TANJUNG SELOR - Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2019 menjadi pelajaran bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan untuk melakukan dan menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020.
Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani mengatakan, beberapa hal yang berkaitan dengan kesiapan pilkada 2020 sudah dilakukan oleh pihaknya. Saat ini yang pertama dan sudah dilakukan oleh pihaknya adalah usulan kebutuhan anggaran ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan.
“Karena, sesuai amanat dari surat edaran KPU RI, seluruh KPU daerah harus segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran pilkada 2020 ke masing-masing pemerintah daerah,” ujar Lili kepada Radar Kaltara di Tanjung Selor beberapa hari lalu.
Setelah itu, pihaknya juga melakukan penata kelolaan kembali tim yang ada di internal. Dalam hal ini, pihaknya melakukan evaluasi berdasarkan hasil pemilu 2019. Jadi hasil dari evaluasi itu nanti yang kemudian digunakan untuk menyukseskan pilkada 2020.
Evaluasi itu dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dari penyelenggara yang terjadi di pemilu 2019 untuk diperbaiki di pilkada 2020. Evaluasi p meliputi tata kelola, pendistribusian logistik, termasuk soal pengadaan dan lain sebagainya.
Untuk di internal penyelenggara, pihaknya akan memperbanyak bimbingan teknis (bimtek) terhadap badan ad hoc agar mereka benar-benar memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka sebagai bagian dari penyelenggara.
“Karena merekalah yang berada di depan kita. Seperti KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), misalnya. Inilah yang menjadi ujung tombak kami di lapangan. Makanya mereka harus benar-benar paham tupoksinya,” tutur Lili.
Untuk itu, bimtek ke badan ad hoc ini sangat perlu untuk dikuatkan. Sebab, pada pemilu 2019 itu salah satu kelemahan yang ditemukan, kurangnya bimtek ke badan ad hoc. Oleh karena itu, pihaknya akan coba perbaiki di pilkada 2020.
“Kemarin (pemilu 2019, Red) itu, ada pemahaman yang berbeda di pelaksanaan. Nah, ini yang mau kita satu persepsikan,” katanya.
Termasuk relawan demokrasi. Mungkin nanti akan dibentuk dengan desain yang berbeda. Tidak seperti yang sebelumnya. Pastinya diharapkan bisa lebih maksimal dari relawan yang bekerja di pemilu 2019.
“Jangan sampai nanti jalan sendiri-sendiri. Artinya, relawan ini akan kita sinergikan dengan PPK (panitia pemilihan kecamatan) dan PPS (panitia pemungutan suara),” sebutnya.
Jika relawan demokrasi yang di pemilu 2019 bisa mendukung kinerja KPU untuk mencapai target partisipasi pemilih di atas nasional, yakni 82 persen. Paling tidak, di pilkada 2020 nanti bisa lebih tinggi dari itu. Minimal, jika tidak bisa naik, bisa mempertahankan yang sudah ada.
“Termasuk juga nanti kita tetap meminta masukan dari stakeholder yang ada terkait bagaimana penyelenggaraan pilkada 2020. Artinya, segala persiapan, baik dari kita (KPU) maupun pemerintah daerah itu dimatangkan,” katanya.
Untuk saat ini, pihaknya tinggal menunggu penetapan Peraturan KPU (PKPU) tentang jadwal yang sudah dilaksanakan. Karena PKPU itu nanti yang akan dijadikan dasar oleh penyelenggara untuk melakukan tahapan pilkada 2020.
Melihat hasil pemilu 2019, hal yang perlu ditingkatkan oleh KPU adalah sosialisasi. Sosialisasi tetap digalakkan dengan memberikan penjelasan dan pemahaman ke badan ad hoc dan masyarakat soal perbedaan proses pemilu legislatif dan pilkada. Karena pelaksanaannya berbeda.
