MANAGED BY:
RABU
16 OKTOBER
RADAR KALTARA | TARAKAN | BULUNGAN | NUNUKAN | MALINAU | KTT | KULINER | OLAHRAGA | ADV | KRIMINAL

RADAR KALTARA

Selasa, 25 Juni 2019 09:48
Disdukcapil ‘Diserbu’ Orang Tua dan Peserta Didik Baru

Disdikbud Tegaskan KK dan Akte Tak Perlu Legalisir

PPDB: Pelayanan legalisir di Disdukcapil Bulungan dipadati orang tua dan calon peserta didik baru yang ingin mendaftar PPDB tahun ini sebagai salah satu syaratnya./IWAN KURNIAWAN/RADAR KALTARA

PROKAL.CO, TANJUNG SELOR – Berbagai persyaratan ditetapkan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ini. Salah satunya, kartu keluarga (KK) yang dilampirkan calon peserta didik harus dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Berdasarkan pantauan Radar Kaltara di lapangan, Senin (24/6), Disdukcapil Bulungan disibukkan dengan memberikan pelayanan legalisir KK. Namun, layanan lainnya yang menjadi tugas Disdukcapil juga tetap berjalan lancar.

Karena ‘diserbu’ orang tua dan calon peserta didik yang ingin melakukan legalisir KK, Disdukcapil memberikan pelayanan dengan menggunakan sistem antrean di loket legalisir agar proses pelayanan tetap berjalan tertib dan lancar.

Firman Fajar, salah seorang calon peserta didik baru yang ikut antrean ini mengaku, tidak ada masalah dengan sistem antrean seperti ini. Ia menilai ini lebih baik agar pelayanan yang diberikan bisa lebih tertib dan baik.

“Saya datang tadi pukul 10.00 WITA, saya dapat nomor urut 325, dan saya baru selesai pukul 11.34 WITA. Jadi sekitar 1,5 jam lah,” ujar pria yang mengaku ingin mendaftar di SMK Negeri 3 Tanjung Selor ini sembari menyusun berkasnya. 

Menyikapi hal itu, Kepala Disdukcapil Bulungan, Abdul Wahid mengatakan, sebenarnya masyarakat yang datang untuk melegalisir KK dan lain sebagainya ini, setiap hari ada. Karena legalisir itu bukan hanya untuk keperluan PPDB, tapi juga untuk keperluan lain, seperti pengurusan surat tanah. Tapi, jumlahnya tidak sebanyak saat ini.

“Untuk berapa jumah pastinya yang melakukan legalisir hari ini (kemarin, Red) saya belum dapat laporannya, tapi kalau 500-an orang saya rasa itu ada. Saya lihat hari ini (kemarin, Red) memang yang paling banyak,” bebernya.

Ia mengaku, sebagai bentuk dukungan, Sabtu (22/6) dan Minggu (23/6), pihaknya juga tetap memberikan pelayanan untuk legalisir KK. Pelayanan di akhir pekan itu diungkapkannya ada juga yang datang mengurus tapi tidak sebanyak kemarin.

Untuk memberikan pelayanan legalisir, Disdukcapil menyiapkan lima petugas yang khusus mengerjakan itu. Tapi, sejauh ini layanan yang diberikan hanya di kantor Disdukcapil Bulungan, untuk di daerah yang jauh tidak dilakukan.

“Jika memang harus dilegalisir, yah mau tidak mau mereka harus ke sini. Meskipun mereka dari daerah yang jauh. Kalau di kita, tetap jalankan pelayanan seperti biasa,” tuturnya.

Ia mengaku, untuk yang mengurus legalisir tahun kemarin berbeda dengan tahun ini. Jika tahun lalu, untuk sistem zonasi itu ada yang mengurus pindah dengan numpang di KK keluarganya. “Pastinya, saat melakukan legalisir itu, petugas terlebih dahulu melakukan penyesuaian antara foto copy dengan KK aslinya. Jika sesuai, baru dilegalisir,” tegasnya.

Selain di Bulungan, setelah adanya surat keputusan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara), terkait petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), Disdukcapil Nunukan juga sempat kedatangan puluhan orang tua peserta didik baru.

Namun, belakangan dalam persyaratan calon perserta didik, tidak menyebutkan akte kelahiran dan kartu keluarga wajib dilegalisir. Namun hanya menyebutkan membawa asli dan foto copy akta kelahiran atau surat keterangan lahir saat pendaftaran.

“Baru saja disampaikan di sekolah, bahwa tidak perlu ada yang dilegalisir,” kata salah seorang orang tua pelajar, Wahyudi.

Wahyudi ingin mendaftarkan anaknya di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Sebelumnya telah melakukan legalisir akta kelahiran dan KK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Nunukan. Ternyata setelah ada surat keputusan dari Disdikbud Provinsi Kaltara, tidak perlu dilegalisir.

Dirinya dan beberapa orang tua kecewa, karena informasi tersebut baru disampaikan di detik-detik terakhir ingin masuk masa pendaftaran. Padahal sebelumnya telah antre berlama-lama di Disdukcapil Nunukan, untuk mendapatkan legalisir. “Seharusnya jika ada surat seperti ini disampaikan lebih cepat. Agar tidak perlu orang tua repot,” ujarnya.

Menurutnya, aturan penerimaan siswa baru harus disosialisasikan dengan cepat. Bukan mendekati masa pendaftaran, baru ada aturan baru yang turun. Karena orang tua tentu tidak ingin sibuk melengkapi dokumen anak saat masa pendaftaran.

Lanjut dia, masuk sekolah saat ini sangat merepotkan, karena sangat banyak berkas yang akan dilengkapi. Saat melakukan pendaftaran harus menuggu lama, karena menggunakan sistem online. Jadi harus antre hingga menunggu giliran. “Sangat banyak yang harus dilakukan, orang tua pun sibuk. Belum lagi aturan zonasi yang diterapkan,” tuturnya.

Sementara, Kepala Disdukcapil Nunukan, Iwan Kurniawan membenarkan, jika untuk legalisir dokumen dalam PPDB tidak perlu dilakukan sesuai petunjuk teknis dari Disdikbud Kaltara. Hal ini telah disampaikan kepada orang tua yang datang di Disdukcapil Nunukan.

“Tidak diperlukan lagi legalisir KK maupun akta kelahiran sesuai dengan aturan dari Disdikbud Kaltara,” kata Iwan Kurniawan.

Bahkan aturan tersebut ikut diberlakukan untuk PPDB tingkat SD dan SMP. Karena teleh dikonfirmasi dari Disdikbud Nunukan, tidak perlu lagi menggunakan legalisir untuk KK dan akta lahir. Padahal sebelumnya sangat banyak yang datang ke Disdukcapil untuk melakukan legalisir. “Data terakhir ada sekira 300 yang telah dilakukan legalisir khusus untuk wilayah Nunukan,” bebernya.

Dikonfirmasi soal itu, Ketua PPDB Kaltara, Joko Suprapto kembali justru menanyakan, siapa yang memberikan persyaratan seperti itu. Sebab, pada pelaksanaan PPDB, calon peserta didik cukup membawa foto copy KK dan akta kelahiran beserta aslinya.

“Saya sudah sampaikan di grup WhatsApp tadi (kemarin, Red), semua sekolah sudah saya larang. Untuk sekolah uang meminta itu, kepala sekolahnya yang tidak paham,” tegasnya.

Sebelumnya ada rapat bersama Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, jadi disarankan tidak perlu legalisir, jadi Disdikbud mengikuti itu. Sehingga ia menilai kemungkinan kepala sekolahnya tidak memahami petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan PPDB itu. (iwk/nal/eza)

loading...

BACA JUGA

Selasa, 15 Oktober 2019 09:19

Petani Keluhkan Harga TBS Kelapa Sawit

 TANJUNG SELOR – Harga jual tandan buah segar (TBS) kelapa…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:12

Gubernur Usul Pemekaran Daerah Terbatas di RPJMN

 TANJUNG SELOR – Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah daerah, khususnya…

Selasa, 15 Oktober 2019 09:03

Pinjam dan Baca Buku Menggunakan Ujung Jari

 JIKA sebelumnya masyarakat yang ingin membaca buku itu harus datang…

Senin, 14 Oktober 2019 09:28

Anggaran Terbatas, Bukan Alasan

 12 Oktober 2019, Kabupaten Bulungan genap berusia 59 tahun. Namun,…

Senin, 14 Oktober 2019 09:09

Gubernur: Bulungan Harus Mau Berubah

 TANJUNG SELOR – Kabupaten Bulungan merupakan Kalimantan Utara (Kaltara) tempo…

Senin, 14 Oktober 2019 09:02

Oktober, AKD Harus Sudah Terbentuk

 TANJUNG SELOR – Pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) menjadi salah…

Senin, 14 Oktober 2019 08:58

Usaha dan Doa Orang Tua Mengiringi Kesuksesan

  Ajang generasi muda pelestari (gempari) marching band kembali dilaksanakan…

Minggu, 13 Oktober 2019 12:52
Musik Alam Indonesia 2k19

Fokus ke Gerakan Sosial

BERDIRI 3 tahun lalu, Aliansi Komunitas Kalimantan Utara, memberikan trend…

Sabtu, 12 Oktober 2019 09:28

Untuk Hal Ini, Kemendikbud Gelontorkan Rp 2,6 Miliar

 TANJUNG SELOR – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI di…

Sabtu, 12 Oktober 2019 09:12

Investor Berminat Bangun Rumah Sakit

 TANJUNG SELOR – Perwakilan dari Bankaltimtara menyampaikan kepada Dinas Pekerjaan…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia.
*