TANJUNG SELOR – Rencana Pemerintah Perovinisi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, membangun pelabuhan di Kecamatan Bunyu hingga saat belum ada realisasi pembangunan fisik. Hal itu dikarenakan kondisi lahan yang belum klir.
Kepala Dishub Kaltara, Taupan Majid menjelaskan, sebenarnya dari Dishub sudah berupaya menyelesaikan permasalahan lahan ke Pertamina Balikpapan. Namun dari pihak Pertamina Balikpapan menyarankan agar ke Pertamina pusat, karena yang bisa mengambil keputusan dari Pertamina pusat.
“Pihak Pertamina juga menginginkan agar hal itu dibahas bersama dengan bapak Gubernur. Tapi sampai saat ini jadwalnya belum terjadwal. Kita tidak bisa sembarangan juga, karena jadwal beliau juga padat,” ungkap Taupan kepada Radar Kaltara, kemarin.
Meski begitu, untuk proses di Kementerian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga saat ini prosesnya terus berjalan. Sebab, Pelabuhan Bunyu itu merupakan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN). “Jadi Pelabuhan Bunyu itu masuk dalam program Kemenhub. Itulah keuntungan kita,” ujarnya.
Namun, sebelum pembangunan dilakukan, syarat untuk membangun harus rampung terlebih dahulu. Syarat itu meliputi kesiapan lahan, analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), kemudian penetapan lokasi. “Untuk perencanaan dan Detail Engineering Design (DED) dari pemerintah pusat sebenarnya sudah menyiapkan, tinggal lahan saja yang belum klir,” bebernya.
Kalau lahan sudah tidak ada permasalahan, tahap selanjutnya dari Kemenhub akan melakukan percepatan. “Kami juga terus menuntut janji Kemenhub tentang pembangunan infrastruktur perhubungan di Kaltara, karena masih banyak infrastruktur yang belum terealisasi, seperti Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor dan bandara yang lainya,” bebernya.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marthen Sablon saat dikonfirmasi berharap kepada instansi terkait dalam hal ini Dishub Kaltara sesegera mungkin untuk menyelesaikan status lahan tesebut dengan baik, termasuk mengharapkan dukungan dari masyarakat ataupun pemilik lahan agar dapat memberikan kemudahan. “Pelabuhan itu kan dibangun untuk kepentingan masyarakat juga, jadi saya harapkan dari pemilik lahan dapat memberikan kemudahan, agar pembangunan pelabuhan dapat secepatnya dikerjakan dan selesai tepat waktu,” singkatnya. (*/jai/fly)
