TARAKAN - Pembentukan 2 SMP baru oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan tidak serta merta dapat diikuti Disdikbud Kaltara. Hal itu dikarenakan saat ini kuota SMA dinilai masih dapat menampung seluruh lulusan SMP di Bumi Paguntaka.
Menurut Kepala Disdikbud Kalimantan Utara Cabang Tarakan Akhmad Yani, adapun mengenai banyaknya siswa di sejumlah kelurahan yang tidak dapat bersekolah pada SMA negeri, tidak signifikan. Mengingat masih ada SMK yang masih memprioritaskan seleksi berdasarkan NEM.
"Tahun lalu sesungguhnya, untuk SMA dan SMK negeri. Jumlah lulusan hitungan-hitungan balance yah. Kuota dan lulusan SMA,SMK dan SMP cukup berimbang bahkan masih lebihi seratus. Sehingga menurut kami tahun ini belum perlu adanya penambahan sekolah negeri," tegasnya, kemarin (18/7).
Hingga saat ini pihaknya belum memikirkan adanya rencana penambahan SMA baru, hal tersebut seperti yang ia sampaikan kepada aliansi masyarakat saat berdiakusi. Meski demikian, menurutnya jika penambahan SMA benar-benar diperlukan seharusnya ada kajian menyeluruh masyarakat terkait permasalahan daya serap dan efisiensi SMA untuk lulusan SMP saat ini.
"Memang kami tidak mengarah pada kebijakan itu di tahun 2019 dan 2020. Tetapi, berdasarkan diskusi kami kepada berbagai masyarakat, termasuk aliansi masyarakat Kelurahan Lingkas Ujung, yang perlu kita antisipasi titik terjauh bagi SMA 2 dan SMA 1. Jadi kalau masyarakat Lkngkas Ujung, Gunung Lingkas yang ingin anaknya bersekolah di SMA, untuk SMA Negeri memang sulit karena itu titik terjauh. Tapi untuk membangun SMA baru, perlu ada kajian lebih komfrehensif yang mengarah pada usulan penyediaan sekolah baru. Kajian menyeluruh itu, tidak bisa hanya hitung-hitungan angka dan tentu harus kami lakukan pendataan. Pada jenjang satu tingkat di bawahnya," tukasnya.
Dengan pendataan dini jumlah, alamat dan minat sekolah lanjutan siswa pada jenjang SD dan SMP, tentu hal tersebut mempermudah pemerintah dalam mencari solusi dalam menampung siswa pada sekolah negeri. Dengan begitu, pemerintah dapat menyarankan siswa untuk melanjutkan ke sekolah selanjutnya. Meski demikian, ia menegaskan jika seluruh siswa tetap tidak bisa tertampung di sekolah negeri.
"Karena dengan pendataan satu tingkat di bawahnya, kita sudah mengetahui minat siswa nanti mau melanjutkan ke mana dan titik kordinat siswa secara pasti. Jadi kami bisa menyarankannya untuk sekolah lanjut ke sini termasuk menyarankannya ke sekolah swasta bagi siswa yang memiliki jaminan. Karena siswa yang memiliki jaminan sudah pasti gratis. Kalau pun masih kurang, saya kira cukup hanya dilakukan penambahan rombel karena jangan sampai nanti ada sekolah yang buka tapi sepi pendaftar," jelasnya.
Ia tidak memungkiri, adanya siswa yang masih belum dapat memutuskan sekolah lanjutan. Meski demikian, dari laporan yang pihaknya terima jumlah tersebut berangsur berkurang. Walau demikian, ia meyakini besar kemungkinan sebagian siswa yang belum melapor telah melanjutkan sekolah ke luar daerah, baik di sekolah swasta maupun sekolah agama.
"Karena jumlah lulusan dan kuota masih seimbang kami belum terpikir ke sana. Angka siswa yang belum mendapatkan sekolah kan datanya terus berkurang. Pada tanggal 14 itu seratus 114 pada hitungan kami, sampai data kemarin 17 Juli itu sisa 80-an. Kalau melihat dari hitung-hitungan gampang misalnya 2 persen saja yang melanjutkan ke luar daerah. 2 persen dari seribu itu 20 siswa. Itu pun saya yakin sisanya pasti akan melanjutkan ke sekolah luar daerah di swasta. Sayangnya kami tidak punya data secara pasti, karena kami hanya menghitung dari jumlah kuota dan pendaftar," tuturnya.
Meski diprediksi masih terjadi masalah pada sistem zonasi, menurutnya hal tersebut dapat diminimalisir dengan memanfaatkan kemudahan yang ada. Ada berbagai jalur disediakan, memang dimaksudkan kepada siswa yang sulit melanjutkan sekolah melalui jalur zonasi.
"Butuh waktu memang untuk memastikan. Tetapi, saat ini kami masih memiliki jalur lain selain zonasi. Gakin, prestasi dan perpindahan orang tua misalnya, jadi meskipun dari zonasi jauh namun kalau pun ada jaminan itu maka tidak menutup kemungkinan anak-anak tetap bisa sekolah di SMA yang diinginkan. Karena kuota 15 persen saya pikir cukup besar yah," imbuhnya. (*/zac/lim)
