MANAGED BY:
SABTU
21 SEPTEMBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Senin, 01 Juli 2019 13:13
Usulan Anggaran Pilkada Masih Diverifikasi

Rancangan Anggaran KPU Rp 147 Miliar

Suriansyah - Sekprov Kaltara. RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR - Tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 sudah di depan mata. Saat ini, pihak penyelenggara dan pengamanan sudah harus mengusulkan anggaran yang dibutuhkan untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Untuk di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), sementara ini informasinya baru dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memasukkan usulan anggarannya ke pemprov. Sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kepolisian masih belum.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Suriansyah mengatakan, saat ini usulan anggaran dari KPU Kaltara yang sudah masuk masih diverifikasi oleh instansi teknis. Dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).

“Usulan yang sudah disampaikan ke kami, masih kita minta instansi terkait untuk melakukan verifikasi. Ini penting dilakukan karena anggaran kita juga terbatas,” ujar Suriansyah kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.

Hal itu dilakukan agar penyaluran anggaran itu bisa lebih efektif dan efisien. Namun, itu tetap diupayakan bisa memperhatikan sejumlah permohonan yang masuk dengan melakukan penyesuaian kondisi keuangan daerah yang ada. 

Sebab, semua usulan, baik dari penyelenggara pemilu, pengamanan pemilu, serta organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemprov Kaltara tetap harus dilayani dengan baik. Karena, setiap usulan itu pasti penting bagi pemohonnya, salah satunya usulan dana penyelenggaraan pilkada ini.

“Makanya ini kita verifikasi, karena jika melihat usulan anggaran dan kondisi keuangan daerah yang ada, pasti kita tidak bisa penuhi semua usulan yang masuk. Itu nanti kita lihat hasilnya,” kata Suriansyah.

Sementara ini, tim masih melakukan verifikasi semua usulan yang masuk, termasuk usulan anggaran pilkada ini. Artinya, dilihat mana yang dinilai perlu dan prioritas serta mana yang bisa ditunda. “Sejauh ini sedang diproses. Kesepakatan ini nanti yang kemudian dibahas oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemprov Kaltara dan Banggar (Badan Anggaran) DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kaltara,” sebutnya.

Pastinya, semua pengusul pasti akan mengusulkan kebutuhan maksimal. Sehingga, jika usulan itu disetujui semua, tentu anggaran yang ada tidak akan mampu memenuhinya sekaligus.

Sebelumnya, Kepala Bakesbangpol Kaltara, Basiran menyebutkan, dalam menghadapi pilkada tahun 2020, penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu harus menyampaikan rancangan anggaran yang dibutuhkan ke pemprov. 

“Termasuk juga dari pengamanan, dalam hal ini Polda Kaltara. Karena tahapan secara nasional, pilkada akan dimulai sejak September 2019,” sebutnya.

Jadi, sebelum pelaksanaan dimulai, rancangan anggarannya tentu harus sudah diusulkan. Karena usulan itu dibahas dulu oleh TAPD dengan penyelenggara pemilu. Kemudian baru hasilnya disampaikan kepada DPRD untuk disepakati dan dimasukkan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tapi, untuk penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) belum dapat dilakukan tahun 2019. Karena masih harus ditentukan dulu apakah ini dimasukkan dalam bentuk dana hibah atau menjadi kegiatan OPD.

“Ini (penempatan anggarannya, Red) yang nanti akan dibahas pada pertemuan antara penyelenggara dengan TAPD. Pastinya ini harus masuk di APBD Perubahan tahun 2019, karena tahapan sudah mulai pada 2019,” bebernya.

Sementara, baru KPU yang menyampaikan rancangan anggarannya, dengan jumlah sekitar Rp 147 miliar. Sementara Bawaslu dan Polda masih belum menyampaikan rancangan anggarannya. Tapi untuk komunikasi sudah dilakukan oleh Bakesbangpol ke Bawaslu dan Polda.

Pastinya, melaksanakan pilkada merupakan tugas umum pemerintah yang harus dilaksanakan dan wajib hukumnya. Tapi untuk berapa anggaran yang diberikan nantinya tentu tetap akan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. (iwk/eza)

 


BACA JUGA

Sabtu, 21 September 2019 09:25

KERASSSS...!! Ke KPU, DPRD Ingatkan Anggaran Jangan Dibuat Hura-Hura

TANJUNG SELOR – Meski anggaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada)…

Sabtu, 21 September 2019 09:22

SIAP-SIAP AJA..!! 2020, Kemarau Diprediksi Lebih Ekstrem

Titik Panas di Kaltara Pukul 18.00 WITA Jumat (20/9) Lokasi …

Sabtu, 21 September 2019 09:15

PK Ditolak, Bang Toyib Tetap Dihukum Mati

TANJUNG SELOR - Upaya Arman Sayuti alias Bang Toyib terpidana…

Sabtu, 21 September 2019 09:13

Pengguna Ijazah Palsu Divonis 4 Bulan

TANJUNG SELOR – Sidang pelanggaran pemilu yang melibatkan Samsul sebagai…

Jumat, 20 September 2019 09:02

Tak Ingin Dibohongi, PLN Diminta Komitmen

TANJUNG SELOR – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG)…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Soal Sengketa Lahan di Lokasi Pertambangan, Perusahaan Sebut Lahan Sudah Klir

TANJUNG SELOR – Menyikapi keluhan masyarakat Desa Tengkapak, Kecamatan Tanjung…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Unsur Pimpinan Definitif Segera Ditetapkan

TANJUNG SELOR – Unsur pimpinan definitif di Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 20 September 2019 09:01

Penyelesaian Batas Wilayah Belum Rampung

TANJUNG SELOR – Sejak terbentuknya Kalimantan Utara (Kaltara) sebagai provinsi…

Jumat, 20 September 2019 09:00

Maharajalila Diusulkan Jadi Nama Korem Kaltara

TANJUNG SELOR – Komando Resor Militer (Korem) Provinsi Kalimantan Utara…

Kamis, 19 September 2019 09:13

Kualitas Udara Baik, tapi Sekolah Kok Diliburkan?

TANJUNG SELOR – Berdasarkan pantauan  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalimantan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*