TARAKAN - Dari 200 siswa yang kekeh menempuh pendidikan di sekolah negeri dipastikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Tarakan aman. Disdikbud telah memutuskan untuk menambah dua sekolah menengah pertama (SMP) negeri, yakni SMPN 13 dan 14. Namun, kedua sekolah tersebut kekurangan guru.
Disdikbud memastikan proses belajar mengajar di sekolah tersebut tetap dapat dilakukan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah pada Disdikbud Tarakan Wiranto mengatakan, bahwa hari ini merupakan hari pertama siswa bersekolah. 200 siswa tersebut akan melakukan daftar ulang dan akan menjalani masa orientasi siswa (MOS) pada pukul 13.00 WITA.
“Ini masih MOS, mungkin dalam beberapa hari ini masih diisi kegiatan orientasi,” bebernya, kemarin (14/7).
Sementara itu, pada tenaga pendidik dikatakan Wiranto bahwa pihaknya telah mendapatkan guru SD dan honorer yang dapat membantu proses belajar siswa. Berdasarkan data terakhir, pihaknya baru menemukan 6 orang guru khusus yang mengajar di SMPN 13 dan 14. “Rombelnya tidak banyak, kalau SMPN 13 hanya 3 rombel dan SMPN 14 itu 2 rombel. Jadi minimal 10 guru atau lebih, itu sudah cukup,” jelasnya.
Wiranto menyatakan bahwa penambahan jumlah guru akan dilakukan sambil berjalannya proses belajar mengajar siswa. Untuk diketahui, guru yang masih dinyatakan kurang ialah guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam (IPA) dan guru mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial (IPS). “Mudah-mudahan kami bisa mendapatkan dengan cepat guru IPA dan IPS. Kalau ada yang mau melamar juga boleh,” katanya.
Sambil menunggu pengisian guru IPA dan IPS, Disdikbud akan berkoordinasi dengan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) atau guru yang mengajar di sekolah swasta untuk dapat mengajar mata pelajaran IPA dan IPS. “Tergantung dari kepala sekolahnya nanti, mau cari guru siapa yang bisa membantu. Tapi kalau ada guru ASN yang punya jam mengajar kurang, akan kami minta untuk mengajar di sana (SMPN 13 dan 14),” ucpanya.
Melalui hal tersebut, Wiranto menegaskan bahwa pihaknya sudah memastikan bahwa dari 200 siswa sudah dapat menempuh pendidikan di SMP berstatus negeri. Untuk diketahui, SMPN 13 akan memiliki murid sebanyak 97 siswa, sedang SMPN 14 akan memiliki 64 siswa.
“SMPN 13 nanti ditempatkan di SDN 023 Jembatan Besi, Kelurahan Selumit Pantai, sedangkan SMPN 14 akan ditempatkan di SDN 041 Pasir Putih, Kelurahan Karang Anyar. Sebenarnya lebih banyak yang berasal dari Karang Anyar Pantai, makanya SMPN 13 lebih banyak siswanya. Kalau sarana prasarananya kami kerja sama dengan SD, ini tidak ada kendala. Hanya tambahan guru saja yang kami butuhkan,” ujarnya.
Awal penambahan sekolah negeri, menyikapi 447 calon siswa SMP yang terancam menganggur karena tidak memiliki cukup dukungan finansial untuk bersekolah di swasta. Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengatakan, pembentukan sekolah baru di lokasi permukiman padat penduduk.
Khusus pada 2020 mendatang, Khairul mengungkapkan, bahwa pihaknya memiliki program untuk siswa yang dianggap tidak mampu berjumlah 1.000 orang dan akan diberikan bantuan beasiswa selama setahun. Pada dasarnya sekolah di negeri memang gratis, tetapi dengan beasiswa bagi warga kurang mampu dianggap sebagai pendampingan menyangkut kebutuhan lainnya.
Dalam proses penerimaan siswanya, Disdikbud menggunakan analisis lingkungan. Tak hanya permasalahan biaya, namun jarak juga menjadi beban orang tua siswa sehingga tak menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.
Menurut Khairul, Tarakan belum siap dalam hal ini karena Tarakan masih kekurangan jumlah SMPN. “Yang dihadapkan masalah kan, Tarakan dan Nunukan. Lainnya (kabupaten) kan sudah baik-baik saja,” ujar Khairul.
“Kalau soal kekurangan guru itu, kami akan angkat tenaga kontrak,” ujarnya tadi malam.
Sebelumnya, Ketua DPRD Tarakan Salman Aradeng yang menanggapi aksi mahasiswa di kantornya Jumat (12/7), mengungkapkan Indonesia memiliki wilayah yang cukup luas serta memiliki pelbagai permasalahan. Seharusnya pemerintah harus menyelesaikan permasalahan infrastruktur terlebih dahulu sebelum diterapkannya sistem zonasi pada PPDB.
“Saya rasa pendapat mahasiswa menolak zonasi itu ada benarnya, karena Indonesia ini bukan cuma di Jawa yang memiliki fasilitas lengkap. Sementara, bagaimana daerah lain yang memiliki sekolah terbatas, sehingga ketika mereka tidak punya sekolah, kemudian dinas pendidikan harus menyiapkan solusinya,” tuturnya.
