Masih Meramu Win-Win Solution

- Kamis, 27 Juni 2019 | 10:45 WIB

TARAKAN – Rencana penghentian aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Tengkayu I segera diberlakukan. Kendati begitu, saat ini Pemprov Kaltara masih akan mencarikan solusi bagi buruh, selama masa pembangunan dermaga Pelabuhan Tengkayu I SDF Tarakan berjalan.

Hal itu disampaikan langsung  Gubernur Kaltara Irianto Lambrie yang juga merespons cepat keinginan para buruh untuk bertemu dan berkomunikasi langsung, dengan orang nomor satu di Kaltara tersebut, kemarin (26/6).

Dalam pertemuan tersebut, Irianto mendengarkan keluhan dari perwakilan buruh bongkar muat, di mana keluhan tersebut berkaitan efek dari surat edaran tersebut dapat mempengaruh pendapatan buruh bongkar muat.

“Dalam pertemuan tadi saya mengintruksikan kepada Staf Percepatan Pembangunan Gubernur Kaltara, Bapak Syamsul Banri dan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Bapak Topan agar mengagendakan pertemuan lagi dengan perwakilan buruh untuk mencari solusi dan simulasi terbaik terkait hal ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Gubernur menjelaskan, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi persolan ini, di antara mensubsidi buruh bongkar buat dengan melihat berapa pendapatannya dalam sehari.

“Bisa kita subsidi hingga proyek ini selesai, namun hal ini sulit direalisasikan karena berkaitan dengan pertangung jawabannya, namun bisa dimungkinkan,” ungkapnya.

Solusi lain, yang bisa dilakukan untuk mengatasi persoalan ini, dengan menggunakan pelabuhan lain yang ada di Tarakan untuk dijadikan lokasi bongkar muat sementara hingga selesainya proyek, seperti di Pelabuhan Malundung.

“Keselamatan kerja dan orang-orang di lokasi proyek  pembangunan tersebut sangat penting, sehingga perlu ada simulasi terbaik untuk mengatasi hal tersebut,” ujarnya.

Bila nantinya, sudah ditemukan solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut, masing-masing pihak akan melakukan perjanjian secara tertulis sebagai bukti.

“Target 2020 sebelum masa jabatan saya habis sudah diresmikan. Harapannya bisa menjadi salah satu ikon Kaltara, selain itu kita juga akan mengatur manajemennya lebih baik lagi, seperi di bandara yang mana nantinya tidak sembarangan orang yang bisa masuk ke pelabuhan,” ucapnya.

Terpisah, Kepala Dishub Kaltara Topan mengatakan, dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan buruh bongkar muat nanti, pihaknya akan memaparkan simulasi terbaik yang digunakan sebagai upaya mengurangi risiko kecelakaan di lokasi proyek tersebut.

“Bayangkan, buruh yang ada sekitar 400 orang, belum lagi penumpang yang setiap harinya bisa mencapai 1.200 orang, tentu kondisi di pelabuhan ini crowded sehingga risiko kecelakaan di lokasi proyek tersebut sangat tinggi,” ungkapnya.

Sebelumnya, pihaknya sudah memiliki opsi yang bisa digunakan buruh bongkar muat, di mana pemerintah menyarankan, untuk melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan lain seperti Pelabuhan Malundung dan Pelabuhan Tengkayu II (Perikanan).

“Ada opsi beberapa waktu yang kami tawarkan, dipindah sementara ke pelabuhan lain. Namun hal ini perlu dibicarakan lagi dengan buruh yang ada di pelabuhan tersebut dan perlu ada kesepakatan-kesapakatan lagi,” ujarnya.

Lebih Lanjut Taupan menjelaskan,  proyek tersebut sudah memasuki tahun ketiga, targetnya sudah bisa diresmikan pada tahun 2020.

Halaman:

Editor: anggri-Radar Tarakan

Rekomendasi

Terkini

Data BPS Bulungan IPM Meningkat, Kemiskinan Turun

Kamis, 28 Maret 2024 | 17:00 WIB

Ombudsman Kaltara Soroti Layanan bagi Pemudik

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:30 WIB

Harus Diakui, SAKIP Pemprov Kaltara Masih B Kurus

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Penanganan Jalan Lingkar Krayan Jadi Atensi

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:10 WIB

Jalan Penghubung di Krayan Ditargetkan Maret Mulus

Selasa, 26 Maret 2024 | 13:50 WIB

3.123 Usulan Ditampung di RKPD Bulungan 2025

Selasa, 26 Maret 2024 | 07:00 WIB

Anggaran Rp 300 Juta Untuk Hilirisasi Nanas Krayan

Senin, 25 Maret 2024 | 18:45 WIB
X