TARAKAN – Sebanyak 5 unit alat bantu tangkap ikan berjenis rumpon berhasil diamankan oleh petugas Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan. Diduga rumpon tersebut merupakan milik nelayan Malaysia.
Plt Direktur Jenderal PSDKP Agus Suherman mengungkapkan, 5 rumpon ilegal tersebut diamankan di sekitar perairan Ambalat, yang merupakan perbatasan Indonesia dan Malaysia pada Rabu (10/7) lalu. “Kami menduga ini milik nelayan Malaysia yang sering masuk di perairan Ambalat,” kata Agus.
Ditambahkannya, rumpon tersebut diamankan setelah pihaknya melakukan patroli rutin di perairan Ambalat dengan menggunakan Kapal Pengawas Perikanan (KP) Hiu 07 yang dinakhodai Kapten Jendri Erwin Mamahit. Pihaknya mengamankan rumpon tersebut lantaran didapati memasang di perairan Indonesia tanpa izin.
“Kami menduga memang ini milik nelayan Malaysia karena dilihat dari ciri-cirinya dan memiliki nama yang bukan rumpon nelayan kita,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Stasiun PSDKP Tarakan Akhmadon mengungkapkan, rumpon ini dipasang guna meningkatkan hasil tangkapan. Namun rumpon tersebut dinilai sangat merugikan nelayan Indonesia, lantaran ikan akan berkumpul di area rumpon dan kemudian ditangkap oleh nelayan Malaysia. “Kami sudah amankan rumpon itu ke PSDKP Tarakan,” ungkapnya.
Dari hasil penyelidikan PSKDP Tarakan, didapati ciri-ciri rumpon tersebut bukan milik nelayan Indonesia. Pihaknya juga sudah memastikan rumpon tersebut dipasang di perairan Indonesia, berdasarkan titik koordinat. “Dari bulan Januari sampai Juli ini kami sudah amankan 81 rumpon ilegal,” jelasnya.
Dari 81 rumpon itu, tidak hanya milik nelayan Malaysia, namun 5 rumpon tersebut merupakan milik nelayan Filipina. Pihaknya mengamankan rumpon tersebut lantaran sudah melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon. “Jadi setiap orang yang melakukan pemasangan rumpon di wilayah pengelolaan perikanan (WPP-RI) wajib memiliki surat izin pemasangan rumpon (SIPR),” tegasnya. (zar/lim)
