MANAGED BY:
SABTU
24 AGUSTUS
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | GRIYA

RADAR KALTARA

Kamis, 18 Juli 2019 10:21
Hasil Verifikasi Dilimpahkan ke TAPD
KEPALA BAKESBANGPOL KALTARA, BASIRAN. PIJAI PASARIJA/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kalimantan Utara (Kaltara) menyatakan bahwa hasil verifikasi usulan anggaran dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltara untuk pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 telah dilimpahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kepala Bakesbangpol Kaltara, Basiran menjelaskan, verifikasi itu dilakukan agar tidak terjadi penganggaran ganda, kemudian, nantinya juga disesuaikan dengan pedoman lanjut tentang penggunaan APBD. “Contoh, tentang honorer kelompok kerja (pokja). Kalau kita di pemerintah daerah (Pemda) kan honorer itu per kegiatan bukan perbulan. Jadi itu yang harus kita hindari, karena ini menggunakan APBD berarti harus sesuai pedoman penggunaan APBD,” ungkap Basiran kepada Radar Kaltara, Rabu (17/7).

Kemudian, tentu ada juga verifikasi tentang penganggaran. Pilkada di Kaltara ini semua kabupaten melaksanakan, hanya Kota Tarakan saja yang tidak melaksanakan. “Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga mengajukan ke Pemda masing-masing dalam APBD kabupaten. Artinya, apa yang sudah dianggarkan ke Pemda tidak dianggarkan lagi ke provinsi,” jelasnya.

Namun untuk pengadaan surat suara, Bakesbangpol tidak melakukan verfikikasi, karena hal itu sudah umum dilakukan, seperti yang dilakukan saat Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019. “Usulan yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 147 miliar. Tentu nilai itu tidak semua bisa terakomodir setelah dilakukan verfikasi,” bebernya.

Dijelaskan, setelah hasil diserahkan kepada TAPD, tahap selanjutnya TAPD akan mengundang pihak yang mengajukan untuk dilakukan pembahasan bersama. “Berapa nilainya setelah dilakukan verifikasi silahkan langsung tanyakan kepada ketua TPAD, karena keputusan akhir nanti ada di TPAD,” bebernya.

Sejauh ini, ditambahkan Basiran, hanya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) saja yang belum mengusulkan rancangan anggaran. Sementara dari Polda Kaltara sudah mengusulkan rancangan anggaran kurang lebih Rp 25 miliar. “Kami sudah berkoordinasi dengan Bawaslu agar segera mengusulkan anggaran, tapi sampai saat ini belum ada usulan yang masuk,” bebernya.

Sementara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Suriansyah saat dikonfirmasi membenarkan bahwa hasil verifikasi telah diserhkan kepada TAPD. “Usulan sudah kita terima, tapi berapa nominalnya saya tidak ingat secara pasti, yang pasti hasil verfikasi itu akan dilakukan pembahasan lagi dengan tim TAPD,” ujarnya.

Sehingga ia belum dapat memastikan berapa nominal yang dapat terakomodir. Yang pasti semua itu masih menunggu hasil pembahansan bersama. “Jadi kita tunggu saja nanti berapa nilai yang dapat terakomodir,” pungkasnya. (*/jai/fly)

 

 

 

loading...

BACA JUGA

Rabu, 02 September 2015 10:17

Lagi, Warga Belakang BRI Diciduk

<p><strong>&nbsp;TARAKAN &ndash;</strong> Beberapa kali lolos dari incaran…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*