnya dibangun BPOM dengan fasilitas lengkap untuk mengawasi pangan dan obat yang beredar.
“Kami sedang menunggu dan sudah melihat lokasinya. Itu akan dapat hibah 2 hektare untuk bangun kantor yang lengkap,” katanya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota, Effendhi Djuprianto, S.H, mengatakan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan dari upaya pengawasan obat dan makanan di Kaltara, tentu pemerintah kota maupun pemerintah provinsi menyambut baik.
Ia mengatakan pemerintah kota mempunyai kawasan siap bangun alias kasiba. Sebetulnya lahan ini sengaja disiapkan untuk pengembangan pemerintahan di Kaltara, yang sebelumnya ada harapan Ibu Kota Kaltara berada di Kota Tarakan.
“Kami siapkan lahan untuk kantor (BPOM) di Kota Tarakan. Kita ada lokasi kasiba, yang sebetulnya diperuntukkan pengembangan pemerintahan di Kaltara, yang tadinya diharapkan Ibu Kota di Tarakan. Makanya ada persiapan-persiapan lahan-lahan untuk pengembangan,” terangnya saat menghadiri intervensi keamanan pangan bagi UMKM Tarakan, Kamis (18/7) kemarin.
Menurutnya Tarakan suatu lokasi yang strategis jika dibangun BPOM. Karena mudah dijangkau oleh kabupaten lainnya, termasuk Ibu Kota Tanjung Selor. Ia mengatakan, lahan yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan BPOM yang akan dibangun, membutuhkan sekitar 2 hektare.
“Tarakan bagian dari Kaltara yang jangkauannya lebih cepat dibandingkan daerah lainnya. Misalnya rute Tarakan ke Nunukan lebih dekat, Tarakan ke Malinau lebih dekat. Termasuk Ibu Kota Kaltara juga. Jadi akan lebih mengefisienkan kegiatan itu. Untuk luasnya sesuai dengan kebutuhan BPOM, sekitar 2 hektare,” tutupnya. (*/one/lim)
